Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah berwenang:
a.menerbitkan memperoleh Gubernur;
rekomendasi bagi TBB dalam SIUP-MB se bagai pengecer dari
b.melakukan penelitian lapangan dan menyusun Berita Acara Penelitian Lapangan sebagai syarat 10 permohonan rekomendasi Gubernur bagi Distributor untuk mendapatkan SIUP-MB golongan B dan/ atau golongan C dari Pemerintah;
c.melakukan pembatasan peredaran mmuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteritisk dan budaya lokal di Daerah;
d.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/ atau penjualan secara eceran mmuman beralkohol selain TBB;
e.menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
f. g. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan MBT Daerah; dan kewenangan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. BABV PERIZINAN DAN REKOMENDASI Pasal 6 di 1n1 Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengadaan dan mengedarkan mmuman beralkohol dan/ atau MBT di Daerah wajib memiliki SIUP-MB dan/ atau SIUP-MBT.