DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2026, yang mencakup target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. APBD ini berfungsi sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah, instrumen kebijakan fiskal untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi, serta upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
6.Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Sisa lebih perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
9.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Pendapatan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik Negara/badan Usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesisik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
13.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas :
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.193.402.106.900,00 (tiga triliun seratus Sembilan puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus enam ribu sembilan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.078.402.106.900,00 (tiga triliun tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua juta seratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
2. b.Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp3.153.696.224.500,00 (tiga triliun seratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah); Defisit sebesar (Rp75.294.117.600,00) (tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
3. c.Pembiayaan Daerah :
  1. 1.Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah);
  2. 2.Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp39.705.882.400,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah). Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.078.402.106.900,00 (tiga triliun tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua juta seratus enam ribu sembilan ratus rupiah), bersumber dari :

a.PAD; dan
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp693.064.658.100,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar enam puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah), terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.lain-lain PAD yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp278.869.156.600,00 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp313.968.372.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(4)Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp19.542.474.200,00 (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah).
(5)Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp80.684.655.300,00 (delapan puluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.385.337.448.800,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
1. a.Pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.259.273.677.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.063.771.800,00 (seratus dua puluh enam miliar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp3.153.696.224.500,00 (tiga triliun seratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, direncanakan sebesar Rp2.113.565.472.727,00 (dua triliun seratus tiga belas miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri dari :
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp1.216.061.376.761,24 (satu triliun dua ratus enam belas miliar enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma dua puluh empat sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp754.800.886.337,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar delapan ratus juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, direncanakan sebesar Rp7.939.395.728,76 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah koma tujuh puluh enam sen).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp123.130.413.900,00 (seratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp11.633.400.000,00 (sebelas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, direncanakan sebesar Rp443.018.740.861,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri dari :
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya;
6. f.Belanja modal Aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.483.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp40.214.601.060,00 (empat puluh miliar dua ratus empat belas juta enam ratus satu ribu enam puluh rupiah).
(4)belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp20.527.752.307,00 (dua puluh miliar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tujuh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp378.583.057.794,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp152.329.700,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
(7)Belanja modal Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, direncanakan sebesar Rp592.112.010.912,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua belas juta sepuluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah), terdiri dari :
1. a.Belanja bagi hasil;
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp24.820.929.080,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp567.291.081.832,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 11

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, direncanakan sebesar Rp75.294.117.600,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), terdiri atas :
1. a.Penerimaan Pembiayaan; dan
2. b.Pengeluaran Pembiayaan.
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan Rp115.000.000.000,00 (seratus lima belas miliar rupiah) terdiri dari :
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran Daerah tahun sebelumnya;
2. b.penerimaan Pembiayaan utang Daerah.
(3)Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
(4)Penerimaan Pembiayaan utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(5)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp39.705.882.400,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…