Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2019
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan w Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1821);
11, 11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
15.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18.
21.Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada Bank Sumsel Babe! Cabang Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 5); 25.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 10);
BUPATI UHAT
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut
a) Penerimaan Rp 97.675.948.700,00 b) Pengeluaran Rp 1.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 96.675.948.700,00 Sisa lebih pembiayaan Rp 0,00 anggaran
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 1 terdiri dari :
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
(4). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
(1). Belanja Daerah sebagaimana rtimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
Kriteria darurat dan mendesak dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat dan belanja untuk kepentingan mendesak antara lain :
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati, terdiri dari ; Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,dan Organisasi; Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kemball dalam tahun anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. DItetapkan di Lahat pada tanggal Desertiber 2019 BUPATI LAH/^ CIKUJANG Diundangkan di Lahat pada tanggal l? Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT, JANUARSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2019 NOMOR . NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT,PROVINSI SUMATERA SELATAN :(5-160/2(3ip)
Membuka PDF…
Undang-Undang