DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 256

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Ka bu paten Lamongan memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, perlu didukung dengan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sesua1 dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Larnongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 ten tang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan; 2
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan

Mengingat

Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 3 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Min um;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 ten tang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH UMUM DAERAH AIR LAMONGAN TENTANG MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERUSAHAAN KABUPATEN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 5
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.
8.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
12.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum.
13.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan clan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum.
15.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian un tuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi sertifikasi apabila dipersyaratkan atau untuk 6 menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas dan Baka! Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum yang ditetapkan oleh KPM.
16.Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
17.Baka) Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar rnenjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
18.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama- nama yang telah mengiku ti UKK.
19.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
23.Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
24.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 7
25.Pengarnbilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Modal BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
26.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi di terima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
27.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

(1)Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Air Minum dapat membuka unit usaha/ cabang di tern pat lain sesuai kebutuhan dengan persetujuan KPM. 8

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum didirikan dengan maksud penyediaan air bersih yang berkualitas yang serta memenuhi syarat-syarat kesehatan.
(2)Perumda Air Minum didirikan dengan tujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
3. c.memperoleh laba dan/ atau keuntungan; dan
4. d.sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. BABIV BIDANG USAHA

Pasal 5

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Air Minum melakukan kegiatan usaha di bidang bidang penyediaan air minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.
(2)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum juga dapat mengembangkan persetujuan KPM. usaha lainnya dengan BABV MODAL

Pasal 6

(1)Sumber modal Perumda Air Minum terdiri atas :
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. 9
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/ atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi asset. Modal Perumda Air penyertaan modal pertanggungjawaban Air Minum.

Pasal 7

Minum yang bersumber dari Daerah merupakan batas Daerah atas kerugian Perumda

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rpl00.000.000.000,00 (seratus milyar).
(2)Modal awal Perumda Air Minum terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp15.00.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(3)Modal Perumda Air Minum sampai dengan akhir Desember 2018 telah mengalami penambahan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga jumlah modal seluruhnya yang sudah disetor adalah sebesar Rp72.480.763.442,51 (tujuh puluh dua milyar em pat ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua koma lima puluh satu rupiah).
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal penambahan modal dilakukan un tuk: Daerah dalam Perumda Air
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah. rangka Minum
(2)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.
(3)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. II
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal se bagaimana dimaksud pad a ayat (II, dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Min um.

Isi peraturan

Teks256PDFHirarki

Memuat teks peraturan…