(1)Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara Tingkat Penggunaan Jasa dengan Tarif Retribusi (RPMT = TPJ x TR).
5
(2)Tingkat Penggunaan Jasa dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
(3)Tari! retribusi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp551.790,00 (lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
Pasal 20a
(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retril)usi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Diundangkan di Lamongan pada tanggal 18 Pebruari 2016 Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 18 Pebruari 2016 BUPATI LAMONGAN, ttd. FADEL! SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR I gan aslinya ukum, ,} ~ ~.11 !PRIHATONO 9 199803 l 004 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 53-1/2016 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRlBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pengendalian, dan pengawasan terhadap berdirinya bangunan- bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi di Kabupaten Lamongan dan se bagai tindak lanjut ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selanjutnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 khususnya berkaitan dengan ketentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka ketentuan pengenaan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2012, perlu untuk disesuaikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Pasal II Pasal 20 ayat (3) Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian jan pengawasan dengan memperhatikan komponen biaya honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan petugas, dan alat tulis kantor. Cukup Jelas. NO. I I. 2. 3. 4. LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 18 Pebruari 2016 KOMPONEN PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASJ KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN BOBOT BESARAN TPJ 2 3 Zonasi/Kawasan 25% Tinggi Menara 25% Kriteria Menara
a.Jenis Menara 10%
b.Pengguna Menara 15% 25% Jarak :'Gi-rpuh INDEKS INTERVAL DAN SKORING PARAMETAR (BOBOTX KOMPONEN PERHITUNGAN PENETAPAN SKOR BESARANTPJ PARAMETER) 4 I. lndustri/Perdagangan/ sejenisnya • I
2.Pennukiman sub urban = 1,7
3.Permukiman urban •2
4.Tertentu (Bandara, Militer, Cagar •3 Budaya, Pariwisata, Hutan Lindung, sejenisnya I. Tinggi Menara <30m • 1
2.Tinggi Menara 31-50m • 1,7
3.Tinggi Menara 51- 70m •2
4.Tinggi Menara >7lm •3 I. Pole<6m/Microcell Pole (MCP)/ • 1 Kamuflase
2.Konvensional/Pole>6m •3
1.1 (satu) Operator •3
2.2 (dua) Operator •2
3.3 (tiga) Operator • 1,7
4.>3 (tiga) Operator • 1
1.Dekat (lbukota Kabupaten) • 1
2.Sedang (Ibukota Kecamatan) •2
3.Jauh (Desai •3 BUPATI LAMONGAN, ttd.
gan aslinya Hukum, FADEL! 5 0,25 0,43 0,50 0,75 0,25 0,43 0,50 0,75 0,10 0,30 0,45 0,30 0,26 0,15 0,25 0,50 0,75