DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan meliputi antara lain: asas, maksud dan tujuan; ruang lingkup (perencanaan. pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, monitorinf dan evaluasi); jenis perpustakaan; kelembagaan, kerjasama; larangan; sanksi; penghargaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menumbuhkan minat dan budaya gemar membaca, gerakan literasi serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing dalam kehidupan berbangsa khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongah;
b.bahwa Perpustakaan merupakan wahana sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam yang diolah secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustakanya;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib penyelenggaraan dan pengembangan di Daerah; menJamm Perpustakaan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ·

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabu paten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730];
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); (Lembaran Negara 2003 Nomor 78,
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4774];
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234];
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 3 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, .Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 16oPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 4 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan . (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan
2.Bupati adalah Bupati Lamongan. &.- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Dinas Perpustakaan adalah Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di bidang Perpustakaan pada Pemerintah Daerah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ a tau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, 5 informasi, dan rekreasi para Pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca.
8.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah Daerah sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, penelitian, dan Perpustakaan pelestarian.
9.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
10.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, yang dimiliki Perpustakaan Daerah.
12.Naskah Kuna adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14.Perpustakaan Umum Kecamatan adalah Perpustakaan yang berada di Kecamatan sebagai cabang layanan Perpustakaan Daerah yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah masing- mas1ng.
15.Perpustakaan Umum Desa adalah Perpustakaan yang berada di Desa yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di desa masing-masing.
16.Perpustakaan Umum Kelurahan adalah Perpustakaan yang berada di kelurahan sebagai cabang layanan Perpustakaan di Daerah yang layanannya diperuntukkan bagi masyarakat di kelurahan masing- masmg.
17.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain.
18.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
19.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber 6 belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
20.Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
21.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan dan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar TBM.
22.Pojok Baca adalah ruang publik bagi setiap layanan publik untuk membudayakan kegemaran membaca dengan menyediakan sarana Perpustakaan yang terjangkau ditempat umum.
23.Perpustakaan Digital adalah Perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer.
24.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
25.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kePustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan layanan Perpustakaan.
26.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
27.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
28.Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
29.Bibliografi Daerah adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/ atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
30.Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis koleksi Perpustakaan dari berbagai Perpustakaan yang berada di Daerah yang melakukan kerjasama dengan disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/ atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di Daerah.
31.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan Perpustakaan, melalui pelestarian naskah kuno milik Daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pcmerintah Daerah untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
32.Otomasi Perpustakaan adalah komputerisasi Perpustakaan atau data-data Perpustakaan yang 7 dari kegiatan meliputi koleksi buku, keanggotaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan pustaka.
33.Pembina Perpustakaan adalah dinas yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis Perpustakaan di Daerah dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional/internasional.
34.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
35.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Perpustakaan.
36.Alih Media Koleksi Perpustakaan adalah pengalihan bentuk koleksi Perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
37.Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
38.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.keterukuran;
g.manfaat;
h.kemitraan; dan
1. 1.kearifan lokal.

Pasal 3

8 Penyelenggaraan Perpustakaan pengetahuan, kecerdasan dan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

a.menyediakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan; dan
c.membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat. Umum Pasal 5 Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi:
a.perencanaan;
b.pengorgan1sas1an;
c.pendanaan;
d.pelaksanaan; dan
e.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

(1)Pemerintah Daerah perpustakan di Daerah.
(2)Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 9
(3)Rencana penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1)Organisasi penyelenggaraan Perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan Perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian bahan Perpustakaan serta pelayanan Perpustakaan.
(2)Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Perpustakaan yang bersangku tan.

Pasal 8

(1)Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat Daerah menjadi dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.APBN dan/ atau APBD dan/ atau APB Des;
2. b.tanggung jawab sosial perusahaan;
3. c.sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
4. d.kerjasama yang saling menguntungkan;
5. e.bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
6. f.hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/ atau
7. g.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengelolaan dana Perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
(4)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Perpustakaan melalui APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang- undangan
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dinas Perpustakaan merupakan pembina terhadap semua jenis Perpustakaan.
(2)Pembinaan Perpustakaan merupakan upaya pengembangan, peningkatan kualitas penyelenggaraan Perpustakaan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pendidikan dan bimbingan teknis tenaga Perpustakaan;
2. b.pembinaan teknis dan managemen Perpustakaan ke semua jenis Perpustakaan.
(4)Dinas Perpustakaan dapat menyelenggarakan bimbingan teknis tenaga pengelola Perpustakaan dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat/ piagam.

Pasal 10

(1)Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Dinas Perpustakaan melaksanakan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
(2)Ketentuan mengenai target pencapaian norma, standar, pedoman dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Pengembangan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perpustakaan.
(2)Pengembangan Perpustakaan. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penelitian dan pengkajian bidang Perpustakaan;
2. b.peningkatan kapasitas sumber daya Perpustakaan;
3. c.pembentukan Perpustakaan kecamatan dan desa/kelurahan;
4. d.kerjasama dan kemitraan;
5. e.pengembangan Perpustakaan digital.
(3)Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis Perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.
(1)Setiap Perpustakaan memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan.
(2)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria paling sedikit mengenai :
1. a.lahan;
2. b.gedung; C. ruang;
3. d.perabot; dan
4. e.peralatan.
(3)Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
(4)Penyediaan sarana dan · prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 13

Prasarana Perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…