DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Perubahan bentuk hukum, Maksud, tujuan dan kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, modal, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum perusahaan sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan; BUPATI LAMONGAN,

a.bahwa dalam rangka meningkatkan hajat hidup perekonomian masyarakat yang sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan sudah operasional paling lambat tanggal 12 Januari 2025; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 2025 BUPATI LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR Undang ...
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
5. 5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Mengingat Republik...
6. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
7. 12.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 6.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 700);
13. 7.Perusahaan ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENLAMONGAN dan BUPATILAMONGAN
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020); Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/0JK); Menetapkan BAB...
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu)Daerah.
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9.Komisaris adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ a tau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
10.Direksi adalah organ PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Direktur Utama adalah Direktur Utama pada PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
12.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima)tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKAadalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
14.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
15.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
16.Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

d.mendirikan ... perekonomian Daerah;
b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; perkembanganbagimanfaata. memberikan

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGPERUSAHAANPERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIANRAKYATBANK DAERAH LAMONGAN.

Pasal 4

(1)PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.
(2)PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk: BABIII MAKSUD,TUJUANDANKEGIATANUSAHA

Pasal 3

( 1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di Lamongan.

(2)Jaringan kantor PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terdiri atas Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas.

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6) berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan.

(2)Perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selanjutnya disebut PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).

BAB II

PERUBAHANBENTUKHUKUM BAB...

Pasal 6

PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. BABIV JANGKAWAKTUBERDIRI

Pasal 5

( 1) PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) menyelenggarakan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
b.menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
d.menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan;
g.melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
1. 1.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

(2)PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat memanfaatkan teknologi informasi.
1. d.mendirikan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) dengan prinsip tata perusahaan yang baik; dan
2. e.memperoleh laba atau keuntungan.
(5)Penambahan ...

Pasal 8

( 1) Modal dasar PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) ditetapkan sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2)Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar rupiah).
(3)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(4)Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

(1)Sumber modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan.
(3)Sumber modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda). BABV MODAL
1. c.pejabat ...

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda).
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

Pasal 11

Modal PT BPR Bank Daerah Lamongan (Perseroda) seluruh modalnya yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGPERUSAHAANPERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIANRAKYATBANK DAERAH LAMONGAN.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

PERUBAHANBENTUKHUKUM BAB...

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUANUMUM PERATURANDAERAHTENTANGPERUSAHAANPERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIANRAKYATBANK DAERAH LAMONGAN.

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

PERUBAHANBENTUKHUKUM BAB...

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017