DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) di ubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memenuhi persyaratan pendirian Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/20 14 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Bank Perkreditan Rakyat masih terdapat kekurangan maka perlu dilakukan perbaikan
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 3. 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); lj I
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telaah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
9.Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Propertest) Bank Perkreditan Rakyat; (dihapus)
10.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU clan Menetapkan BUPATILAMANDAU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SAMPURAGACEMERLANG 71 4--1 t I Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 201 7 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) di ubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Lamandau.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4 . Bupati adalah Bupati Lamandau.
5.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. 6 . Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang yang selanjutnya disebut PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.
7.Modal dasar adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal awal.
8.Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah Dewan pengawas PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
10.Direksi adalah Direksi PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
11.Pegawai adalah pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
12.Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang) .
13.Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
14.Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
15.Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
16.Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional
17.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
18.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga Negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor j a sa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. /1 la
2.Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal yakni BAB I A dan Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut : BAB IA KEPEMILIKAN

Pasal 3A

(1)Bank Perkreditan Rakyat adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya diberi nama PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang selaku pemegang Saham Tunggal.
(2)Perubahan kepemilikan karena pengalihan saham yang mengakibatkan terjadinya penggantian dan/atau penambahan pemilik saham atau tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

5.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Bentuk Badan Hukum PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang adalah Perusahaan Umum Daerah.

6.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang mempunyai fungsi sebagai berikut: a . Menghimpun dana . dari masyarakatdalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka,tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu; b . Memberikan dan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c.Memberikan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah; d . Melakukan kerjasama antar PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
e.Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya.
f.Membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 7.Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 (satu) ayat sehingga menjadi 5 (lima) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Modal dasar PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang ditetapkan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
(2)Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah setiap tahun berkewajiban menambah modal yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(4)Pemenuhan modal dasar dimaksud dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2017 : Rp. 4 .000.000.000,-
2. b.Tahun 2018 : Rp. 3.000.000.000,- 1 '1 I t I
3. c.Tahun 2019: Rp. 2.000.000.000,-
(5)Setiap penambahan Modal sebagaimana dimaksud ayat (4), disetor dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8.Ketentuan antara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Modal dasar yang tercatat sebesar Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan Milyar Rupiah) sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1), dapat menambah modal dasarnya menjadi Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).
(2)Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) , dilakukan apabila dipandang perlu dalam rangka untuk memudahkan pengembangan usaha PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang kedepan.

9.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Bupati dapat melimpahkan kewenangan mandat kepada pejabat pemerintah Daerah.
(3)Kewenangan pejabat pemerintah daerah sebagimana ayat (2) tersebut diatas untuk kebijakan terkait :
1. a.Perubahan anggaran dasar.
2. b.Perubahan jumlah modal.
3. c.Pengalihan aset tetap.
4. d.Penggunaan laba.
5. e.Investasi,pembiayaan,pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal.
6. f.Penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham.
7. g.Investasi,pembiayaan,pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal. h.Pengesahan laporan tahunan.
8. i.Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi.
9. j.Penghasilan dewan pengawas dan direksi.
10. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PERUMDA BPR Sampuraga cemerlang dalam 1 (sa tu) transaksi atau lebih.
  1. 10.Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dewan pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap operasional PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang yang dijalankan Direksi. 11.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas diangkat oleh bupati setelah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
(2)Jumlah Anggota dewan pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
(3)Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas paling banyak 1 (satu) BPR atau BPRS.
(4)Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai pengawas.
(1)Dewan Pengawas dan anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan apabila dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik.
(2)Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat pertama kali.
(3)Dewan pengawas dan anggota dewan pengawas setelah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and propertest) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai dewan pengawas dan anggota dewan pengawas.
(4)Pengangkatan dewan pengawas dan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan direksi dan anggota direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian BPR.

12.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Untuk dapat diangkat menjadi dewan pengawas harus memenuhi syarat meliputi:
1. a.Integritas
2. b.Kompetensi
3. c.Reputasi keuangan yang baik
4. d.Sehat jasmani dan rohani
5. e.Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. f.Tidak sedang menjalani sanksi pidana dan
7. g.Tidak sedang menjadi pengurus partai politik calon kepala daerah, wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota dewan perwakilan rakyat/ dewan perwakilan rakyat daerah.
(2)Dewan pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PERUMDA BPR Sampuraga Cemerlang.
(3)Dewan Pengawas dan Anggota dewan pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

13.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3A

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 20

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017