DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Diatur mengenai ketentuan umum, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten, petugas haji daerah, transportasi jemaah haji, istithaah kesehatan jemaah haji, pembiayaan dan pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agarna dan keyakinan yang dianut penduduknya, Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab memberikan pelayanan Ibadah Haji;
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji Kabupaten Labat agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan sehat, perlu pengaturan tentan:g pelayanan Jemaah Haji di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa transportasi Jemaah Haji dari daearah asal ke embarkasi dan/atau debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan termasuk akomodasi dan penyediaan konsumsi;
d.bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Dipindai dengan CamScanner Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 · Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembar Ncgnra Republik Indonesia Nomor 6338); S. Peraturnn Pemcrintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); Dengan Persutujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJJ.

Pasal 1

1.Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat.
4.Bupati adalah Bupati Labat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labat.
6.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7.Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Lahat.
8.Pelayanan jemaah Haji adalah pemberian layanan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Jemaah Haji Oaer~h yang h transportast, dan meliputi: pelayanan kese 8:~an, pendampingan dari Petugas HaJl Oaerah. Dipindai dengan CamScanner
9.Trnnsporlnsl JcmaohHnjidi Dacrah adalah pcngongkutnn yang dipcrgunnkon selama pembcrnngknton dori OocrnhkcEmbarkosi dan pemulongnn dnriDclmrkm1Ikc Oocroh bogiJemaahHaji Dneroh. lO. Embnrknsl nduloh tcmput pcrnucrungkotunJcmuuhHaji keArubSnudl. l 1. Dcbarknsioclnluh tcmpnl kcdulungun JemouhHaji<lari Arab Saudi. 12 · PctugasHuji Dncrnh yang sclunjutnyadiaingkat PHO adalah Petugns Doerah yang menycrtaiJcmaahHaji dalamKelompok tcrbang yung bcrtugaa membantu Petugas Klotcr dnlam Pclayanan Umum, Pelayanan lbadah, dan Pclayanan Kesehatan di Kolter. Paaal2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagaiacuandalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
(2)Pengaturan pelayanan Jemaah Haji di Daerah bertujuan untukmeningkatkan pelayanan bagiJemaahHaji agar dalam pelaksa naan Ibadah Haji berjalan aman, tertib, lancardan sehat sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam PeraturanDaerah1m meliputi:

a.kewenangan pemerintah kabupaten;
b.penyelenggara ibadah haji di daerah;
c.transportasi jemaah haji di daerah;
d.istithaah kesehatan haji; dan
e.pembiayaan dan pengelolaannya. BABII KEWENANGANDANTANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KABUPATEN Pasa14

