DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan diatur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Menjamin ketersediaan pangan dalam situasi darurat dan krisis; Mengatur mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan distribusi cadangan pangan; Melibatkan masyarakat dan sektor usaha dalam ketahanan pangan; Membangun sistem informasi pangan terintegrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Pe turan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota; Cadangan - Pangan · Pemerintah .r· I· I I

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ' Dipindai dengan CamScanner telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rephblik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014···14omor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ; 5 . Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lah.at di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7027);
6.Peraturan Pemei-intah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Panghn dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 7 . Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan · kepada P,erusahaan Umum (PERUM) BULOG Dalam Rangka Ketal1anan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Dipindai dengan CamScanner Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan pangan Nasional (Lembaran Negara Republilc Indonsia Tahun 2017 Nomor 35):;
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9.Peraturan Presiden Nom'l:fr172 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 206);
11.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
12.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 · tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor . 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peratura~ Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repu blilt "'I ndonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371;) Dipindai dengan CamScanner
14.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15. 134/PMK.07 /2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Darnpak lnflasi Tahun Anggaran 2022 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837); Peraturan Kepala Sadan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2~23 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Serita Negafa Republ.ik Indonesia Tahun 2023 '·» Nomor 528); I
16.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 2);
17.Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 40);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Labat Nomor 4 lahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Labat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupe.ten Lahat}'ahun 2023 Nomor 3); Dipindai dengan CamScanner Dengan Persetujnan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan '' ,, BUPATI KABUPATEN tAHAT I MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN C.Af)ANGAN PEMERINTAH KABUPATEt!J' BABI KETENTUAN UMUM TENTANG PANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Labat;
2.Pemerintah • Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3.Bupati adalah Bupati Labat;
4.Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Labat;
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat; 6 . Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Labat;
7.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lahat; 8 . Kelurahan/Desa adalah Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Lahat';;
9.Anggaran Pendapatari dan Beianja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lahat;
10.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang dalam pelaksanaannya berada_:;_tli bawah pengawasan, pengelolaan dan pembinaan Pemerintah Daerah;
11.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Lahat;
12.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang; Dipindai dengan CamScanner 1 •
13.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, petemakan, perairan dan diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
14.Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, dalam rangka untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga pangan serta keadaan darurat dan/atau kegunaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah/Kabupaten sesuai kewenangannya;
16.Beras adalah padi yang telah terkelupas kulitnya;
17.Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas beras cadangan pangan pemerintah (standar Bulog); -J
18.Pihak Kedua adalah mitra kerjasama Dinas dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Pelaku Usaha lain bergerak di bidang pangan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten;
19.Keadaan Darurat adal'ah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
20.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan/ atau bencana alam lainnya;
21.Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat dan/atau rumah tangga yang 'tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
22.Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang; Dipindai dengan CamScanner
23.Oejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 (dua puluh lima) persen dari harga normal atau rata-rata dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir; 24 . Stunting adala h keadaan gangguan pertumbuhan yang dialami oleh balita yang mengakibatkan keterlambatan pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan standarnya sehingga mengakibatkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang;
25.Kemiskinan Ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, k~sehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan. a . kedaulatan;

b.kemandiri.an;
c.ketahanan; d . keamanan;
e.manfaat;
f.pemerataan;
g.berkelanjutan; h . keadilan;
1. 1.ketepatan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan CPPK bertujuan untuk:

a.menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur penyelengaraan cadangan pangan;
b.mewujudkan tingkat kecukupan pangan tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.mempermudah dan meningkatkan akses pangan bagi masyarakat yang' · mengalapii darurat akibat bencana alam atau bencana sosial; d . menyediakan bantuan pangan untuk masyarakat daerah rawan pangan, dan masyarakat miskin; dan
e.memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darur ~t rawan pangan pasca bencana dan/atau terjadiriya gejolak harga. Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

. Sasaran penyelenggaraan CPPK adalah masyarakat di wilayah Kabupaten yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat rawan pangan dan/atau gejolak harga pangan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penetapan Cadangan Pangan;
b.tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
c.penanggulangan Krisis Pangan;
d.sistem informasi cadangan pangan
d.peran serta masyarakat; dan
e.pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 6

( 1) Penetapan Dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(2)Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan dalarn penetapan CPPD.

Pasal 7

Tata cara penyelenggaraan pangan yang m engenai jenis dan jumlah pangan tertentu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARMN CADANGAN PANGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan CPPK dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten . Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9

,, l Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan melalui : a . pengadaan;

b.pengelolaan; dan
c.penyaluran dan pelepasan

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
(2)Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

Pasal 11

Dalam hal Sadan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum · dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha Pangan atau Koperasi yang bergerak/menjalankan usaha dibidang pangan.

Pasal 12

(1)Pengadaan CPPD diperoleh melalui pembelian produksi ·dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Kabupaten Lahat yang aman dan bermutu;
(2)Pembelian CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah;
(3)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan CPPD;
(4)Ketentuan mengenai pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. I. ·, 'I Dipindai dengan CamScanner Paragraf Kedua Pengelolaan

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…