DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab Lamongan. Terdiri dari ketentuan umum, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); • 2
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); • Menetapkan 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Bupati adalah Bupati Lamongan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pimpinan DPRD, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Anggota DPRD, adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan. • 4
10.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11.Vang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan ala! kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
14.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
15.Tunjangan Komunikasi lntensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
17.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beru.pa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
18.Vang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
19.Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari. •

BAB II

PENGHASILAN PIMPJNAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

a.uang representasi ;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan beras ;
d.uang paket ;
e.tunjangan jabatan;
f.tunjangan alat kelengkapan;
g.tunjangan alat kelengkapan lain;
h.tunjangan komunikasi intensif; dan
1. 1.tunjangan reses.

Pasal 3

(1)Pajak Penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibebankan kepada APED.
(2)Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
(3)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Pasal 4

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 2 h uruf a.
(2)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

(I) Vang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.

(2)Vang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 6
(3)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% {sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f.
(2)Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
1. a.untuk jabatan ketua, sebesar 7 ,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 10

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 h uruf f.
(2)Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

(1)TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 8
(2)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…