DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang sistem pendidikan di Daerah dengan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, yakni : a. religiusitas; b. nasionalisme; c. kemandiria n ; d. gotong royong; dan e. integritas.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa h akikat dari pembangunan pendidikan di Daerah a d a lah untuk mewujudkan dan mencipta ka n peserta didik yang berkarakter dan berilmu pc11gctahuan yang dijiwai oleh iman dan taqwa k epa da Tuhan Yang Maha Esa;
b.bahwa un t uk menjawab tantangan lingkungan global, n as iona l dan lokal yang semakin cepat berubah , di perlukan penyelenggaraan dan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik ya n g sesuai dengan adat istiadat dan budaya ban gsa Indonesia;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 201 7, belum mengatur ten tang Penguatan Pendidikan I<ara kter Bagi Peserta Didik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim a n a dimaksud dalam huruf a , huruf b , dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan D a er ah ten tang Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Peserta Didik. 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon esia Tahun 1945;
2.Undang-U nd a n g Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuka n Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik In donesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaima na telah diubah dengan Undang- Undang Norno r 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayn h Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang No rnor 12 Tahun 1950 tentang Pembentuk an Da erah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Bara t dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nom or 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo n esia Nomor 2730);
3.Undang- Und a ng Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungw1 Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebaga imana telah diubah beberapa kali, terakhir d engan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20 16 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pe n gganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20 16 Ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Und a ng Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Ind onesia Nomor 5946); 4 . Undang-U ndc1ng Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen di dikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 430 1);
5.Undang-Und a ng Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 6 . Undang-U n da ng Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 3 Republik Ind on esia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Unda ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sta ndar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9.Peraturan Pem erintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10.Peraturan Pe m erintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 4
11.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pem erintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 ten tang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
17.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
18.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 5 Pendidika n Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indon esia Tahun 2014 Nomor 1679);
19.Peraturan Men teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Ta hun 2015 tentang Penumbuhan Budi Peker ti (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1072);
20.Peraturan Men t eri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Dae ra h (Berita Negara Republik Indonesia Ta hun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diuba h d engan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Da erah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Men teri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidika n Kara kter Pada Satuan Pendidikan Formal (Serita Nega ra Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782); 22 . Peraturan Dae ra h Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daera h Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nom or 19 Seri E) sebagaimana telah diubah den gan Pera turan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubaha n Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daera h Ka bupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2); 23 . Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 20 18 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten La mongan Tahun 2018 Nomor 4) . Den gan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAS UPATEN LAMONGAN da n S UPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : 6 PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta k eterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7.Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa . 8 . Penyelenggaraa n Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidika n agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 7
10.Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidika n formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri a tas satuan pendidikan JenJang pendidika n d a sar, dan satuan pendidikan JenJang p endidikan menengah yang diselengga raka n oleh pemerintah pusat, pemerinta h daera h, dan masyarakat.
11.Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidika n di lua r pendidikan formal yang dapat dilaksana kan s ecara terstruktur dan berjenjang.
12.Satuan Pendidikan informal adalah kelompok layanan p endidikan yang menyelenggara ka n pendidikan pendidikan keluarga dan lingkungan . dapat melalui
13.Peserta Didik a dalah anggota masyarakat yang berusaha m en gembangka n potensi diri melalui proses pembelaja ran yang tersedia pada jalur, jenjang, d a n jenis pendidikan tertentu .
14.Guru ada la h pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevalua si peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidika n dasar, dan pendidikan menengah .
15.Kurikulum a d a la h seperangkat rencana dan pengaturan m e ngena i tujuan, isi, dan bahan pelajaran, s erta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapa1 tujuan pendidikan.
16.Intrakurikuler a dalah kegiatan pembelajaran untuk pem enuhan beban belajar dalam kurikulum sesua i dengan ketentuan peraturan perundang-unda ngan . 17 . Kokurikuler a d a lah kegiatan yang dilaksanakan untuk pen gu a tan, pendalaman, dan/ atau pengayaan kegia tan Intrakurikuler.
18.Ekstrakurikuler a dalah kegiatan pengembangan karakter dala m rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampu an, kepribadian, kerjasama, dan kemandiria n peserta didik secara optimal. Umum Pasal 2 8 Bahwa untuk mendukung sistem pendidikan di Daerah diperlukan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penguatan p endidikan karakter bagi peserta didik dimaksudkan un tuk:

a.membangun kehidupan kebangsaan yang bhinneka tungga l ika;
b.membanguna n kehidupan yang berketuhanan;
c.membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manus1a;
d.mengemba n gkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladana n baik; dan
e.membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.
a.mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti 9 luhur;
b.mewujudkan ba ngsa yang berkarakter Pancasila;
c.membangun budaya bermusyawarah, melaksana ka n keputusan bersama, berjiwa sosial, d a n membangun jiwa kepemimpinan; dan
d.mengemban gkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan n egaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan.

