DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; 3. Prinsip Dasar Pelatihan Kerja dan Produktivitas; 4. Kelembagaan Pelatihan; 5. Penyelenggaraan Pelatihan; 6. Pelayanan Produktivitas; 7. Sertifikasi; 8. Pendanaan; 9. Kerja Sama; 10. Sistem Informasi Pelatihan Kerja; 11. Pembinaan dan Pengawasan; 12. Sanksi Adminstratif; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, hal ini sejalan dengan falsafah hidup bangsa dan negara;
b.bahwa dalarn rangka menciptakan tenaga kerja yang mampu berdaya saing pada era liberalisasi, maka peningkatan kemampuan dan kompetensi setiap tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi sangat penting;
c.bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalarn Pasal 28D ayat

(2)UUD 1945;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka untuk memberikan kepastian bagi lembaga pelaksana perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerin tahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Tenaga Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri; 3
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN ; PERATURAN DAERAH TENTANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
6.Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah adalah unit penyelenggara pelatihan kerja berbasis kompetensi di daerah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan 4 dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
8.Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh pengelola pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
9.lnstruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
11.Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional.
12.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara in ternasional.
15.Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
16.Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/ atau Standar Khusus.
17.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka, penjenjangan kuaJifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberi pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
18.Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
19.Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
20.Lembaga Pelatihan kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi Pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. 5
21.Pelayanan Produktivitas adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam rangka promosi, peningkatan, pengukuran, dan pemeliharaan tingkat produktivitas masyarakat, perusahaan, dan instansi pemerintah.
22.Analisis Kebutuhan Pelatihan/Training Need Analysis (TNA) adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
23.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
24.Analisis kebutuhan kompetensi di industri adalah pengidentifikasian batasan dalam pengelompokan kegiatan industri, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, jumlah tenaga kerja yang digunakan dan faktor-faktor yang menghambat rencana kegiatan dan pengembangan yang akan datang.
25.Analisis potensi daerah adalah rangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan informasi terkait potensi daerah yang meliputi: sumber daya alam; sumber daya manusia; industri dan jasa yang tersedia untuk kemudian dijadikan dasar dalam menetapkan kebutuhan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja.
26.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalarnan dalarn proses produksi barang dan/ atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
27.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
28.Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja diselenggarakan dengan maksud untuk memastikan agar kebijakan sistem pelatihan kerja di daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. 6 Pasal 3 Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, bertujuan :

a.meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja ;
b.meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi ;
c.mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja yang berbasis pada kompetensi pada unit pelaksana pelatihan kerja ;
d.mengurangi angka pengangguran;
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
f.mengintegrasikan data informasi tenaga kerja.

(1)Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:
1. a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia ;
2. b.berbasis pada kompetensi kerja;
3. c.tanggung jawab bersama antara dunia usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
4. d.bagian dari pengembangan profesionalisme kerja sepanjang hayat; dan;
5. e.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
(2)Prinsip dasar produktivitas :
1. a.berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
2. b.berorientasi pada hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
3. c.keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan/atau masyarakat.

BAB IV

KELEMBAGAAN PELATIHAN

Pasal 5

(1)LPK terdiri alas lembaga pelatihan kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja Pemerintah.
(2)LPK swasta wajib memiliki izin penyelenggaraan pelatihan kerja dari Bupati.
(3)LPK Pemerintah atau perusahaan wajib memiliki tanda daftar Iembaga pelatihan kerja dari Bupati.
(4)Tata cara permohonan izin dan persyaratan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Pengelolaan LPK berpedoman pada sistem manajemen mutu kelembagaan. 7
(2)Sistem manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat dan tatanan untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pelatihan kerja.
(3)Perangkat dan tatanan manajemen mutu kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan mengenai instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan, dan uji kompetensi. BABV PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 7

(1)Tahapan penyelenggaraan pelatihan kerja meliputi:
1. a.persiapan pelatihan;
2. b.pelaksanaan pelatihan; dan
3. c.evaluasi dan pelaporan.
(2)Persiapan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
1. a.identifikasi kebutuhan pelatihan;
2. b.menyusun program pelatihan;
3. c.melaksanakan rekruitmen dan seleksi;
4. d.menyusun rencana pelatihan;
5. e.menyiapkan sumber daya manusia;
6. f.menyiapkan fasilitas pelatihan;
7. g.menyusun jadwal pelatihan; clan
8. h.menyiapkan administrasi pelatihan.
(3)Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
1. a.menjamin terpenuhinya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.melaksanakan penyelenggaraan pelatihan;
3. c.menerbitkan sertifikat pelatihan;
4. d.mengendalikan jalannya pelaksanaan pelatihan.
(4)Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf c, terdiri atas :
1. a.pemantauan penyelenggaraan pelatihan;
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan pelatihan; dan
3. c.pembuatan laporan pelatihan.

Pasal 8

(1)Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi:
1. a.analisis informasi pasar kerja daerah;
2. b.analisis jabatan;
3. c.analisis kompetensi; dan
4. d.analisis LPK dan produktivitas.
(2)Pemerintah Daerah membentuk tim analisis kebutuhan pelatihan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.asosiasi industri;
3. c.industri;
4. d.pakar pelatihan dan kompetensi;
5. e.perguruan tinggi; dan 8
6. f.pihak lain yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dinas.

Pasal 9

(1)Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNl, Standar Internasional dan/ atau Standar Khusus.
(2)Penyusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan.

Pasal 10

(1)Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(2)Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu padajenjang KKNI.
(3)Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
(4)Jenjang KKNl sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Dalam rangka pelaksanaan pelatihan kerja dan produktivitas, Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah wajib memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan.
(2)Tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
(3)Tenaga fungsional instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah.

Pasal 12

Pengembangan karir tenaga fungsional instruktur dilakukan oleh pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menetapkan angka kredit tenaga fungsional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…