DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai asas umum dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), tanggung jawab pemerintah Kabupaten, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab dunia usaha, hak anak serta kewajiban orang tua dan keluarga serta penyelanggaran program KLA itu sendiri. Peraturan Pemerintah ini bertujuan membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Da erah tentang Penyelenggara an Kabupaten Layak Anak; PasaJ 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Sela tan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nornor 1821); Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); Undang-Undang Nornor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang. Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Dipindai dengan Cam Scanner

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lemberan Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT DAN Menetapkan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENYELENGGARAAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Lahat. .,,
2.Bupati adalah Bupati Lahat. t
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat. "
4.Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan perlindungan anak Kabupaten Lahat ,,-
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat. ./
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa dicapai lebih awal. ✓ 7 - Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten ·yang mempunyai sistem pembangu~an bf!rbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan s umber daya pemerintah, masyarakat dan dunia u~a~a ./ Dipind ai dengan CarnScanner yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. "
8.Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. .,1
9.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/ a tau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. v
10.Kampung Ramah Anak adalah kampung yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak. ,,
11.Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. v
12.Indikator adalah variabel yang membantu dalammengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Kabupaten daJam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Ka bupaten Layak Anak. ;,
13.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. ✓
14.Forum Anak adaJah sarana komunikasi yang merepresentasikan kepentingan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak, baik berdasarkan domisili geografis anak, kelompok sosial budaya anak, dan latar belakang pendidikan anak. .,,
15.Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. ✓

Pasal 2

Asas umum daJam penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten meliputi:

a.tata kelola pemerintahan yang baik; v
1. 1.transparansi;
2. 2.akuntabilitas;
3. 3.partisipasi; 4 . keterkaan informasi; dan 5 . supremasi hukum. b . non diskriminasi yaitu;
4. 1.tidak membedakan suku· v' '2. ras;
5. 3.agama;
6. 4.jenis kelamin·
7. 5.bahasa· ' '
8. 6.paham politik; 7 • asal kebangsaan;
9. 8.status ekonomi; dan 9 · kondisi fisik maupun psikis anak a tau faktor lainnya. Di pindai dengan CamScanner C. d. e. · · d"k hal yang kepentingan terbaik untuk anak yaitu menJa 1 an paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan program dan kegiatan. .., hak untuk hidup yaitu menjamin hak untuk hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan .,,, penghargaan terhadap pendapat anak y~~ _mengakui dan memastikan bahwa setiap anak mermhki kemampuan untuk menyampaikan bahwa setiap anak memiliki kemampuan untuk menyampaikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. v

Pasal 3

(1)Tujuan umum KLA untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di Kabupaten. ""
(2)Tujuan khusus penyelenggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab; v
2. b.mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Kabupaten, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; ✓
3. c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secaramenyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan ✓
4. d.sebagai dasar bagi Dinas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak. v

BAB II

TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(l) Tan~ng jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya meWUJudkan KLA adalah: y Oip indai dengan Cam Sc anner

a.mcngcmbungkan kcbijakan dan produk hukum daerah yang mcndukung pcmcnuhan hak anak; .v
b.mcngalokasiknn nnggaran untuk pemenuhan hak anak;
c.mcngnlokasikan anggaran untuk penguatan kclcmbagaan; v
d.mclibatkan Forum Anak dan/atau ke\ompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum dacrah yang terkait dengan hak anak; .,,
c.mcningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah tcrkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implcmcntasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dcngan pemenuhan hak anak; v
f.menycdiakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan; v
g.menganalisis situasi dan kondisi anak di Kabupaten; dan v h . melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. v

(2)Pengembangan kebijakan produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai d engan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari: ✓
1. a.pers1apan;
2. b.perencanaan; c . pelaksanaan;
3. d.pemantauan; e . evaluasi; dan
4. f.pela poran.
(3)Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pem erintahan yang lebih tinggi dalam rangka pela ksanaan KLA. V

Pasal 5

( l) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. ✓

(2)Tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan a nak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; t/
2. b.pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak; ✓ c . menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya; .,,
3. d.menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan ?nak bersama-sama dengan Pemerintah; t/
4. e.ikut memberikan biaya pendidikan dan/ a tau cuma- cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar; / Dipindai dengan CamScanner
5. f.aktif bersama dengan Pemerintah untuk pemeliharaan dan perawatan anak menyelenggarakan terlan tar; .,,,
6. g.aktif bersama dengan Pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum; v
7. h.aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak 1. J. secara ekonomi dan/ a tau seksual; ,,, aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; ✓ aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/ atau psikis; dan/ a tau '
8. k.turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif. ,/

Pasal 6

( 1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak. ✓

(2)Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
1. a.menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya; "'
2. b.menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui; ,,,
3. c.tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya; ..;-
4. d.menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak; ./
5. e.mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan; v
6. f.menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; ""
7. g.tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan ~
8. h.menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup. ., Hak anak meliputi:

Pasal 7

✓

a.hak sipil dan kebebasan·
b.lingkungan keluarga d~ pengasuhan altematif;
c.kese~a~ dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan keoiatan budaya· dan o· '
e.perlindungan khusus. Dip indai d engan Cam Scanner

Pasal 8

(1)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi: ...
1. a.hak anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan; e . hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
5. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
6. g.hak akses informasi yang layak; dan h . hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manus1a. (2 ) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif s eba ga ima na dimaksud pada Pasal 7 huruf b meliputi: ✓
7. a.bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
8. b.a n a k tida k te rpisah dari orang tua;
9. c.reunifika si keluarga;
10. d.an a k tida k dipindahkan secara ilegal;
11. e.m enda pa t dukungan kesejahteraan;
12. f.pen gasuhan altematif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga;
13. g.legalitas pengangkatan/ adopsi anak;. h . perlindungan bagi anak yang berada di lembaga kesejahteraan sosial anak/panti; dan
  1. 1.perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
(3)Hak ana k dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan s e ba gaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c meliputi: #' a . akses layanan publik bagi anak penyandang disabilitas;
1. b.mendapatkan layanan kesehatan;
2. c.m endapatkan akse s jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan d . mendapatkan standar hidup yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
(4)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luangdan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf d meliputi : v"
1. a.akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
2. b.mendapat kesempatan memperoleh lembaga pendidikan yang berkualitas; dan/atau
3. c.mendapatkan kesempatan untuk liburan, kegiatan budaya, olah raga, dan mengembangkan diri.
(5)Perlindungan kepada anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e meliputi: .,,,
1. a.perlindungan bagi anak yang mengalami situasi darurat;
2. b.perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. c.perlindungan bagi anak yang mengalami situasi eksploitasi; dan
4. d.perlindungan bagi anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi. Dipindai dengan Cam Scanner ,I ./

Pasal 9

Setiap orang tua mempunyru kewajiban terhadap anaknya untuk:

a.bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
b.mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hid up dan/ a tau menimbulkan kecacatan;
c.membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai ti anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
d.membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
e.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
f.menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
g.melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; dan/atau
h.mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 10

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

a.bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
b.bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
c.menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
d.mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hid up dan/ a tau menimbulkan kecacatan; dan/ a tau
e.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB III

STRATEGI

Pasal 11

8trat~gi pengembangan KLA dilaksanakan dengan mengmtegrasian hak anak dalam:

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan · dan
b.setiap tahapa'n pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Oipindai dengan CamScanner , BAB IV PENYELENGGARAAN

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…