DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur beberapa perubahan mengenai ketentuan umum, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN I.,AHAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 4l diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati Lahat, Wakil Bupati Lahat, Ketua DPRD Lahat, Kapolres Lahat, Komandan Kodim O4O5 Lahat, Kepala Kejaksaan Lahat, dan Ketua Pengadilan Negeri Lahat,
2. b.satuan tugas penang€rnan corona virus Disease 2oI9;
3. c.perangkat daerah Kabupaten terkait lainnya.
(3)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat KabuPaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
8. h.melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan BuPati.

Pasal 6

(1)Camat membentuk panitia pemilihan tingkat kecamatan yang terdiri dari :
1. a.unsur pimpinan tingkat kecamatan yaitu Camat, Kepala Polisi Sektor, Komandan Rayon Militer;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2Al9; (21 Camat memerintahkan BPD untuk membentuk Panitia Pemilihan.
(3)Tugas Panitia Pemilihan Tingkat kecamatan meliputi :
1. a.memfasilitasi dan melaksanakan ujian penyaringan bakal calon kepala desa;
2. b.memfasilitasi penyelengaraan pemilihan Kepala Desa di kecamatan masing-masing agar berjalan lancar, tertib dan aman;
3. c.memfasiltasi pembentukan Panitia Pemilihan; dan pemilihan pemilihan
4. d.memfasilitasi dan melaksanakan pengadaan surat suara' undangan dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan lainnya;
5. e.memberikan saran dan bimbingan kepada Panitia Pemilihan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
6. f.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
7. g.memonitor pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir;
8. h.memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
9. i.menerima hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan dan melaporkannya kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
10. j.melaksanakan Deklarasi Damai ditingkat Kecamatan;
11. k.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa dan satuan tugas pen€rngErnan corono virus Disease 2ol9 serta unsur terkait lainnya;
12. l.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan KePala Desa; dan m.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan KabuPaten.
(4)Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan BuPati.

2.Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab III A sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipl<af,L 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 7A, Pasal 78, Pasal TC,Pasal 7D, Pasal 7E, Pasal 7F dan Pasal 7G sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

A PEMILIHAN KEPAI.,A DESA DALAM KONDISI BENCANA NONAI,AM CORONA VIRUS DISEASE 2OT9

Pasal 7A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2Ol9 dilakukan dengan penerapalr protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliPuti :
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggr 37,3"C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius)
2. b.pengguna€rn alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
3. c.penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
9. i.pen5rusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
10. j.penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan corona Virus Disease 2OL9 Desa; dan
11. k.protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2}lg sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 78

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 7C

(1)Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliPuti :
1. a.pada kegiatan pendaftaran,pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun luar ruangan.
2. b.pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi : 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazaat,konser, perhrnjukan seni, pawai kendaraan bermotor serta lomba dan olahraga bersama; 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial; 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 21, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; 4) pembagran bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap z,at cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa narna, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa; 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker,sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70 o/o (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2Ol9 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b ditaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2OI9 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
(4)Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (U dihadiri oleh :
1. a.Calon Kepala Desa;
2. b.panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua,wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orEIng;
3. c.1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
4. d.I (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kecamatan;
5. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanga.nan Corona Virus Disease 2Ol9; darr
6. f.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa-
(5)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara.

Pasal 7D

(1)Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme:
1. a.melakukan identifrkasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
2. b.tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;
3. c.menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
4. d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, ?'otaa penyebaran Corona Virus Disease 2OL9 serta pen5rusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
5. e.bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
6. f.berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
(2)Saat proses perhitungan suara dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
2. b.Panitia Pemilihan;
3. c.BPD yang terdiri dari ketua,wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
5. e.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kecamatan;
6. f.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2Ol9; dan
7. g.I (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembega adat desa.
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (21dibuat dalam berita acara.
(4)Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/ elektronik
(5)Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
1. a.Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
2. b.forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
3. c.camat;
4. d.perangkat acara; dan
5. e.undangan lainnya.
(6)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50 o/o (lima puluh persen).

Pasal 7E

(1)Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 A sampai dengan Pasal 7 G dikenakan sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis I;
3. c.teguran tertulis II; dan
4. d.diskualilikasi
(3)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dikenakan kepada Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur yang terlibat oleh Panitia Pemilihan. (a) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh panitia pemilihan kecamatan
(5)Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kecamatan berdasarkan laporan dari panitia desa
(6)Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
(7)Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurrf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati atas rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia pemilihan Kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2OL9. Pasal 7F Bupati dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atas rekomendasi dari satuan tugas Pen€rngan€rn Corona Virus Disease 2Ol9 dan Panitia Pemilihan Kabupaten jika situasi penganganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 7

(1)Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gUbernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
2. b.laporan pelaksanaan pemitihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terPilih.
  1. 4.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 48

(1)Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaanya ditugaskan kepada Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten di anggarkan pada €rnggaran Kecamatan yang melaksanakan Pemilihan.
(2)Rincian dana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa
(4)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus Disease 2OL9 dapat didukung dari anggar€rn pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.

5.Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 61A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2OI9 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden. pasal II Peraturan Dagrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perahrran Daerah _ ini lenga' penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat. Ditetapkan di Lahat Diundangkan hi t ahat pada tanggal :r SE{RETARIS PAERAH KABUPATEN LAHAT, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN "it)21 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH IGtsUPATEN I,AHAT NOMOR 4-99/2O2r 1. l, t tanggal ll Oktober 2O2t

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…