DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 280

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan penyebutan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perkembangan pembangunan daerah dan pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya jumlah konsumsi masyarakat terhadap barang dagangan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga baik dalam bentuk barang maupun jasa yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan pasar sebagai pusat pertemuan antara penjual dan pembeli;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha perekonomian, perlu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik 2 Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan 3 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 4
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7.Perusahaan selanjutnya Perusahaan Lamongan. Umum Daerah Pasar, yang disebut Perumda Pasar adalah Umum Daerah Pasar Kabupaten 5
8.Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
10.Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis Perumda Pasar yang disusun untuk jangka waktu lima tahun.
11.Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Perumda Pasar.
12.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan memberikan nasehat kepada Direksi Pasar dan dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar.
13.Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasar serta mewakili Perumda Pasar didalarn maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
14.Pegawai adalah pekerja Perumda Pasar yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
15.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk 6 menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Pasar.
17.Lembaga Profesional adalah Sadan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, sertifikasi apabila mempunyai lisensi dipersyaratkan atau untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas dan Baka! Calon Anggota Direksi Perumda Pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
18.Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
19.Baka! Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar rnenjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
20.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama- nama yang telah mengikuti UKK.
21.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
22.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Baka! Calon Anggota Dewan Pengawas dan Baka! Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
25.Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menenma penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 7
26.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
27.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Modal BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
28.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
29.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/ atau meningkatkan nilai BUMD.
30.Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
31.Ternpat usaha adalah tern pat jual beli barang dan/jasa dalam area pasar yang merupakan alat produksi perusahaan.
32.Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Pasar untuk memperdagangkan barang/ jasa.
33.Sarana Prasarana adalah sarana berupa Pasar Rakyat, pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan untuk mendukung pelayanan perpasaran kepada masyarakat.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

8 Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan, bahwa penyebutan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

(1)Perumda Pasar berkedudukan dan berkantor di ibukota Kabupaten Lamongan.
(2)Perumda Pasar dapat membuka kantor cabang Unit Pelayanan Teknis Pasar di tempat lain sesuai kebutuhan.
1. a.menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
2. b.turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
3. c.membangun dan mengembangkan pasar menerapkan prinsip-prinsip tata perusahaan yang baik; dengan kelola
4. d.berperan dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok;
5. e.melakukan pembinaan terhadap pedagang pasar;
6. f.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. BABIV BIDANG USAHA

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Perumda Pasar didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

Pasal 5

(1)Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Pasar dapat melakukan kegiatan usaha meliputi :
1. a.membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana perpasaran;
2. b.menyelenggarakan usaha jasa Iainnya yang berhubungan dengan kegiatan pasar;
3. c.penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen;
4. d.melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
(2)Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar melakukan:
1. a.kerjasama dengan badan-badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Badan Usaha dan Swasta;
2. b.diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
3. c.penetapan hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha di dalam area pasar.
(3)Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam pelaksanaan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan persetujuan KPM. BABV MODAL

Pasal 6

(1)Sumber modal Perumda Pasar, terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya. 10
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/ atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari :
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari :
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/ atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf d, meliputi :
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 7

Modal Perumda Pasar yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Pasar.

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Pasar seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rpl 75.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).
(2)Modal awal Perumda Pasar terdiri alas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp103.465.723.097,00 (seratus tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sernbilan puluh tujuh rupiah).
(3)Modal Perumda Pasar sampai dengan akhir Desember 2018 telah rnengalami penarnbahan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga jumlah modal seluruhnya yang sudah disetor adalah sebesar Rpl 75.033.528.795,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(5)Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal kepada Perumda Pasar dilakukan untuk :
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan barang milik Daerah. 12
(3)Harang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Pasar.

Pasal 10

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 11

(1)Perumda Pasar dapat melakukan pinjaman sesua1 dengan kelaziman dalam dunia usaha.
(2)Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks280PDFHirarki

Memuat teks peraturan…