DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Perubahan bentuk badan hukum; 2. Pelaksanaan Pendirian dan Tempat Kedudukan; 3. Kegiatan usaha; 4. Pemegang saham; 5. Modal dan saham; 6. Saham-saham; 7. Organ dan kepegawaian; 8. Tata kelola perusahaan; 9. Tahun buku dan laporan keuangan tahunan; 10. Rencana kerja dan anggaran; 11. Penetapan dan Penggunaan laba bersih; 12. Kerjasama; 13. Penggabungan/Peleburan dan Pengambilalihan; 14. Pembubaran dan likuidasi; dan 15. Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreatditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (PERS ERO DA);

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diu bah beberapa kali teral<llir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia );
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran N~ e Republik Indonesia Nomor 3851); ~ i l IA r I_ I I
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Larnandau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupa ten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahu n 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); q- ~ ! 4 I 1 1 _~ . I _ I ....
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1998 tentang Bent uk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peru bahan Kedua Atas Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
19.Peraturan Ot oritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
20.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Per usahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pera turan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 201 7 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4 . Bupati adalah Bupati Lamandau. 5 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai u nsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disebut PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;.
7.Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris;
8.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS , adalah Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepad a Direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
9.Dewan Komisaris adalah Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda ) yang bertugas melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
10.Direks i adalah Organ PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili prseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
11.Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) .
12.Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
13.Modal disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
14.Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang memberi hak atas Deviden kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
15.Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentu k uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari AnggaT3i'ndapatan dan Belanja Daerah (APBD). I?f I ,<_ f ~ I ep I
16.Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) .
17.Anggaran dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda)
18.Tahun buku adalah suatu masa yang menunjukan periode Akuntansi yang berlaku.
19.Tahun Takwim adalah masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
20.Laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
21.Deviden adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha perseroan pada tahun buku yang telah dilalui kepada pemegang saham yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
22.Remunerasi adalah imbalan jasa, penghargaan/ gaji a tau tunjangan a taupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perseroan kepada dewan komisaris dan direksi atas jasa ataupun pengabdian yang diberikan tantiem.
23.Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang bertanggungjawab kepada kantor pusat PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya
24.Kantor Kas adalah kantor yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
25.Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan perseorangan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 201 7 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang, sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 201 7 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang, diubah bentuk badan hukumnya m enjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda).
(2)Bupati memproses perubahan bentuk badan hukum sebagaimana ayat (1), sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Perubahan ben tuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berakibat hukum terutama berkenaan dengan hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan perijinan yang dimiliki PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang beralih kepada PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda)
(2)Seluruh kekayaan PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , m erupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

(1)Untuk mendukung perubahan bentuk badan hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), Bupati dapat menunjuk Pejabat yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah untuk mewakili Pemerintah Daerah.
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) merupakan suatu badan hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan hukum perbankan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Nanga Bulik sebagai Ibu Kota Kabupaten Lamandau dan dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, Kantor Pelayanan Kas dan Unit Usaha lainnya yang ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

(1)Maksud perubahan bentuk badan hukum PERUMDA. BPR Sampuraga Cemerlang menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milil< Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Lamandau yang maju, mandiri dan berdaya saing.
(2)Perubahan bentuk badan hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 7

Tujuan perubahan bentuk badan hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang menjadi PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) adalah:

a.meningkatkan permodalan Bank dengan memberil<an kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal;
b.meningkatkan daya saing Bank untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
c.memperluas wilayah dan produk usaha PT. BPR Sampu:zCemerlang (Perseroda); 13: I ~~ }. I (}: I d . memperoleh keuntungan yang wajar guna meningkatkan pendapatan daerah; dan e . turut serta membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan Pembangunan Daerah. BABV KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) melakukan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rincian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih Ianjut dalam anggaran dasar.

BAB VI

PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

Pemegang saham PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) terdiri dari Pemeritah Daerah Kabupaten Lamandau dan pihak ketiga.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

(1 ) Modal dasar PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00, (lima puluh milyar rupiah) dengan nilai nominal persaham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2)Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa uang dan barang dengan komposisi sebagaimana aturan yang berlaku.
(3)Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Sampuraga Cemerlang (Perseroda) berupa uang sudah terpenuhi sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tigabelas milyar rupiah).
(4)Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal dari daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(6)Penyertaan modal dari pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…