DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup Sistem Kesehatan Daerah yang merupakan bagian dari strategi pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi, dinamika dan masalah spesifikasi Daerah, terdiri dari: a. upaya kesehatan; b. pembiayaan kesehatan; c. sumber daya kesehatan; d. sistem informasi kesehatan; e. pemberdayaan masyarakat; f. hak dan kewajiban; g. kerjasama; h. pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Mengingat

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa arah pembangunan keschatan Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan semakin merata, terjangkau dan bermutu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kesehatan adalah merupakan urusan pcmerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan me la lui kewenangan konkuren oleh Pemerintah Dacrah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dae rah ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571); 3
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 ten tang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
22.Peraturan Menteri 307 /MENKES/PER/2009 Kesehatan tentang Nomor Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/ I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 ten tang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 5
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 403);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 ten tang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Standar Tarif Pelayanan Kesehatan tentang dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Standar Teknis Pemenuhan Mutu 6 Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
34.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
35.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
36.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 9 Tahun 2018 tentang Perizinan Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. 7
6.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7.Sis tern Kesehatan Daerah adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh seluruh komponen masyarakat di Daerah secara terpadu dan saling mendukung guna menJamm tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
8.Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta Pelayanan Kesehatan rujukan tertentu yang biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
9.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ a tau masyarakat.
10.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM, adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan/ a tau masyarakat.
11.Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP, adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12.Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. 8
13.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ a tau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
14.Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan akan tetapi tidak melalui pendidikan di bidang kesehatan dan yang memiliki kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
15.Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah p1mpman yang bertanggung jawab menyelenggarakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
16.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ a tau masyarakat.
17.Rumah Sakit adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawa t darura t.
18.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
19.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pemulihan, pencegahan, peningkatan kontrasepsi, untuk manusia. penyembuhan, kesehatan dan
20.Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/ a tau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun menurun secara empiris 9 yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.
21.Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22.Sistem Rujukan adalah Penyelengaraan Pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab Pelayanan Kesehatan secara timbal balik, vertikal maupun horizontal.
23.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi memperoleh masalah kesehatannya Pelayanan Kesehatan untuk yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
24.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.keadilan;
f.penghormatan hak asasi manusia;
g.sinergisme dan kemitraan yang dinamis; 10
h.komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance);
1. 1.legalitas; J. antisipatif dan proaktif;
k.gender dan non diskriminatif; dan
1. 1.kearifan lokal.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas :

Pasal 3

Peraturan Daerah m1 dimaksudkan untuk memberikan dasar penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, efektif dan terjangkau.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya;
b.terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
c.menyediakan jumlah, Jems dan bentuk Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan/ atau
d.mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2)Sistem Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.upaya kesehatan;
2. b.pembiayaan kesehatan;
3. c.sumber daya kesehatan;
4. d.sistem informasi kesehatan;
5. e.pemberdayaan masyarakat;
6. f.hak dan kewajiban;
7. g.kerjasama;
8. h.pembinaan dan pengawasan. Umum Pasal 6 11 Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas terselenggaranya upaya kesehatan.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN

Pasal 7

(1)Dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam bentuk:
1. a.UKM;
2. b.UKP; dan
3. c.upaya kesehatan kegawatdaruratan, Kejadian Luar Biasa dan bencana.
(2)Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan didukung:
1. a.penelitian dan pengembangan kesehatan;
2. b.pembiayaan kesehatan;
3. c.sumber daya manusia kesehatan;
4. d.sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan;
5. e.manaJemen, informasi dan regulasi kesehatan; dan
6. f.pemberdayaan masyarakat.
(3)Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didasarkan pada prioritas standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesum per a tu ran perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan se bagai beriku t :
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kesehatan tradisional;
3. c.peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
4. d.penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
5. e.kesehatan reproduksi;
6. f.keluarga berencana;
7. g.kesehatan sekolah;
8. h.kesehatan olahraga;
  1. 1.pelayanan kesehatan pada bencana; J. pelayanan kesehatan kegawatdaruratan;
9. k.pelayanan darah;
  1. 1.kesehatan gigi dan mulut;
10. m.penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran;
11. n.kesehatan matra;
12. o.pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
13. p.pengamanan makanan danminuman;
14. q.pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif;
15. r.kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan remaJa, us1a lanjut dan Penyandang Disabilitas;
16. s.perbaikan gizi;
17. t.kesehatan jiwa;
18. u.pencegahan, pengendalian pemberantasan penyakit menular;
19. v.penanggulangan penyakit tidak menular;
20. w.kesehatan lingkungan;
21. x.kesehatan kerja;
22. y.pelayanan laboratorium; dan
23. z.pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 13
(2)Penyelenggaraan kegiatan upaya se bagaimana dimaksud pad a dilaksanakan sesuai ketentuan kesehatan ayat (1) peraturan perundang-undangan. a bertanggung jawab;
1. b.terjamin keamanannya bagi penenma dan pemberi pelayanan kesehatan;
2. c.bermutu; d merata;
3. e.non diskriminatif; f memperhatikan hak dan kewajiban;dan g mampu menghadapi tantangan global dan regional dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
(2)Penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik: a Pemerintah;
1. b.Pemerintah Provinsi;
2. c.Pemerintah Daerah; d TNI/Polri;
3. e.Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan £ swasta.

Pasal 10

( 1) Fasilitas pelayanan kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa:

a.pelayanan kesehatan perseorangan; dan
b.pelayanan kesehatan masyarakat.

(2)Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas : a tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
1. b.puskesmas;
2. c.klinik; d rum ah saki t;
3. e.apotek; f unit transfuse darah; g laboratorium kesehatan; h optikal; 14 1 fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum; dan J. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.
(3)Fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta dapat memiliki tingkatan pelayanan yang terdiri atas : a pelayanan kesehatan tingkat pertama ;
1. b.pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan c.. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(4)Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi: a Puskesmas dan jaringannya, yang terdiri dari Puskesmas Pembantu, Pondok Kesehatan Desa dan Bidan Desa;
1. b.Klinik Pratama; c.. Rumah Sakit Pratama; d Praktik mandiri Tenaga Kesehatan.
(5)Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a Rumah Sakit kelas D, kelas C, dan kelas B;
1. b.Klinik utama.
(6)Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu Rumah Sakit kelas A.
(7)Fasilitas meliputi: a Apotek; pelayanan kesehatan
1. b.Laboratorium Kesehatan; c.. Unit Transfusi Darah; d Optik; dan
2. e.Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Pasal 11

pen UnJang

(1)Dalam menjalankan fungsinya, fasilitas pelayanan kesehatan, baik Pemerintah Daerah maupun swasta, wajib mengutamakan keselamatan pasien.
(2)Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. 15
(3)Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta dilarang menolak Pasien dan/ atau meminta uang muka.
(4)Percepatan penanganan keadaan darurat dapat menggunakan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

Pasal 12

( 1) Setiap p1mpman penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat harus memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi.
(3)Kompetensi manajemen kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.
(2)Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
1. a.luas wilayah;
2. b.kebutuhan kesehatan;
3. c.jumlah dan persebaran penduduk;
4. d.pola penyakit;
5. e.pemanfaatannya;
6. f.fungsi sosial; dan
7. g.kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
(3)Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian 1zm beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asmg. 16
(4)Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis Rumah Sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…