DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi: a. kelembagaan; b. sasaran; c. hak dan tanggungjawab; d. strategi Penanggulangan Kemiskinan; e. pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan; f. sumber daya dan pendanaan; g. peran serta masyarakat dan pelaku usaha; h. monitoring dan evaluasi; i. pengaduan; dan j. larangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera ditanggulangi untuk mengembangkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat;
b.bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya Penanggulangan secara efektif, optimal dan terpadu;
c.bahwa upaya Penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Ka bu paten Lamongan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Vndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 2 dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, J awa Tengah, J awa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
4.lJndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diuabh dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 4
14.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Ora ng Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
17.Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tida.k Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062) ;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerj a serta Pembina.an Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
19.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita ·Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578); 20 . Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : 5 PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial di Kabupaten Lamongan.
5.Des a adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerfotahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerin tahan dan kepen tingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseoramg atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahakan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah 6 yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
9.Penduduk Miskin adalah orang yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan berdomisili di Kabupaten Lamongan.
10.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah, dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka ineningkatkan kegiatan ekonomi.
11.Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks , gambar, audio, dan/ a tau video dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.
12.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
13.Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
14.Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/ a tau pelayanan sosial. 15 . Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut SPKD adalah dokumen strategi Penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang Penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
16.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan 7 Penanggulangan kemiskinan di Daerah.
17.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
18.Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas PKDes/Kel adalah satuan tugas percepatan Penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
19.Pemangku Kepen tingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program Penanggulangan kemiskinan.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Kecamatan atau yang disebut dengan narna lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 22 . Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
23.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber k esejahteraan sosial.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas : a . kemanusiaan;

b.keadilan sosial; C. transparansi;
d.kesejahteraan;
e.partisipatif;
f.akuntabilitas;
g.p emberdayaan;
h.keberlanjutan;
1. 1.kesetiakawanan; J. non-diskriminasi;
k.keterpaduan; dan
1. 1.profesionalisme.

Pasal 3

8 Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan J angka Panjang Daerah dan RPJMD.

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan. Prinsip-prinsip meliputi:

Pasal 5

Penanggulangan

a.kesamaan hak dan tanpa pembedaan;
b.manfaat bersama;
c.tepat sasaran dan adil; dan
d.kemandirian.

Pasal 6

kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program pemberdayaan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar. Ruang meliputi: lingkup

a.kelembagaan;
b.sasaran;

Pasal 7

Penanggulangan

c.hak dan tanggungjawab;
d.strategi Penanggulangan Kemiskinan; Kemiskinan
e.pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan;
f.sumber daya dan pendanaan;
g.peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
h.monitoring dan evaluasi;
1. 1.pengaduan; dan J. larangan.

(1)Dalam

BAB II

KELEMBAGAAN upaya

Pasal 8

meningkatkan Kemiskinan

(2)Dalam rangka efektivitas 9 koordinasi di Daerah koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibentuk:
1. a.TKPKKec; dan b . Satgas PKDes/Kel.
(3)TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat, dunia kepentingan lainnya.
(4)Keanggotaan · TKPKD Keputusan Bupati. Pemerintah usaha dan ditetapkan Daerah, pemangku dengan
(5)TKPKD berperan serta dalam perencanaan pembangunan di Daerah
(6)TKPKD memiliki tugas melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
(7)TKPKD bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

(1)TKPKKec se bagaimana dimaksud dalam Pas al 8 ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
(2)Keanggotaan TKPKKec ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3)TKPKKec bertugas mengkoordinasikan 10 perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan.
(4)TKPKKec bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 10

(1)Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri dari unsur Pemerintah Des a/ Kelurahan, dun ia usaha dan pemangku lainnya. masyarakat, kepentingan
(2)Keanggotaan Satgas PKDes/Kel ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
(3)Satgas PKDes / Kel bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pengorgamsas1an, pelaksanaan dan p engendalian program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Desa/Kelurahan.
(4)Satgas PKDes/Kel bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…