menetapkan Pe turan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota; Cadangan - Pangan · Pemerintah .r· I· I I
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ' Dipindai dengan CamScanner telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rephblik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014···14omor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ; 5 . Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lah.at di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7027);
6.Peraturan Pemei-intah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Panghn dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7 . Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan · kepada P,erusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketal1anan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dipindai dengan CamScanner Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan pangan Nasional (Lembaran Negara Republilc Indonsia Tahun 2017 Nomor 35):;
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
188);
9.Peraturan Presiden Nom'l:fr172 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
172);
10.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 206);
11.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
12.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 · tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor . 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peratura~ Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repu blilt "'I ndonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371;) Dipindai dengan CamScanner
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15.
134/PMK.07 /2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Darnpak lnflasi Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); Peraturan Kepala Sadan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2~23 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Serita Negafa Republ.ik Indonesia Tahun 2023 '·» Nomor 528); I
16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
17.Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 40);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor 4 lahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Labat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupe.ten Lahat}'ahun 2023 Nomor 3);
Dipindai dengan CamScanner Dengan Persetujnan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan '' ,, BUPATI KABUPATEN tAHAT I MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN C.Af)ANGAN PEMERINTAH KABUPATEt!J' BABI KETENTUAN UMUM TENTANG PANGAN Bagian Kesatu Pengertian, Definisi dan Singkatan