DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Perda ini menjadi dasar hukum pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025–2029, sebagai pedoman arah pembangunan lima tahunan; RPJMD berfungsi sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan; Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Lahat untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7027);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT dan BUPATI LAHAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3.Bupati adalah Bupati Lahat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan dan sassaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
11.Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
12.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yan telah direncanakan.
13.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.
14.Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.
15.Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.
16.Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan RPJMD adalah:

a.sebagai acuan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RPJMD tahun 2025-2029 yang meliputi tahapan, tata cara, sistematika, dan substansi; dan
b.sebagai upaya menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 dengan RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan RPJMD, yaitu:

a.tersusunnya RPJMD tahun 2025-2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional; dan
b.tersusunnya RPJMD tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD Kabupaten.

Pasal 5

(1)RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan dalam RKPD Kabupaten yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kabupaten, prioritas pembangunan Kabupaten, serta rencana kerja dan pendanaan untukjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 6

(1)RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024.
(2)RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
1. a.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah; dan
2. b.program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun 2025-2045;
2. b.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2021- 2041; dan
3. c.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
(4)RPJMD Kabupaten sebagaimana climaksud dalam Pasal 4 memperhatikan:
1. a.RPJMD Provinsi Suma:tera Selatan; dan
2. b.RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

Pasal 7

(1)Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
(2)Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
(3)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam RKPD.

Pasal 8

(1)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I Pendahuluan; 1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan 1.5 Sistematika Penulisan
2. b.BAB II Gambaran Umum Daerah; 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2 Gambaran Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis
3. c.BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah; 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
4. d.BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Peyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 4.1 Program Perangkat Daerah 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. e.BAB V Penutup
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturah Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

( 1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD dilakukan dalam rangka menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam RPJMD.

(2)Bupati melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi Program Prioritas, dan kebutuhan pendanaan.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi rencana Program Prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Bupati. BABV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

(1)hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(3)terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Kabupaten, a tau perubahan kebijakan nasional; dan/ atau
(4)bertentangan dengan kepentingan nasional. Diundan pada t

Pasal 11

Perubahan RPJMD sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…