DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Lamongan . Peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; asas penetapan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah ; pembentukan dan susunan perangkat daerah ; pembentukan UPT; staf ahli ; jabatan perangkat daerah ; ketentuan peralihan ; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 354 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lerobaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN LAMONGAN. PERANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DAERAH Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan. KABUPATEN
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamongan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lamongan.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lamongan.
11.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Tipe A, adalah klasifikasi organisasi Perangkat Daerah dengan beban kerja besar.
15.Tipe B, adalah klasifikasi organisasi Perangkat Daerah dengan beban kerja sedang.

BAB II

ASAS PENETAPAN BESARAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi; 4
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.lnspektorat merupakan lnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. 10.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral; 5
12. 12.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
13. 13.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. 14.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. 16.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
17. 17.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
18. 18.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan;
19. 19.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
20. 20.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan bidang statistik;
21. 21.Dinas Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan;
22. 22.Dinas Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
23. 23.Dinas Perindustrian dan Urusan Pemerintahan perdagangan; Perdagangan Tipe A menyelenggarakan bidang perindustrian dan bidang
24. 24.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
25. 25.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
26. 26.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
2. 2.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. 6
f.Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
1. 1.Kecamatan Sukorame;
2. 2.Kecamatan Bluluk;
3. 3.Kecamatan Modo;
4. 4.Kecamatan Ngimbang;
5. 5.Kecamatan Babat;
6. 6.Kecamatan Kedungpring;
7. 7.Kecamatan Brondong;
8. 8.Kecamatan Laren;
9. 9.Kecamatan Sekaran;
10. 10.Kecamatan Maduran;
11. 11.Kecamatan Sambeng;
12. 12.Kecamatan Sugio;
13. 13.Kecamatan Pucuk;
14. 14.Kecamatan Paciran;
15. 15.Kecamatan Solokuro;
16. 16.Kecamatan Mantup;
17. 17.Kecamatan Sukodadi;
18. 18.Kecamatan Karanggeneng;
19. 19.Kecamatan Kembangbahu;
20. 20.Kecamatan Kalitengah;
21. 21.Kecamatan Turi;
22. 22.Kecamatan Lamongan;
23. 23.Kecamatan Tikung;
24. 24.Kecamatan Karangbinangun;
25. 25.Kecamatan Deket;
26. 26.Kecamatan Glagah;
27. 27.Kecamatan Sarirejo.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. 7

Pasal 6

( 1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.

(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan Pu.sat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Direktur rumah sakit Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, susunan organisasi dan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati. BABV STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli.
(4)Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati oleh Bupati. 8 BABVI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.
(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan peraturan perundang-undangan Pemerintahan umum diundangkan. Belanja Daerah sampai mengenai pelaksanaan

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…