DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan daerah ini, yang diatur adalah batasan istilah yang digunakan; muzaki dan mustahik; Baznas Kabupaten; LAZ; pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan; sanksi administratif; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; larangan; ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa zakat, infaq dan sedekah disamping merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial yaitu merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil zakat perlu adanya ketentuan mengenai pengelolaan zakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1873);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara P.enghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten aclalah Kabupaten Lahat. 2 . Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Lahat.
4.Instansi adalah satuan kerja/satuan organisasi pemerintah kabupaten, lembaga non clepartemen clan instansi vertikal pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk baclan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan usaha milik daerah, serta non instansi pemerintah (swasta).
5.Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.
6.Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah adalah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan clan pengkoorclinasian dalam pengumpulan, penclistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan seclekah.
7.Zak.at adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8.Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan .. 9 . Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10.Sedekah aclalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara nasional.
14.Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah tingkat Provinsi.
15.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten La.hat yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten La.hat.
16.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.
17.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
18.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islarn.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah berasaskan :

a.syariat islarn;
b.arnanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan,
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah bertujuan:

a.meningkatkan pemaharnan dan ketaatan masyarakat mengarnalkan syariat islarn; b . meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah; dan
b.meningkatkan manfaat zakat, infaq dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kerniskinan.

Pasal 4

(1)Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a . emas, perak, dan logam mulia lainnya;
1. b.uang dan surat berharga lainnya;
2. c.pern1agaan;
3. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
4. e.peternakan dan perikanan
5. f.pertambangan;
6. g.perindustrian;
7. h.pendapatan dan jasa; dan
  1. 1.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha. (4} Zakat fitrah sebagaimana dimaksu9 pada ayat (1) meliputi zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang islam berupa makanan pokok pada setiap bulan Ramadhan sesuai dengan syariat islam.
(1)Muzaki terdiri dari :

BAB II

MUZAKI DAN MUSTAHIK

Pasal 5

a.muzaki perseorangan; dan,
b.muzaki badan usaha.

(2)Setiap muzaki yang hartanya telah memenuhi ketentuan syariat islam dan telah mencapai nisab dapat menunaikan zakat yang pembayarannya melalui BAZNAS Kabupaten. Mustahik terdiri dari:

Pasal 6

a.fakir, yaitu seorang muslim yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan primer, sedang orang yang menanggung/ menjamin tidak ada;
b.miskin, yaitu seorang muslim yang penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan minimal bagi diri dan keluarganya meskipun mempunyai harta dan pekerjaan tetap, serta tidak ada orang yang menanggung/ menjamin;
c.amil, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah memenuhi syarat sesuai syariat islam yang ditunjuk/ disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola zakat;
d.mualaf, yaitu orang yang baru masuk islam yang masih lemah imannya atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk islam tetapi masih lemah niatnya/ragu-ragu sehingga perlu dibina kemauannya;
e.gharim, yaitu orang islam yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk melunasinya atau berhutang untuk kepentingan umum;
f.sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk menegakkan syiar agama islam, seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga islam lainnya;
g.ibnu sabil, yaitu orang islam yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan, sedangkan perjalanan tersebut untuk tujuan baik bukan untuk tujuan maksiat.

BAB III

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten, dibentuk BAZNAS Kabupaten.

Pasal 8

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

(I) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

a.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infaq dan sedekah; dan,
e.pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.

(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi/pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan BAZNAS.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…