DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan prasarana, sarana dan utilitas permukiman bertujuan : a. menjamin agar pemanfaatan lahan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dan permukiman dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum; b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan c. mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan clan permukiman.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peruntukan lahan untuk kepentingan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan melalui pembangunan perumahan dan pengkaplingan tanah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
b.bahwa pembangunan perumahan dan permukiman yang baik perlu memperhatikan kebutuhan terhadap prasarana, sarana dan utilitas dalam upaya memberikan rasa aman, nyaman serta lingkungan yang baik dan sehat bagi pemilik bangunan;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota;
d.bahwa di Kabupaten Lamongan telah terjadi peningkatan kebutuhan yang cukup signifikan terhadap pembangunan rumah sebagai tempat tinggal;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk · Peraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Perumahan dan Permukiman. • Mengingat 2

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5158);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5280); 3
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4
20.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan;
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 / PRT / M / 2008 ten tang Pedoman penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
24.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman;
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
26.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaaan Bagian-Bagian Jalan;
27.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang; ·
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
30.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN 5

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH SARANA DAN UTILITAS PERMUKIMAN. TENTANG PRASARANA, UNTUK PERUMAHAN DAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik memungkinkan lingkungan perumahan dan berfungsi sebagaimana mestinya. lingkungan permukiman yang dapat
5.Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
6.Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan kawasan budidaya.
7.Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun pihak pengembang atau pengkapling.
8.Pengembang/pengkapling adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
9.Pengkaplingan adalah pemecahan tanah menjadi bidang tanah yang telah dipersiapkan yang dilakukan di kawasan permukiman serta kawasan perdagangan dan jasa.
10.Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dan bangunan dan/ atau tanah tan pa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11.Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut Pemanfaatan adalah pihak yang diberikan hak untuk pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas Pemerintah Daerah.
12.Pengawasan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah upaya untuk memberikan jaminan agar pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dapat berlangsung sesuai dengan rencana, fungsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Persetujuan Pemanfaatan Ruang adalah izin yang diberikan kepada Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang di Kabupaten Lamongan untuk tempat usaha Skala besar.
14.Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah kewajiban yang dibebankan kepada pihak ketiga untuk menyediakan dan/ atau menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam site plan yang merupakan salah satu syarat permohonan persetujuan pemanfaatan ruang.
15.Pengguna Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut pengguna adalah masyarakat di Daerah dan/ atau masyarakat dari luar Daerah. 6
16.Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
18.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian clan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
19.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hid up di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain.
21.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalarn rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
22.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan clan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
23.Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan/ atau bangunan dalam bentuk aset dan/ atau pengelolaan dan/ atau tanggungjawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
24.Kerugian adalah nilai kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah yang diakibatkan oeh tidak dipenuhinya kewajiban penyediaan dan/ atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pihak ketiga.
25.Pengalihan lokasi adalah pemindahan atau perubahan lokasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang merupakan kewajiban pihak ketiga dari lokasi yang telah ditetapkan dalam site plan persetujuan pemanfaatan ruang ke lokasi lain di Daerah.
26.Konversi adalah pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas oleh pihak ketiga dalam bentuk uang.
27.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
28.Tanah kapling adalah suatu lahan/tanah yang telah dikaplingkan- kaplingkan dengan ukuran luas tertentu.
29.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan prasarana, sarana dan utilitas permukiman bertujuan : untuk perumahan dan 7

a.menjamin agar pemanfaatan lahan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dan permukiman dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
b.mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
c.mewujudkan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan clan permukiman.

Pasal 3

Pengaturan pemanfaatan lahan dan pengendalian prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

a.kesejahteraan;
b.keadilan dan pemerataan;
c.keefisienan dan kemanfaatan;
d.keterjangkauan dan kemudahan;
e.kemandirian dan kebersamaan;
f.kemitraan;
g.keserasian dan keseimbangan;
h.keterpaduan;
1. 1.kesehatan; J. kelestarian dan keberlanjutan;
k.keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan.

Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas :

a.perumahan tidak bersusun; dan
b.rumah susun.

BAB III

KETENTUAN PEMANFMTAN RUANG

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman dan/ atau melakukan pengkaplingan tanah harus memperoleh persetujuan pemanfaatan ruang terlebih dahulu dari Bupati.
(2)Pengkaplingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengkaplingan dengan luas tanah paling sedikit 1500m'.

Pasal 6

(1)Pengembang dan/atau pengkapling dalam melakukan pembangunan perumahan dan/ atau pengkaplingan wajib menyediakan prasarana, saran a dan u tili tas.
(2)Ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk perumahan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas keseluruhan.
(3)Ketentuan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk pengkaplingan tanah ditetapkan sebagai berikut :
1. a.pengkaplingan tanah dengan luas kurang dari 2.500m 2 wajib menyediakan jalan dengan lebar paling sedikit 6m sebagai jalan akses menuju setiap lahan yang akan dikapling; 8
2. b.jalan yang dimaksud pada huruf a diatas harus dilengkapi dengan saluran drainase di sisi kanan clan kiri jalan tersebut sesuai panjang jalan yang direncanakan dan saluran terse but disesuaikan dengan rencana drainase kota dan terkoneksi dengan saluran drainase kota yang ada;
3. c.pengkaplingan tanah dengan luas lebih dari 2.500m 2 wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas paling sedikit sebesar 40% (empat puluh persen) dari luas lahan keseluruhan.

Pasal 7

Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam site plan atau rencana tapak yang merupakan lampiran persetujuan pemanfaatan ruang.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara, syarat, dan mekanisme pemanfaatan ruang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 9

(1)Prasarana, sarana, dan utulitas·umum merupakan bagian dari barang milik daerah yang merupakan barang yang tidak dipisahkan.
(2)Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
1. a.prasarana, minimal : 1) jaringan jalan; 2) jaringan saluran pembuangan air limbah; 3) jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 4) persampahan; 5) instalasi pengolahan air limbah komunal.
2. b.sarana, meliputi : 1) sarana perniagaan/perbelanjaan; 2) sarana pelayanan umum dan pemerintahan; 3) sarana pendidikan ; 4) sarana kesehatan; 5) sarana peribadatan; 6) sarana rekreasi dan olah raga 7) sarana pemakaman; 8) sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan 9) sarana parkir.
3. c.utilitas, minimal : 1) jaringan air bersih; 2) jaringan listrik; 3) jaringan telepon; 4) Janngan gas; 5) jaringan transportasi; 6) sarana pemadam kebakaran; dan 7) sarana penerangan jalan umum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…