(1)Penguata n pendidikan karakter bagi peserta didik dilaksanakan dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama, yakni:
1. a.religiusitas;
2. b.nasio nalisme;
3. c.kemand irian;
4. d.gotong royong; da n e . integritas.
(2)Nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan ke dalam 18 (delapan belas) nilai, meliputi n ilai-nilai:
1. a.religius; b . jujur; C. toleran; d . disiplin;
2. e.bekerja keras ;
3. f.kreatif;
4. g.mandiri;
5. h.demokratis;
  1. 1.rasa ingin tahu ; J. semangat kebangsaan;
6. k.cinta tanah a ir;
  1. 1.menghargai prestasi;
7. m.komu n ikatif; n . cinta damai;
8. o.gemar membaca; p . peduli lingkungan;
9. q.peduli sosia l; da n
10. r.ta n ggungjawab . - 10 Pasal 6 ( 1) Nilai-nilai penguatan pendidikan karakter sebagaima n a dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi tota litas sosiokultural.
(2)Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) m eliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
(3)Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat.

BAB III

NILAI-NILAI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK Pasal 5

Pasal 7

(1)Konfigurasi karakter dalam konteks totalita s psikologis dan sosiokultural sebagaimana dimaksud dala m Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokka n ke dalam: a . olah hati; b . olah pikir;
1. c.olah raga/ kinestetik; dan
2. d.olah rasa dan karsa.
(2)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara m enye lu ruh dan koheren memiliki saling keterkaitan dan s a ling melengkapi, serta masing- masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang didalamnya terkandung sejumlah nil a i sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 .

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PESERTA DIDIK

Pasal 8

Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik di Daerah dilaksanakan pada satuan pendidika n: a . jalur form a l yang menjadi kewenangan Daerah; 11

b.jalur nonfo rmal; dan
c.jalur informal.

Pasal 9

( 1) Penyelenggaraan pengua tan pendidikan karakter bagi peserta didik pada satuan pendidikan jalur formal yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana d imaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan :

a.intraku riku ler:
b.koku rikuler;
c.ekstrakurikuler.

(2)Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekola h yang menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan.
(3)Manajemen berbasis dimaksud pada ayat sekolah sebagaimana
(2)dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
1. a.sekolah;
2. b.keluarga yang dila ksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah , rumah, da n lingkungan masyarakat; da n
3. c.masyarakat yang dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan / a tau lembaga.
(4)Pengoptimalan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
1. a.kelas, yang dilakukan dengan:
  1. 1.m engintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tem a tik ata u terintegrasi dalam m ata p em belajaran k u rikulum; sesuai dengan 12 lSl 2 . m erencanakan pengelolaan kelas dan m etode pembelajaran/bimbingan sesuai d engan karakter peserta didik; 3 . m elakuka n evaluasi atau pembimbingan; dan 4 . m en gembangkan kurikulum muatan lokal sesu ai dengan kebutuhan dan karakte ristik Daerah dan peserta didik.
2. b.budaya sekolah, yang dilakukan dengan:
  1. 1.m en ekankan pada pembiasaan nilai-nilai u tama dalam keseharian sekolah;
  2. 2.m emberikan keteladanan antar warga sekolah; 3 . m elibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidika n di s ekolah ;
  3. 4.m em bangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi sekolah;
  4. 5.m engembangkan keunikan, keunggulan d an daya saing sekolah sebagai ciri khas s ekolah; dan
  5. 6.m embe ri ruang yang luas kepada peserta d id ik untuk mengembangkan potensi m elalui kegiatan literasi dan eks trakurikuler.
3. c.masyarakat, yang dilakukan dengan :
  1. 1.m emperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan d an ko mite sekolah sebagai lembaga p artisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
  2. 2.m elibatka n dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar; 3 . m ensinergikan penyelenggaraan p en guatan pendidikan karakter bagi peserta didik dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.

Pasal 10

13 ( 1) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dalam kegiatan intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajara n sesuai dengan materi muatan kurikulum .

(2)Materi muatan kurikulum pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah wajib menye lenggarakan pendidikan agama dan pendidikan berbasis muatan lokal.
(3)Materi mua tan kurikulum sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) wajib mencerminkan nilai u tama se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

(1)Pemerinta h Daerah wajib menyusun standar minimum mate ri muatan kurikulum bagi satuan pendidika n ya ng menjadi kewenangan Daerah yang mencerminkan nilai utama pendidikan karakter bagi peserta didik.
(2)Selain sta ndar minimum materi muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerinta h Da erah wajib menyusun:
1. a.indikator ketercapaian penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik; da n
2. b.tata ca ra evaluasi penyelen ggaraan penguatan karakter bagi peserta didik. keterca paian pendidikan
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum ma teri muatan kurikulum, indikator ketercapaia n , dan tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan da lam Peraturan Bupati.

Pasal 12

14 Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dalam kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan intrakurikuler.

Pasal 13

( 1) Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai-nilai karakter yang ditujukan untuk perluasan potensi, bakat, minat, kemampua n , kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

(2)Kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.kegiata n krida;
2. b.karya ilmiah;
3. c.latihan olah bakat/ olah minat; dan
4. d.kegiatan keagamaan atau kegiatan penghayat kepercayaan.
(3)Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan / a tau baca tulis Al-quran dan kitab suci lainnya.

Pasal 14

( 1) Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas Daerah, Pemerinta h Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu yang menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh peserta didik pa d a satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah. 15

(2)Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kokurikuler a tau ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak lain yang terkait.
(3)Pemerintah Daerah menyampaikan kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib kepada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah d engan memperhatikan hak-hak anak sebagai peserta didik.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…