(1)Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan dan perlindungan Kesehatan JemaahHajidalamrangka IstithaahKesehatan Jemaah Haji. (2)Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi:
a.tahap pertama;
b.tahap kedua;dan
c.tahap ketiga.
(3)Pemeriksaan Kesehatantahap pertama sebagaimana dimaksud pada aya t(2)hurufadilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah di Puskesmas dan / atau Rumah Sakit pada saat JemaahHaji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
(4)Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah di Puskesmas dan / atau Rumah Sakit oada saat pemerintah telar . k J aah Haji pada menentukan kepastian keberang atan em tahun berjalan.
Dipindai dengan CamScanner .(,. (R)Pc•111t•1lk1111n. ,irnana clhkIIl<<·11<:h11t1111t11h11pkctlWJRcbag;:fJH ll'"," lllldJJ1Hl111ty111(2)hum( c dllttknonnkan olch PP ,111u1rk11nl1\11 da oaat 1 1111 I 11111gKc11,1l111t1111<IIff,mhurka11ipa (b);,· "'" 1 I l,!jl111c11J·l1111P,pc1r1bcrunv,k11t11n, cnic,·lknuu11Kr11cl111l111111,:l111p;il;n11n11dimaknud pada uyni ('\)dllnlu1111111ku11ulchlnnt111111IyHnv,rncrnbidl1ngjdan 11111 \1lc•111I ' d g - U 111 1<1!Yllllf'.dl11turclc11w111 11•r11t11runPerunHn 171 K:, 1 tm,,~ 11 "U11tuk111cl11kuk1111t11v,m1tcrnehut. · cllh11ti1 lclJlhl1111Jut tc11t11n1~l'crncrlkmwn Kcaehatan Dt1lrun l~11,1Hk11lntillwuh Kc,1ch11111n,Jcmt111hffoji dllltur dnluin l'crnturnnUupuli. Baglan Ketlga Koordlnasl,JejarlngKerja,da n Kemltraan Pasa19 ( 1 l Dolom rangkupcnyclcnggoraan f RlithaahKeseha tan JcmuahHajiPcmcrinlah Kabupatcn melalui Dinas Kesehatnn mclakukun koordinasi, jejaring kerja,serta kemitraan dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baikdipusat maupun Provinsi Sumatera Sclatan. (2)Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diarahkan untuk:
a.identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait istithaah kesehatan jemaah haji;
b.peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
c.keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatandan pembinaan kesehatan jemaah haji.
BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN IBADAHHAJI Umum Pasal 10
(1)Biaya Pelayanan Jemaah Haji menjadi tanggung jawab bersama antara calon / Jemaah HajidanPemerintah Kabupaten.
(2)Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.biaya transportasi jemaah haji daerah;
dan
b.biaya operasional jemaah haji daerah.