DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019

Nomor: 17
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Pembangunan Kepariwisataan meliputi: a. Pembangunan Destinasi Kabupaten; b. Pembangunan Pemasaran Kabupaten; c. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten; dan d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Ka bu paten Lamongan Tahun 2019- 2033. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 3 Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 ten tang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 ten tang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perun dang- U ndangan (Lem bar an Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Rencana Induk Pem bangunan Timur Tahun Kepariwisataan Provinsi 2017-2032 (Lembaran Jawa Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 /E);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 5 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 11);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019-2033

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah m1, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Bupati adalah Bupati Lamongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan. 6
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, dan Kecamatan.
7.Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lamongan.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 7 sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
14.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten, yang selanjutnya disebut dengan Ripparkab, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Ka bu paten Lamongan untuk periode 15 - 25 tahun.
15.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi im plemen tasi penciptaan dikehendaki. upaya-upaya perencanaan, dan pengendalian, dalam rangka nilai tarn bah sesua1 yang
16.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
17.Perwilayahan Pembangunan Ka bu paten adalah hasil Kepariwisataan pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk destinasi pariwisata kabupaten, kawasan strategis pariwisata kabupaten, dan daya tarik wisata kabupaten di wilayah Kabupaten Lamongan.
18.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Lamongan yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala kabupaten, fasilitas umum, fasilitas panw1sata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19.Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Ka bu paten Lamongan yang 8 mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20.Daya Tarik Wisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DTWK adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran a tau kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamongan.
21.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua Jems sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
22.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
24.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
25.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegia tan Kepari wisa taan.
26.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
27.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau Jasa bagi 9 pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisa ta.
28.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
29.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
30.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SOM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegia tan Kepariwisataan.
31.Usaha Pariwisata adalah usaha yang bagi dan menyediakan barang dan/ atau Jasa pemenuhan kebutuhan Wisatawan penyelenggaraan pariwisata.
32.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
33.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan. Umum Pasal 2 ( 1) Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

a.Pembangunan Destinasi Kabupaten;
b.Pembangunan Pemasaran Kabupaten; Ka bu paten Pariwisata Pariwisata 10
c.Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten; dan
d.Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Ka bu paten.

(2)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan Ripparkab. Ka bu paten ayat (1)
(3)Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.vis1;
2. b.mis1;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2019-2033.
(4)Pelaksanaan Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
(5)Pelaksanaan Ripparkab dimaksud pada ayat (2) bertahap.
(1)Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Kabupaten sebagai destinasi pariwisata terkemuka dan berdaya samg untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Dalam mewujudkan v1s1 pembangunan kepariwisataan Ka bu paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) m1s1 pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan:
1. a.destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, pelaku usaha dan masyarakat; 1 1
2. b.pemasaran unggul, dan meningkatkan pariwisata yang sinergis, bertanggung jawab untuk kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. c.industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkeadilan, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam; dan
4. d.kelembagaan pemerintah kabupaten, swasta dan masyarakat di Lamongan, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
(3)Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
2. b.mengkomunikasikan kabupaten dengan destinasi panw1sata menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
3. c.mewujudkan industri panw1sata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
4. d.mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi panw1sata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
(4)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, antara lain :
1. a.meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. b.meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
3. c.meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan nusantara; dan 12
4. d.meningkatnya jumlah tenaga kerja langsung bidang pariwisata.
(5)Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
1. a.dengan mendasarkan pada pem bangunan kepariwisa taan berkelanjutan; pnns1p yang
2. b.dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
3. c.dengan mengelola penyelenggaraan kepariwisataan yang baik;
4. d.secara terpadu lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
5. e.dengan mendorong kerjasama antara Pemerintah Daerah dan swasta.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

BAB III

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 6

13 Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.perwilayahan Destinasi Pariwisata;
b.pembangunan DTWK;
c.pembangunan aksesibilitas pariwisata;
d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
e.pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
f.pengembangan investasi dibidang pariwisata.

Pasal 7

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi 3 (tiga) DPK yang terdiri dari 6 (enam) KSPK.

