DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan tempat berdasarkan Rencana rekreasi Induk dilaksanakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Usaha tempat rekreasi meliputi : a. Waduk Gondang; dan b. Sunan Drajat

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga memiliki peran strategis guna menunjang pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan tata kelola pemerintah daerah yang baik dan bersih di Kabupaten Lamongan;
b.bahwa penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga bertujuan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat Lamongan yang sejahtera, berkeadilan, beretika, dan berdaya saing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga di Ka bu paten Lamongan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga. 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Pera turan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 ten tang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 702);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
14.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1108);
18.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2011 ten tang Pendaftaran U saha Pariwisata Di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun 2011 Nomor 13);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

5 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan dan bidang pariwisata.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rekreasi adalah kegiatan di daerah tujuan wisata yang maksud atau motivasi utamanya adalah untuk bersantai membebaskan diri dari kegiatan rutin sehari-hari.
7.Olahraga adalah kegiatan/ gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh.
8.Tempat rekreasi adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9.Tempat olahraga adalah kawasan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan olahraga bagi masyarakat umum.
10.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11.Usaha pariwisata adalah usaha menyediakan barang dan/ atau Jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan penyelenggara pariwisata. yang bagi dan 6
12.U saha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
13.Pengusaha tempat rekreasi dan/ atau olahraga yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha tempat rekreasi dan/ atau olahraga.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
15.Penetapan tempat olahraga adalah kebijakan untuk menetapkan ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/ atau penyelenggaraan keolahragaan.
16.Pemanfaatan tempat olahraga yang selanjutnya disebut pemanfaatan adalah penggunaan tempat olahraga untuk kegiatan olahraga dan/ a tau penyelenggaraan keolahragaan.
17.Pemeliharaan tempat olahraga yang selanjutnya disebut pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan merawat tempat olahraga menurut jenis dan fungsinya.
18.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berin teraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambaatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 7 1 9. Lem baga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submisssion yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang koordinasi penanaman modal.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan tempat rekreasi dan olahraga berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kemandirian; C. partisipatif;
d.berkelanjutan;
e.kesatuan; dan
f.profesionalisme.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
d.melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
e.mengangkat citra daerah;
f.memperkuat kearifan lokal.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN TEMPAT REKREASI

Pasal 4

Penyelenggaraan tempat rekreasi berlandaskan pnns1p:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan 8 antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asas1 manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
d.memberdayakan masyarakat setempat;
e.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
f.mempererat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PEMBANGUNAN TEMPAT REKREASI

Pasal 5

(1)Pembangunan tempat rekreasi dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan tempat rekreasi dengan memperhatikan kearifan lokal, keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
(2)Pembangunan tempat rekreasi meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum dan penyandang disabilitas, serta pembangunan pariwisata secara terpadu berkesinambungan.

Pasal 6

fasilitas dan Pem ban gun an tempat berdasarkan Rencana rekreasi Induk dilaksanakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah. BABV USAHA TEMPAT REKREASI

Pasal 7

Usaha tempat rekreasi meliputi :

a.Waduk Gondang; dan
b.Sunan Drajat. 9

Pasal 8

( 1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha tempat rekreasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pengusaha tempat rekreasi mendaftarkan usahanya melalui perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS) kepada Lembaga OSS.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam bidang usaha tempat rekreasi dengan cara:

a.membuat kebijakan pengembangan tempat rekreasi untuk usaha mikro, menengah, dan koperasi; usaha kecil,
b.memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam rangka pem bangunan dan pengembangan usaha tempat rekreasi di daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengelola urusan tempat rekreasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengelolaan urusan tern pat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…