DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai pengelolaan sampah . Peraturan ini meliputi ; ketentuan umum ; tujuan dan ruang lingkup ; tugas dan wewenang ; perencanaan ; hak dan kewajiban ; pengelolaan sampah ; perizinan ; lembaga pengelola ; pembiayaan dan kompensasi ; insentif ; kerjasama dan kemitraan ; peran masyarakat ; pembinaan dan pengawasan ; larangan ; sanksi administratif ; ketentuan penyidikan ; ketentuan pidana ; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
b.bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
c.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat/ pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
d.bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Sampah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Sam pah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
10.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
11.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle dengan Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4 70);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN Dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : 4 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang roemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dewan Urusan
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan sampah.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
9.Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12.Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
13.Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/ atau pemanfaatan kembali sampah. 5
14.Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/ atau sifat sampah.
15.Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
16.Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
17.Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ a tau jumlah sampah.
18.Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
20.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
21.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk Kabupaten Lamongan yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
22.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
23.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
24.Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
25.Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
26.Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan yang dapat didaur ulang dan/ atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. 6
27.Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
28.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Waldl Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
29.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan bad an.
30.Badan Layanan Unit Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
31.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
32.Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
33.Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat secara kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
34.Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
35.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
36.Daur ulang sampah adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemprosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/ material bekas pakai, dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses hierarki sampah 4 R (Reduce, Reuse, Recycle, and Replace).
37.Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/ atau ganti rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/ a tau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA. 7

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengelolaan sampah untuk :

a.mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
b.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan/ atau menangani sampah yang betwawasan lingkungan;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
e.mewujudkan kinerja pelayanan dalam pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.sampah rumah tangga; dan
b.sampah sejenis sampah rumah tangga.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG Bagi.an Kesatu Togas

Pasal 4

Tu.gas Pemerintah Daerah meliputi:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
b.mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
c.melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
d.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
e.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
f.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; 8
g.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;dan
h.mengkoordinasikan antar lembaga Pemerintah Daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
c.melakukan kerjasama antar Daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
d.menetapkan lokasi TPS, SPA, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem lahan urug saniter (sanitary landfilij dan lahan urug terkendali (controled landfilij;
f.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
g.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

{l) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang se bagaimana dimaksud dalam Pas al 4 dan Pas al 5, Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan Daerah yang memuat target pengurangan clan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.

(2)Teknis penyusunan perencanaan Daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9

Pasal 7

(1)Perencanaan Daerah dalam Pengelolaan Sampah harus disusun oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Pengelolaan Sampah.
(2)Merumuskan kebijakan strategi pengelolaan sampah di Daerah berpedoman atas strategi kebijakan pengelolaan sampah nasional.
(3)Daerah menyusun dokumen rencana induk pengelolaan sampah untuk masa 10 (sepuluh) tahun.
(4)Daerah melakukan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Pasal 8

Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat: a. b. C. d. e. f. g. h. i. pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; pemanfaatan kembali sampah; pemilahan sampah; pengumpulan sampah; pengangkutan sampah; pengolahan sampah; pemrosesan akhir sampah;dan pendanaan. BABV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Masyarakat berhak:

a.mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
b.mendapatkan layanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan;
c.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
d.memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
e.mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
f.memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

(!) Dalam pengelolaan sampah di Daerah, setiap orang wajib:

a.menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya; 10
b.turut aktif dalam melakukan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
c.menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/ standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
d.dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/ atau mudah diurai oleh proses alam. {2) Dalam pengelolaan sampah, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.

(3)Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW, dan/atau Desa/ Kelurahan/ Kecamatan dengan mendapatkan pembinaan teknis.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…