DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 392

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan Desa dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penataan Desa meliputi: a. pembentukan; b. penghapusan; c. penggabungan; d. perubahan status;dan e. penetapan Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5539);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
2.Bupati adalah Bupati Lamongan. 3
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui clan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah unsur pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
7.Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretariat, lembaga teknis dan unsur kewilayahan.
8.Sadan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 4
14.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17.Anggaran pendapatan clan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi aclalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang clibahas clan clisetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur, dan clitetapkan clengan peraturan daerah.
18.Anggaran Penclapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya clisingkat APBD aclalah aclalah rencana keuangan tahunan pemerintahan claerah yang clibahas clan clisetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dan DPRD Kabupaten Lamongan, dan ditetapkan dengan peraturan claerah.
19.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, clan pem berdayaan masyarakat.
20.Alokasi Dana Desa selanjutnya perimbangan yang diterima Daerah Dana Alokasi Khusus. disingkat ADD adalah dana dalam APBD setelah dikurangi
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
24.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
27.Desa adat adalah Desa yang merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa adat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

5 Pengaturan Desa dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Pengaturan Desa bertujuan:

a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama;
e.membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h.memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah; dan
1. 1.memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

BAB III

PENATAAN DESA

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningklatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
5. e.meningkatkan daya saing Desa.
(4)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan;
2. b.penghapusan;
3. c.penggabungan;
4. d.perubahan status;dan
5. e.penetapan Desa.

Pasal 5

(1)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, merupakan tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
(3)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.us1a Desa induk minimal 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
2. b.jumlah penduduk minimal 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga ;
3. c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi an tar wilayah;
4. d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa ;
5. e.memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sember daya ekonomi pendukung ;
6. f.memiliki batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
7. g.memiliki sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
8. h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjungan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
(2)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemarnpuan dan potensi Desa.
(3)Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
1. a.pemekaran dari I (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan. 7
(2)Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(3)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
(4)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
1. a.tokoh adat
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
  1. 1.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
9. j.perwakilan kelompok masyarakat miskin.
(6)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi Desa masing-masing.
(7)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah penduduk yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan telah tinggal di Desa setempat.
(8)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
(9)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
(2)Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.camat; dan
3. c.unsur akademisi pengembangan kemasyarakatan. di bidang pemerintahan, wilayah, pembangunan, perencanaan dan sosial
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan. 8
(5)Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peaturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
(6)Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 9

(1)Peraturan Bupati tentang Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) disampaikan kepada Gubernur. {2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Desa induknya.
(3)Surat Gubernur/rekomendasi atas peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.
(4)Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
(5)Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Desa induknya dan Camat.
(6)Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pembentukan meliputi: pada Desa ayat (5) persiapan
1. a.penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat Desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
6. f.pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
(7)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penjabat kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 10

(I) Penjabat kepala pelaksanaan Desa ayat (7) kepada: Desa persiapan melaporkan persiapan sebagaimana dimaksud

a.kepala Desa induk;dan
b.Bupati melalui Camat. perkembangan dalam Pasal 9

(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. 9
(5)Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa dan menyampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(6)Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
(7)Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Gubernur menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
(8)Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara muta tis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Isi peraturan

Teks392PDFHirarki

Memuat teks peraturan…