DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN STRATEGI, HAK DAN KEWAJIBAN ANAK, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KEWAJIBAN KELUARGA, KEWAJIBAN ORANG TUA, INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK, TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK, SEKOLAH, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KECAMATAN, DESA/KELUARAHAN LAYAK ANAK, PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA, FORUM ANAK, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
b.bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
c.bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lamongan diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. 2

1.Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunl 999 Nomor 165);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 3 Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1 1 . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69).
12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights 4 of the Child-Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2 0 1 1 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor65);
18.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2 0 1 1 ten tang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 857);
19.Peraturan Menteri Negara Pem berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 1 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
20.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Indikator Kabupaten Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169); 2 1 . Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
22.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 201 I ten tang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); 5
23.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 ten tang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ka bu paten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Desa/ Kelurahan adalah Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Lamongan.
5.Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam rnencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
6.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalarn kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7.Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuni dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
10.Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar wakrunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari 7 nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. 1 1 . Anak korban narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
12.Forum anak adalah organisasi anak yang dibina oleh pemerintah untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak dalam rangka pemenuhan hak partisipasi anak.
13.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lnspektorat, Badan dan Kecamatan.
14.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
15.Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
16.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
17.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
18.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau orgarnsasi kemasyarakatan yang ada di kabupaten Lamongan.
19.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar 8 pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
20.Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. 2 1 . Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu], Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesrnas, Rumah Bersalin , Balai Pengobatan, Rumah Sak.it, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
22.Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
23.Perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
24.Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan atau perampasan, kemerdekaan melawan hukum.
25.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan/area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
26.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengkoordinasikan 9 penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif', legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, orgarnsasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan berlandaskan Undang-Undang Indonesia Tahun I 945.

Pasal 3

asas Pancasila dan Dasar Negara Republik Penye!enggaraan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b.mengintegrasikan potensi Sumber Daya Manusia (SOM), keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalarn memenuhi hak-hak anak;
c.mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d.sebagai dasar bagi PD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak. 10

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.prinsip dan strategi;
b.hak dan kewajiban anak;
c.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.kewajiban keluarga;
e.kewajiban orang tua;
f.indikator KLA;
g.tahapan KLA;
h.sekolah, pelayanan kesehatan ramah anak dan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
1. 1.forum anak; J· peran serta masyarakat, dunia usaha dan media massa;
k.pendanaan. BABIV PRINSIP DAN STRATEGI Pasal 5 Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip :
a.tata pemerintahan yang baik;
b.non-diskriminasi;
c.kepentingan terbaik bagi anak;
d.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan dan pendapat anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi :

a.pengarusutamaan hak anak;
b.mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari Kecamatan, Desa/Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga sampai dengan tingkat keluarga; dan 1 1
c.mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

darimulai Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam :

a.setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
b.setiap tahapan pembangunan, perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi. pelaksanaan,

Pasal 8

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pad a pemenuhan hak anak, meliputi:

a.hak sipil dan kebebasan;
b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e.perlindungan khusus. BABV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 9

(1)Hak anak meliputi:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus. 12
(2)Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a meliputi :
1. a.hak anak atas identitas;
2. b.hak perlindungan identitas;
3. c.hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
4. d.hak berpikir,berhati nuraru, beragama dan berkepercayaan;
5. e.hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
6. f.hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
7. g.hak akses informasi yang layak; dan
8. h.hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
(3)Hak lingkungan keluarga dan sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi:
1. a.bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
2. b.anak yang terpisah dari orang tua;
3. c.reunifikasi;
4. d.pemindahan anak secara ilegal;
5. e.dukungan kesejahteraan;
6. f.anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
7. g.pengangkatan / adopsi anak;
8. h.tinjauan penempatan secara berkala; dan
  1. 1.kekerasan dan penelantaran.
(4)Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
2. b.kesehatan dan layanan kesehatan;
3. c.jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;
4. d.standar hidup; dan
5. e.anak mendapat udara bersih dan sehat termasuk bebas dari asap rokok.
(5)Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.pendidikan dasar hingga jenjang SMA;
2. b.tujuan dari pendidikan; dan
3. c.kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga. pengasuhan
(1)huruf b 13
(6)Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e meliputi :
1. a.anak dalam situasi darurat;
2. b.anak yang berhadapan dengan hukum (ABH);
3. c.anak dalam situasi eksploitasi; dan
4. d.anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

( 1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a.diskriminasi;
b.eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c.penelantaran;
d.kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e.ketidakadilan; dan
f.perlakuan salah lainnya.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
1. a.menghormati orang tua, wali, ustadz/ustadzah dan kyai serta guru;
2. b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. d.menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
5. e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 14

BAB VI

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

(1)Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
1. a.mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
2. b.membentuk Forum Anak yang bertujuan untuk menampung aspirasi suara anak, yang dikelola oleh anak-anak berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berperan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pemantauan serta mengevaluasi kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
3. c.menga!okasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
4. d.mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
5. e.melibatkan Forum Anak dan/ atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
6. f.meningkatan pemangku kepentingan dalam rangka kapasitas aparat PD terkait dan implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
7. g.menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan alamat tempat tinggal;
8. h.menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah;
  1. 1.melibatkan lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; dan J. pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA).
(2)Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari :
1. a.perstapan;
2. b.perencanaan;
3. c.pelaksanaan; kerjasama dengan 15 bertanggungjawab melakukan daerah lain dan/ atau
4. d.pemantauan;
5. e.evaluasi; dan
6. f.pelaporan.
(3)Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
(4)Pengalokasian pada ayat anggaran
(1)huruf sebagaimana dimaksud c dilakukan dengan meningkatkan anggaran setiap tahun.

BAB VII

KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 13

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

a.bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
b.bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
c.menjarnm perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
d.mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan; dan
e.dapat memberikan teladan kepada anak misalnya etika dalam kehidupan sehari-hari.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…