Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten aclalah Kabupaten Lahat.
2 . Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Lahat.
4.Instansi adalah satuan kerja/satuan organisasi pemerintah kabupaten, lembaga non clepartemen clan instansi vertikal pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk baclan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan usaha milik daerah, serta non instansi pemerintah (swasta).
5.Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.
6.Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah adalah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan clan pengkoorclinasian dalam pengumpulan, penclistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan seclekah.
7.Zak.at adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8.Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan ..
9 . Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10.Sedekah aclalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara nasional.
14.Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah tingkat Provinsi.
15.Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten La.hat yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten La.hat.
16.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.
17.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
18.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islarn.
Bagian Kedua Asas dan Tujuan