DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui forum dan kelompok kerja atau memfungsikan lembaga kemasyarakatan yang telah ada.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai daerah otonom bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat;
b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kabupaten Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah , terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan Ka bu paten Sehat, perlu dibentuk kebijakan hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 2 Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Pera tu ran Perun dang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerin tahan Pengawasan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera tu ran Perundang-U ndangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN: 4 PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk, yangmelalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah .
5.Tatanan adalah sasaran Kabupaten sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing kecama tan.
6.Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja, pemberi kerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi disepakati masyarakat, kelompok usaha dan Pemerintah Daerah.
7.Pembina Forum Ka bu paten Sehat adalah Tim yang diberi tanggung jawab oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan program Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikem bangkan .
8.Forum Kabupaten Sehat Lamongan yang selanjutnya disingkat FKSL, adalah penyelenggara program Kabupaten Sehat pada tingkat Daerah.
9.Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKK, adalah penyelenggara program Ka bu paten Sehat pada tingkat Kecamatan.
10.Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Sehat yang selanjutnya disingkat Pokja Kelurahan/Desa 5 Sehat adalah penyelenggara program Kabupaten Sehat pada tingkat Kelurahan/Desa Sehat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.manfaat;
c.perlindungan;
d.keseimbangan; e . keadilan;
f.non diskriminatif dan gender;
g.kearifan lokal; dan
h.norma dan agama.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang bersih, aman, nyaman, dan sehat bagi setiap orang guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksana program dan kegiatan yang berwawasan kesehatan dan ramah lingkungan dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui forum dan kelompok kerja atau memfungsikan lembaga kemasyarakatan yang telah ada. 6

Pasal 5

(1)Forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.FKSL sebagai penyelenggara Kabupaten Sehat tingkat Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
2. b.FKK sebagai penyelenggara Kabupaten Sehat tingkat kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Camat; dan
3. c.Pokja Desa/Kelurahan Sehat penyelenggara desa/ kelurahan Kabupaten Sehat yang di ben tuk Keputusan Kepala Desa/ Lurah. sebagai tingkat dengan
(2)Forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai pengurus dengan masa bakti kepengurusan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(3)Pengurus forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 19 (sembilan belas) orang dengan ketentuan: a . 5 (lima) orang pengurus harian yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara);
1. b.14 (empat belas) orang pengurus tatanan yang terdiri dari 1 (satu) koordinator dan 1 (satu) anggota setiap tatanan.
(4)Pengurus forum dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas-tugas FKSL, FKK, dan Pokja Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Untuk menyelaraskan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dengan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan Daerah, Bupati membentuk Pembina Forum Kabupaten Sehat. 7
(2)Pembina Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perancangan pembangunan Daerah sebagai ketua;
2. b.Kepala Dinas Kesehatan Ka bu paten Lamongan sebagai anggota; dan
3. c.kepala perangkat daerah lain yang terkait se bagai anggota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas-tugas Pembina Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 7 (tujuh) tatanan sebagai berikut:
1. a.kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum yang sehat;
2. b.kawasan sarana lalu lintas yang tertib dan pelayanan transportasi yang sehat;
3. c.kawasan industri dan perkantoran sehat;
4. d.kawasan pariwisata sehat;
5. e.ketahanan pangan dan gizi;
6. f.kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; dan
7. g.kehidupan sosial yang sehat.
(3)Tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Program kerja yang memuat tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama- sama oleh seluruh perangkat Daerah beserta Forum dan Kelompok Kerja Kabupaten Sehat secara bersinergi. 8
(5)Ketentuan lebih lanjut mengena1 indikator tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV SEKRETARIAT

BAB III

PROGRAM KERJA Pasal 8 ( 1) Penyelenggaraan Ka bu paten Sehat dilaksanakan melalui program kerja yang memuat tatanan yang akan dicapai secara bertahap.

Pasal 9

(1)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, fungsi dan program Kabupaten Sehat, FKSL, FKK, dan Pokja Desa/Kelurahan Sehat dibentuk sekretariat sebagai tempat pelayanan administrasi oleh tenaga administrasi.
(2)Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Ketua FKSL, FKK, atau Pokja Desa/Kelurahan Sehat.
(3)Kantor Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah. BABV KERJASAMA

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lain dan/ a tau kerjasama dengan pihak ketiga.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pembangunan kawasan permukiman , sarana, dan prasarana umum yang sehat;
2. b.pembangunan kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi yang sehat; C. pembangunan kawasan industri dan perkantoran sehat;
3. d.pembangunan kawasan pariwisata sehat;
4. e.penyediaan ketahanan pangan dan gizi;
5. f.pemenuhan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; dan
6. g.pemenuhan kehidupan sosial yang sehat.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkembang sesuai kebutuhan dan 9 diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah melalui Pembina Forum Kabupaten Sehat, melaksanakan pembinaan kepada seluruh penyelenggara Kabupaten Sehat di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong tercapainya program kerja Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…