DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan hiburan orgen tunggal, orkes, banda dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik. Diatur juga mengenai batasan waktu penyelenggaraan, Perizinan, Kewajiban dan Larangan, Pengawasan, Penyidikan, Sanksi Administratif serta Sanksi Pidana bagi yang melakukan pelanggaran peraturan tersebut.

Isi peraturan

Pasal 2

Maksud dilakukannya pengaturan penyelenggaraan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan Iain_ yang mengguna~an alat musik elektronik dan non elektromk adalah sebagru upaya pengendalian dan pembatasan kegiatan operas1onal penyelenggaraan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan 1~ yang menggunakan alat musik elektronik d~ non elektrom~, sehingga dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan dimaksud. ✓ Pasal 3 Tujuan dilakukannya pengaturan penyelenggaraan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik adalah untuk mewujudkan penghormatan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menumbuhkembangkan kehidupan bermasyarakat yang a.man, nyaman dan harmonis sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakaat di sekitar tempat pelaksanaan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik. ✓

BAB II

PENYELENGGARAAN HIBURAN

Pasal 4

Setiap orang dan/ a tau kelompok orang dapat ~enyelenggarakan hiburan orgen tunggal, orkes, band dan h1buran lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik. ✓

Pasal 5

(1)Hiburan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan lain yang menggunakan alat musik elektronik dan non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan pada siang hari. ✓
(2)P~nyelenggaraan hiburan orgen tunggal, orkes, band dan h1buran lain yang menggunakan alat musik elektronik dan n?n e~ektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1mulru pada pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. ✓
(3)Kecuali untuk penyelenggaraan hiburan oleh pemerintah, badan usaha milik pemerintah, badan usaha milik swasta perayaan hari besar nasional, kegiatan keagama~ dan/atau kegiatan partai politik dapat dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. / Dipi nda i dengan Cam Sc a nner
(1)Setiap orang dan/atau kelompok orang yang menyelenggarakan hiburan orgen tunggal, orkes, band dan hiburan Iain yang menggunakan alat musi~ elektronik dan non elektronik dalam Kabupaten Lahat waJ1b mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian. v
(2)Setiap pemilik usaha orgen tunggal dan/atau_orkes dan/atau band wajib m emiliki izin usaha yang d1keluarkan oleh Pemerinta h Ka bupaten Lahat. V BABIV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

BAB III

PERIZINAN Pasal 6

Pasal 7

Pemilik haja t wajib : a . menjamin keama nan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan dan la lu lintas kendaraan di jalan umum; r'

b.mengatur tata lokasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama; .,,,
c.menjalin hubungan sosial dan budaya yang harmonis serta mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat; ✓
d.pada saat memainkan musik, volume suara dari pengeras suara yang digunakan memperhatikan aspek kenyamanan ;
e.menampilkan musik dan/ atau lagu yang sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama; dan ✓
f.mentaati surat pernyataan yang menjadi persyaratan dalam permohonan perizinan. ✓

Pasal 8

Setiap orang dan/atau kelompok orang dilarang:

a.menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli, mengedarkan dan/ atau memakai narkotika dan psikotropika serta zat adiktif lainnya; .,,,
b.menjadikan tern pat hiburan sebagai tempat asusila dan/ atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya; /
c.menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C; .,/
d.menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi; dan v
e.melakukan setiap bentuk perjudian. I Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PE GAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terha d p pen rel nggaraan hiburan orge~ tungg~k orkes band d n hiburan la in yan me nggu1~akan a at mus1 elcktr'onik da n non clektronik dilnkukan oleh Satpo~ PP,_ Carnal, Lurah / KcpaJa Desa, Dinas tekni s d ngnn be rkoordmas1 kepada pihak Kcpolisia n . ✓ ( 1)

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 10

•la in p 11 iclik K •pnlisian yang bcrtuga s mcnyidik tindak pidnnn, p •n idikan utc;1s tindak pidana dan / a ta u pcla nggarn n lainnya schagaim_ana dimaksud dala~ p -ra turnn Oacrah ini da put dtlakuka n olch PPN d1 lingkungan Pcmcrinta h Kabupatcn. ✓ Dalam mclaksanakan tugas pcnyidikan, PPN scba ,uima n a dimaksud pada ayat ( l ), bcrwenang: ,/

a.mcncrima laporan atau pcngaduan dari scscorang ten ta ng adanya tindak pidana dan/ a tau pelanggaran lainnya scbagaimana dimaksud dalam Pcraturan Dacrah ini; ✓
b.mclakukan tindakan pertama pada saat itu ditempa t kcjadian dan mcla kuka n pcmcriksa n; ✓
c.mcnyuruh berhenti scscorang yang diduga melakuka n tindak pidana dan/ a tau pelanggaran lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pcraturan Dacrah ini dan mcmcriksa ta nda pcngcnal diri tersangka;
d.m1,;lnkukan pcnyitaan bcnda atau surat; /
e.mcngambil si<lik jari atau memotret scscornng yang diduga mclakukan tindak pidana dan/atau pclanggaran lainnya scbagaimana dimaksud dalam Pcrnturan Dacrah ini; v
f.memanggil orang untuk didcngar dan dipcriksa scbagai tersangka atau saksi; II'
g.mendatangkan scorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; ✓
h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan v
1. 1.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. v

(3)Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana PPNS berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Dipindai dengan CamSc anner RAB \ ll _-\~h.::l K:e~. h.-s· .-\ ·m· ·suatif
(1)Seti .p rang dan/ rtt .u :i..-el n1pok orang yang menye en= tnL.~.n hi l.lf?.n orgen tung.gal orh.-es~ band dan hibura.n lain yang menggun • ~1 c1J'"'t musi..~ ele.h..-u-onik serta non eleh.-uunik: ~ a . me m&:,tl.r ~e e tud.n \\-ah.-ru pen~-clenggaraan seh?.ge~-nctna dimaksud de.Jam Pasal 5 · V
1. b.ranpa dilengh.a.pi lZ1TI h.-eram2jan dan lZln usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6: dan / atau .,, c . rnelan=ar k:e\\ a ·iban sebagaimana dima.~sud dalam Pa~~ 7 : ./ ciikenah.c>J1 s.anks· adminis rratif berupa pemberhentian sementara. pernbubaran k:egiatan dan/ atau pencabutan izin kera.mai211 dan / a tau pen cabu tan izin usaha. /
(2)Pelaksanaan pemberhentian sementara kegiatan atau pembuba.ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaln.1.kan oleh pernerinrah desa/ k:elurahan pemerintah kecamatan dan / a tau Sarpol PP dan berkoordinasi dengan pihak hepolis ian. v

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal, Orkes, Band dan Hiburan Lain yang Men&:,aunakan Alat Musik Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyc3takan tidak berlaku. v' Dipindai d engan CamScanner

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat. ✓ Ditetapkan di Lahat pada tanggal ~ ~lti-ftlt- ;L02..0 ~UPATILAHA ~ CIKUJANG t Diundangkan di Laha t pada tanggal ? ~(J!tt(~ ).0).() ~SE RETARISVH KABUPATEN LAHA~ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2020 NOMOR I NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINS! SUMATERA SELATAN ( -'?7 /;2())-'() Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…