DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Inovasi Daerah bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Ruang lingkup pengaturan Inovasi Daerah, meliputi: a. fungsi dan peran Pemerintah Daerah; b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; c. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; d. uji cobalnovasi Daerah; e. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; f. pendanaan; g. pembinaan dan pengawasan; dan h. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan bemegara pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
b.bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kinerja, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktivitas dan daya saing Daerah, diperlukan kebijakan inovasi Daerah;
c.bahwa untuk meningkatkan inovasi Daerah diperlukan upaya fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan legitimasi terhadap bentuk kreatifitas dan inovasi di Daerah ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 7 4) ;
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ; 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123) ;
13.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1) ;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabu paten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Lamongan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
8.Inovasi adalah hasil gagasan, penelitian, pengkajian, pengembangan, dan/ atau perekayasaan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru maupun tata cara baru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada kedalam produk ataupun proses produksinya.
9.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan wawasan yang berkaitan dengan teknologi. 11 . Teknologi adalah metode, proses dan produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan, keberlangsungan dan meningkatnya mutu kehidupan manusia.
12.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara PemerintahanDaerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
13.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang- perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Proposal Inovasi Daerah adalah suatu usulan kegiatan atau rencana yang diterangkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan.
18.Tim Independen adalah Tim yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk menyatakan layak atau tidak layak Proposal Inovasi Daerah.

Pasal 2

( 1) Inovasi Daerah bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan PemerintahanDaerah.

(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
1. a.peningkatan pelayanan publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Inovasi Daerah, meliputi:

a.fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
b.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
c.pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
d.uji cobalnovasi Daerah;
e.penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
f.pendanaan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.peran serta masyarakat.

BAB II

FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah adalah: a . menumbuhkembangkan dan membudayakan Inovasi Daerah;
1. b.memberikan fasilitasi; dan
2. c.menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Inovasi Daerah.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas dan kerangka kebijakan strategis Inovasi Daerah.
(3)Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur-unsur masyarakat.

Pasal 6

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai peran:

a.mengembangkan kebijakanlnovasi Daerah;
b.memberikan penghargaan dan/ atau insentif; dan
c.memetakan potensi Inovasi Daerah.

Pasal 7

( 1) Pengembangan kebijakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan Inovasi Daerah.

(2)Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berbentuk:
1. a.dukungan sumber daya;
2. b.dukungan dana;
3. c.pembentukan lembaga; dan
4. d.fasilitasi lainnya.
(3)Pengembangan kebijakan lnovasi Dae rah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi lnovasi Daerah dalam rangka pengembangan inovasi berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna.
(2)Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Inovasi di Daerah.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 9

Inovasi Daerah berbentuk:

a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
c.inovasiDaerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 10

( 1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…