DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamongan

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan ini mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 10

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp 2.611.381.099.196,00
2.Belanja Rp 2.615.989.373.885,77 Defisit Rp (4.608.274.689,77)
3.Pembiayaan

a.Penerimaan Rp 43.158.274.689,77
b.Pengeluaran Rp 38.550.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 4.608.274.689,77 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 00,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 413.033.141.634,00 ;
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.688.009.569.000,00 ;
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 510.338.388.562,00.
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp. 128.758.971.800,00 ;
2. b.Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp. 29.701.591.741,00 ;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 22.989.554.775,00 ;
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 231.583.023.318,00. 11
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 98.305.439.000,00 ;
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.166.655.654.000,00 ;
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 423.048.476.000,00.
(4)Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 0,00 ;
2. b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi sejumlah Rp. 142.536.313.162,00 ;
3. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 363.423.524.000,00 ;
4. d.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 4.330.860.000,00 ;
5. e.Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 47.691.400,00.

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.673.026.349.652,77;
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 942.963.024.233,00.
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.012.548.801.207,67;
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00 ;
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00 ;
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 104.282.188.888,00 ;
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 23.913.540.000,00 ; 12
6. f.Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 3.399.070.000,00 ;
7. g.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 527.882.749.557,10 ;
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 ;
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 48.770.999.279,44 ;
2. b.Belanja Barang Dan Jasa sejumlah Rp 487.107.234.728,56 ;
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. . 407.084.790.225,00.

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 43.158.274.689,77 ;
2. b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 38.550.000.000,00.
(2)Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya sejumlah Rp. 17.108.274.689,77 ;
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah sejumlah Rp. 0,00 ;
3. c.Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 26.050.000.000,00.
(3)Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah/dana Bergulir sejumlah Rp.33.550.000.000,00 ;
2. b.Pemberian Pinjaman Daerah Rp. 5.000.000.000,00. 13

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD ;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan ;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7.Lampiran VII Daftar Piutang daerah ;
8.Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah
9.Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah ;
10.Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain ;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan APBD dan/atau dalam Laporan Realisasi Anggaran. 14
(2)Keadaan darurat sebagaiman ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi criteria sebagai berikut:
1. a.Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
3. c.Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
4. d.Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
5. e.Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan/atau dalam keadaan darurat dapat dilaksanakan oleh Bupati Lamongan dengan terlebih dahulu melakukan Peraturan Bupati Lamongan tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 15

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 14 Desember 2016 BUPATI LAMONGAN, Ttd FA D E L I Diundangkan di Lamongan pada tanggal 14 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. Y U H R O N U R E F E N D I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 16 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN PROV. JAWA TIMUR: 22-13 / 2016 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM YOSEP DWI PRIHATONO NIP. 19670629 199803 1 004ALA BAGIAN HUKUM

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…