DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 13 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. objek pemajuan kebudayaan cli Daerah; b. penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Daerah; c. upaya pemajuan kebudayaan di Daerah; d. peran serta Pemerintah Daerah; e. peran serta masyarakat; f. penghargaan; g. penyelesaian perselisihan; h. pendanaan; i. larangan; j. ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kebudayaan daerah merupakan identitas daerah yang harus ditumbuh kembangkandan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa keberagaman budaya merupakan kekayaan dan identitas bangsa sekaligus sebagai ciri khas suatu daerah yang harus dilindungi dan dikembangkan sebagai upaya pemajuan budaya di daerah ditengah dinamika perkembangan kehidupan masyarakat;
c.bahwa untuk memajukan budaya di daerah diperlukan langkah strategis yang terukur, terpadu, dan terarah serta memberikan kepastian hukum melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Lamongan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195) ·
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safegarding Of The Ingtangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda) , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 ten tang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
16.Peratu.ran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi; 17 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 201 7 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI LAMONGAN. BABI KETENTUAN UMUM Bagjan Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kebudayaan
5.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat.
6.Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan di Kabupaten Lamongan dan Kebudayaan baru yang timbul akibat interaksi antar Kebudayaan untuk kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Lamongan.
7.Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.
8.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
9.Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempumaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norm.a yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
10.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya dan ad.at istiadat untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu sendiri.
11.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12.Ad.at Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
13.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14.Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
15.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan bad.an hukum.
16.Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
17.Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
18.Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/ atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. b. C. d. e. f. g. h. 1. j. k. 1. toleransi; keberagaman; kelokalan; lintas wilayah; partisipatif; manfaat; keberlanjutan; kebebasan berekspresi; keterpaduan; kesederajatan; gotong royong; dan normatif.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk:

a.mengembangkan warisan budaya dan adat istiadat untuk menguatkan karakter dan jati diri masyarakat sebagai pendorong dan pemberdaya bagi pembangunan berkelanjutan;
b.mengembangkan budaya di Daerah untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat regional dan nasional;
c.membangkitkan semangat religius, nasionalisme, dan patriotisme;
d.membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan;
e.mewujudkan pemeliharaan nilai-nilai budaya Daerah dalam kehidupan masyarakat, lembaga dan pemerintah;
f.mewujudkan pemerataan akses aktivitas berkebudayaan dan peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya;
g.meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah; dan
h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi.an Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.objek pemajuan kebudayaan di Daerah;
b.penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Daerah;
c.upaya pemajuan kebudayaan di Daerah;
d.peran serta Pemerintah Daerah;
e.peran serta masyarakat;
f.penghargaan;
g.penyelesaian perselisihan;
h.pendanaan;
1. 1.larangan; J. ketentuan pidana.

BAB II

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DAERAH

Pasal 5

Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah meliputi:

a.bahasa;
b.seru;
c.adat istiadat;
d.ritus;
e.teknologi tradisional;
f.pengetahuan tradisional;
g.permainan rakyat;
h.olahraga tradisional;
i.tradisi lisan; J. manuskrip; dan
k.cagar budaya.

BAB ILL

PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DIDAERAH

Pasal 6

Pemajuan kebudayaan di Daerah meliputi:

a.pelindungan; b . pengembangan;
c.pemanfaatan; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Pelindungan Objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan: a . inventarisasi;

b.pengamanan;
c.pemeliharaan;
d.penyelamatan; dan
e.publikasi.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

a.pencatatan dan pendokumentasian;
b.penetapan; dan
c.pemutakhiran data.

Pasal 9

( 1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui:

a.perekaman untuk menggambarkan keadaan objek pemajuan kebudayaan di Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
b.penyusunan daftar objek pemajuan kebudayaan di Daerah; dan
c.pencatatan pada register objek pemaJuan kebudayaan di Daerah.

(2)Register objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.tempat dan tanggal perekaman;
3. c.sejarah singkat;
4. d.lokasi;
5. e.uraian singkat objek yang direkam saat ini;
6. f.kondisi saat ini; dan
7. g.upaya pemajuan selama ini.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi.
(2)Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai tahapannya.
(3)Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah lain/kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…