(1)Dalam pelayananJemaahHaji, Pemerin tah Kabupaten bertanggung jawab:
1. a.membentuk petugas haji daerah;
2. b.melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi terkait berdasarkan tugas fungsinya; / lembaga / pokok dan c;.menyediakan transportasi jemaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah; dan
3. d.melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Dipindai dengan CamScanner •'1•
(2)Pcmcrlntot1 berikan pcmbll<obupntcnhcrwcnnng mem nyonnperi I raturan pcrundtlenmp "Ronf1<:Runlkctcntuanpe ( 3)p Ilng-unt111ngun cnksonc· ·na rlikionPcluyunnn JcmoohHojisebagarma D mu audPOdn uy11l(I)dlkoordir111nikonolehPerangkat ocruhyu, Ill . 1 H< >crlk11nkcw(munw1nolch Bupall. BABIll PETUOA8 HAJI DAERAH Pa■al8 (I)Un_tuk kcluncnron, kcnyumunan dun kcmudahan Jcmaah Hl\)ldalam pcloksonnanJbudah Haji, Bupati mcngangkat PctugasHnjiDocroh yang mcnycrtni Jcmoah Haji. ( 2 ) Petugas Haji Dacrah sebagalmana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pctugas pelayanan umum;
2. b.petugas pcmbimbing ibadah haji yang berasal dari KBIHUdan organisasi kemasyarakatan islam; dan
3. c.petugas pelayanan kesehatan.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diusulkan oleh Bupati Kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(4)JumlahPetugas Haji Oaerahsebagaimana dimaksudpada ayat(2)disesuaikan dengan kemarnpuan keuangan Daerah dan kuota Jemaah Haji.
(1)Transportasi Jemaah Haji meliputi:
1. a.pemberangkatan jemaah haji daerah ke embarkasi;
2. b.pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke daerah asal; dan
3. c.pengangkutan barang bawaan (koper besar) jemaah haji dari gedung iphi daerah atau tempat lain yang ditentu kan kc embarkasi dan sebaliknya dari debarkasi ke gedung iphi daerah atau tempat lain yang ditentukan.
(2)Penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan dengan memperhatikan aspek kearnanan dan kenyamanan.
(3)Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan al atangkutan Transportasi darat yang laik jalan sesuai dengan kebutuh an jumlah jemaah haji dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.
(4)Penyediaan moda transportasi Jemaah Haji merupakan tugas clan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang membidangi perhubungan. Dipindai dengan CamScanner (S) Kctcnlunn lcbih lnnjut tcnlong penyediaan moda lrnnsportnRi JcmoohHojlscbagaimana dimaksud pada nynl (4)dintur lcbih lnnjul d olom Pcroturan Bupa tL BABV ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJJ Baglan Kesatu Tim Ponyelenggara Kesehatan Hajl Paaal 7
(1)Dnlntn rnngk I .. n pcnyccnggnruonls tithrwhKeschatan HaJt, Pernngkat Daernh Bidang Kcschatan membcntukTim 2 ~~nyclenggara Kesehatan Haji. ( )d~mPenyelenggaraKesehata n Haji sebagai ma na •maksud pada ayat (I) melakukan Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji di ~skesmasdan/atau Rumah Sakit yang ditunjuk. ( 3 )T~mPenyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana d1maksud pada ayat
(1)berwenang menetapkan istitha ah kesehatan Jemaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TRANSPORTASI JEMAAH HAJI Pasal 6

Pasal 8

(1)Pemeriksaan Kesehatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan dan perlindungan Kesehatan JemaahHajidalamrangka IstithaahKesehatan Jemaah Haji.
(2)Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi:
1. a.tahap pertama;
2. b.tahap kedua;dan
3. c.tahap ketiga.
(3)Pemeriksaan Kesehatantahap pertama sebagaimana dimaksud pada aya t(2)hurufadilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah di Puskesmas dan / atau Rumah Sakit pada saat JemaahHaji melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nomor porsi.
(4)Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah di Puskesmas dan / atau Rumah Sakit oada saat pemerintah telar . k J aah Haji pada menentukan kepastian keberang atan em tahun berjalan. Dipindai dengan CamScanner .(,. (R)Pc•111t•1lk1111n. ,irnana clhkIIl<<·11<:h11t1111t11h11pkctlWJRcbag;:fJH ll'"," lllldJJ1Hl111ty111(2)hum( c dllttknonnkan olch PP ,111u1rk11nl1\11 da oaat 1 1111 I 11111gKc11,1l111t1111<IIff,mhurka11ipa (b);,· "'" 1 I l,!jl111c11J·l1111P,pc1r1bcrunv,k11t11n, cnic,·lknuu11Kr11cl111l111111,:l111p;il;n11n11dimaknud pada uyni ('\)dllnlu1111111ku11ulchlnnt111111IyHnv,rncrnbidl1ngjdan 11111 \1lc•111I ' d g - U 111 1<1!Yllllf'.dl11turclc11w111 11•r11t11runPerunHn 171 K:, 1 tm,,~ 11 "U11tuk111cl11kuk1111t11v,m1tcrnehut. · cllh11ti1 lclJlhl1111Jut tc11t11n1~l'crncrlkmwn Kcaehatan Dt1lrun l~11,1Hk11lntillwuh Kc,1ch11111n,Jcmt111hffoji dllltur dnluin l'crnturnnUupuli. Baglan Ketlga Koordlnasl,JejarlngKerja,da n Kemltraan Pasa19 ( 1 l Dolom rangkupcnyclcnggoraan f RlithaahKeseha tan JcmuahHajiPcmcrinlah Kabupatcn melalui Dinas Kesehatnn mclakukun koordinasi, jejaring kerja,serta kemitraan dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baikdipusat maupun Provinsi Sumatera Sclatan.
(2)Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diarahkan untuk:
1. a.identifikasi, pencatatan, dan pelaporan masalah kesehatan terkait istithaah kesehatan jemaah haji;
2. b.peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatandan pembinaan kesehatan jemaah haji. Umum Pasal 10
(1)Biaya Pelayanan Jemaah Haji menjadi tanggung jawab bersama antara calon / Jemaah HajidanPemerintah Kabupaten.
(2)Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.biaya transportasi jemaah haji daerah; dan
2. b.biaya operasional jemaah haji daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN IBADAHHAJI

