DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah; b. kegiatan pengelolaan metrologi legal; c. standar dan verifikasi standar; d. penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang; e. barang dalam keadaan terbungkus; f. pengawasan dan koordinasi; g. peran serta masyarakat; h. Izin Reparatir.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan pelayanan yang baik khususnya dalam pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan;
b.bahwa untuk melindungi kepentingan umum, perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, metoda pengukuran, alat perlengkapannya; standar satuan, timbang dan
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Daerah tentang Penyelenggaraan Legal. Peraturan Metrologi 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang H ukum Acara Pidana (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 N omor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan, Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri DAG/PER/ 10/2012 se bagaimana telah Nomor Tanda 69/M- Tera Perdagangan tentang diubah dengan Peraturan 4 Menteri Perdagangan Nomor 95/M- DAG/PER/ 11/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M- DAG/PER/ 10/2012 tentang Tanda Tera;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 /M- DAG/PER/ 10/2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M- DAG/PER/ 10/2016 tentang Tingkat Kesulitan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya dan Alat Ukur Metrologi Teknis,serta Tingkatan Standar dan Peralatan/Perlengkapan Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1613);
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahuh 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
21.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
22.Keputusan Menteri Perind ustrian dan Perdagangan N omor 61 / MPP / Kep / 2 / 1998 ten tang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 2 51 / MPP / Kep / 6 / 1 999 ten tang Peru bah an Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan N omor 61 / MPP / Kep / 2 / 1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian;
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah 5 Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan.
6.Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah Unit pada Dinas yang membidangi pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.
7.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera atau tera ulang.
8.Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
9.Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas a tau penakaran. 6
10.Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa a tau penimbangan.
11.Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alatalat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12.Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran, contoh indikator dan jarum penunjuk.
13.Standar Satuan Ukuran yang selanjutnya disebut Standar adalah besaran fisik berupa alat yang sah dipakai sebagai dasar pembanding.
14.Standar Kerja adalah Standar untuk satuan ukuran yang sehari-hari langsung digunakan untuk menguji, menera, dan atau menera ulang alat-alat ukur milik masyarakat.
15.Standar Tingkat III adalah Standar hasil turunan langsung dan/ atau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat II.
16.Standar Tingkat IV adalah Standar hasil turunan langsung dan/ a tau yang dapat ditelusuri langsung dari Standar Tingkat III.
17.Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
19.Tempat U saha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha Jasa, penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan atau pameran barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan tersebut.
20.Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 7 meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisas1 massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21.Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
22.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda- metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertuijuan melindungi kepentingan um um dalam kebenaran pengukuran. 23.Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, a tau mem berikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
24.Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
25.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, Barang dalam Keadaan Terbungkus, dan satuan ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
26.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan peneraan.
27.Pengawas Metrologi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.

a.tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
b.kegiatan pengelolaan metrologi legal;
c.standar dan verifikasi standar;
d.penyelenggaraan pelayanan tera/ tera ulang;
e.barang dalam keadaan terbungkus;
f.pengawasan dan koordinasi;
g.peran serta masyarakat;
h.Izin Reparatir.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

8 Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan Metrologi Legal antara lain:

a.melakukan pengawasan;
b.melakukan sosialisasi;
c.menyediakan sarana dan prasarana;
d.melakukan pendataan UTTP dan wajib tera; dan
e.penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal.

Pasal 4

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
(2)UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.UTTP produksi dalam negen dan UTTP asal 1mpor;
2. b.BDKT produksi dalam negen dan BDKT asal impor; dan
3. c.Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan standar internasional atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(3)Ketentuan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 6

Penyediaan sarana dan prasarana se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a.sarana prasarana kantor; dan
b.penyediaan Pos Ukur Ulang.

Pasal 7

(1)Pendataan UITP dan wajib tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh Dinas melalui pembuatan database Potensi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(2)Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan diperbarui secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 8

Penyediaan Sumber Daya Manusia Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan melalui Pendidikan dan Latihan serta peningkatan kompetensi bagi Tenaga Penera, Pengawas Metrologi, dan Pengamat Tera.

a.pengelolaan dan pemeliharaan peralatan standar untuk satuan ukuran, ruang laboratorium beserta 10 instalasi uji;
b.pengadaan sarana dan prasarana Kemetrologian;
c.pengujian UTIP dan BDKT;
d.menera dan menera ulang UTIP;
e.pembinaan sumber daya manusia metrologi;
f.pemeliharaan dan penggunaan cap tanda tera;
g.pengawasan dan penyidikan UTIP serta BDKT; dan
h.melaksanakan ukur ulang. BABV STANDAR DAN VERIFIKASI STANDAR

BAB IV

KEGIATAN PENGELOLAAN METROLOGI LEGAL Pasal 9 Pengelolaan kemetrologian mencakup kegiatan operasional dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal yang meliputi:

Pasal 10

Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperlukan Standar Satuan yang meliputi:

a.Standar Tingkat III;
b.Standar Tingkat IV; dan
c.Standar Kerja.

Pasal 11

( 1) Standar Tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus mampu telusur ke tingkat Nasional.

(2)Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b dikelola oleh Unit Metrologi Legal.

Pasal 12

(1)Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Standar yang diverifikasi diterbitkan sertifikat.
(3)Ketentuan mengenai sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…