Pasal 8

( 1) D PK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan kriteria:

a.kawasan geografis dengan cakupan wilayah kecamatan yang didalamnya terdapat KSPK;
b.memiliki Daya Tarik Wisata, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk wisata dan pola kunjungan wisatawan;
c.memiliki kesesuaian dan keragaman tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
d.memiliki dukungan JeJanng aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung 14 pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
e.memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2)KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ditetapkan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
3. c.memiliki potensi pasar, baik untuk pasar wisatawan nusantara maupun mancanegara;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki fungsi dan peran menjaga fungsi dan lingkungan hidup; strategis dalam daya dukung
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepurbakaalaan;
7. g.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
8. h.memiliki kekhususan dari wilayah;
  1. 1.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan J. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
(3)Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:
1. a.memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
2. b.memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
4. d.memiliki potensi tren produk wisata masa depan; 15
5. e.memiliki dan/atau menarik kontribusi yang signifikan prospek yang positif dalam kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
6. f.memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
7. g.memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Lamongan; dan
8. h.memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.
(4)Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat Pasal 9
(1)DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
1. a.DPK Wilayah Utara dan sekitarnya;
2. b.DPK Wilayah Tengah dan sekitarnya;
3. c.DPK Wilayah Selatan dan sekitarnya.
(2)KSPK sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:
1. a.KSPK Makam Sunan Drajat-Wisata Bahari Lamongan dan sekitarnya;
2. b.KSPK TPI dan Monumen Van Der Wijck dan sekitarnya;
3. c.KSPK Lamongan Kota dan sekitarnya;
4. d.KSPK Babat dan sekitarnya;
5. e.KSPK Waduk Gondang dan sekitarnya;
6. f.KSPK Makam Nyai Andongsari dan sekitarnya.

Pasal 10

Perwilayahan DPK dimaksud dalam dan Pasal KSPK sebagaimana 9 tercan tum dalam Lam piran II dan Lam piran III yang meru pakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 16

Pasal 11

Arah kebijakan pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

a.perencanaan pembangunan DPK dan KSPK;
b.penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK; dan
c.pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK.

Pasal 12

(1)Strategi untuk Perencanaan Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
1. a.menyusun Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan DPK dan KSPK;
2. b.menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan D PK dan KSPK.
(2)Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK dan KSPK.
(3)Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
(4)Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penegakan regulasi dan pengendalian implementasi pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

17 ( 1) Pem bangunan DTWK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

a.daya tarik wisata alam;
b.daya tarik wisata budaya; dan
c.daya tarik wisata hasil buatan manusia.

(3)Pembangunan DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi wisata untuk menciptakan DTWK yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya
(4)Pembangunan DTWK ditetapkan dengan kriteria:
1. a.berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
2. b.memiliki potensi sesuai trend pasar;
3. c.pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal;
4. d.mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan;
5. e.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
6. f.memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
7. g.memiliki potensi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
8. h.memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
  1. 1.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; J. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya; dan 18
9. k.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
(5)DTWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Arah ke bij akan Pem bangunan DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

a.perintisan pengembangan DTWK dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
b.pem bangunan DTWK un tuk meningka tkan kualitas dan daya saing produk wisata dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
c.pemantapan DTWK untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
d.revitalisasi DTWK dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK.

Pasal 15

( 1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTWK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilakukan dengan:

a.mengembangkan daya tarik wisata baru di DPK yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
b.memperkuat upaya pengelolaan kepariwisataan dan lingkungan mendukung upaya perintisan.

(2)Strategi untuk pembangunan potensi dalam DTWK se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14 h uruf b, dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan inovasi manajemen daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan 19
2. b.memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya.
(3)Strategi untuk pemantapan se bagaimana dimaksud dalam Pasal c, dilakukan dengan:
1. a.mengembangkan diversifikasi keragaman daya tarik wisata berbagai tema terkait; dan DTWK 14 huruf atau dalam
2. b.memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
(4)Strategi untuk revitalisasi DTWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan dengan:
1. a.melaksanakan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
2. b.memperkuat upaya penataan ruang wilayah clan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…