Pasal 11

Selain Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Kabupaten dapat menentukan jenis Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan. Dipindai dengan CamScanner Paaal12 ( 1 ) Biaya Pela ·nn d ' Yanan JemaahHnji di Daerah scbagaima imaksud dalam Pasal 10<.InnPcmcriksoonKcschaWn sebagaimana dimaksud dolom Paso! 11 dibcbnnkon pa<la ( 2 ):~ggaranPendapatan danBelonjo Docroh. iaya. sebagoimnna dimoksud pado oyot sesuai dengnn ketcntuan pernturu n Undangan.

Pasal 13

(J)dikclolo pcrundong· (l) Biaya Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2)hurufa terdiri dari:

a.biaya sewa moda transportasi darat dianggarkan Dinas yang membidangi Perhubungan;
b.biaya petugas pengawalandan pengamanan dianggarkan dinas yang membidangi PolPP;
c.biaya pengangkutan barang dan upah pekerjanya oleh KantorKementerian Agama Kabupaten Lahat;
d.biaya konsumsi dan ceremoni pelepasandan penyambutanSekretariat Daerah Kabupaten Labat; dan
e.biaya pengawalan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat.

(2)Standar satuan harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang StandarSatuan Harga. BagianKetiga Biaya Operasional

Pasal 14

(1)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2)huruf b terdiri dari:
1. a.biaya operasionaluntukpenyelenggaraan ibadah haji di daerah; dan
2. b.biaya operasional petugas haji daerah.
(3)Disamping biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupatendapatmemberikan bantuan atribut Jemaah Haji Daerah
(4)Atribut Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa atribut yang bercorak khas Daerah bagi setiap Jemaah Haji Daerah.
(5)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Dipindai dengan CamScanner . 8 . BADvu KETEN'l'UANPENUTUP Pa11115 PeraturanBua h ini haru Pti scbogal pcloksomwn PcrnturanDaera8 SUdnh dlt k seiakdlund ctap nnpolinglamn 1 (Rotu) tahun 'J angkannyn PcrnturanDncroh Int. p._...16 Peraturan Dacrnhlnlmulolbcrlokupada tanggaJ dlundangknn. Agar scllnp omng mongetohulnyo , memcrinta hka n pengundangan Pcraturan Daerahintclengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat. ~Ul/ltTI OI Stl' PZblTI/IIP/Si'TFERJmv, ~~~lJ>\iOOlDil>.Sll(AJIIG( IA~.IPKi.t I ..J/.•L_~TAJCCAL. ~ -:_,J,._:UJ,a, WA.U IAli!U Hmill Ditetapkan di Lahat padatanggal20j~,vari2022 f BUPATI LAHAT yCIK UJANG,( LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022 NOMOR01 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT,PROVJNSI SUMATERA SELATAN: 4-11/2022 .I Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…