DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur Pendirian BUM Desa dan pengaturan yang terkait dengan : a. pengoptimalan aset Desa; b. pengelolaan potensi ekonomi Desa; c. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga; d. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang menyediakan segala jenis kebutuhan warga; e. membuka lapangan kerja; f. meningkatkan kesejahteraan g. perbaikan pelayanan umum, h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Kabupaten Lamongan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang tersebar di dalam wilayah desa-desa yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa apabila dikelola secara efisien dan optimal;
b.bahwa dalam rangka mengelola potensi ekonomi desa di wilayah Kabupaten Lamongan pemerintah desa dapat membentuk Badan U saha Milik Desa sesuai dengan potensi desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 ten tang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 3 Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan. 5
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu!, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12.Badan Kerjasama antar-Desa adalah Badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerjasama antar-Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

6 Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;
f.membuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan perbaikan pelayananumum, masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
(2)Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:
1. a.Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan 7
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
(3)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan secara terbuka melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerjasama antar-desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.pemerintah desa;
2. b.anggota BPD;
3. c.lembaga kemasyarakatan desa;
4. d.lembaga desa lainnya; dan
5. e.Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Desa dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud Musyawarah dalam Pasal 5 8 Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersama.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 7

(I) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam ha! BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang se bagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 9

9 Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 10

(I) Susunan kepengurusan ogamsas1 pengelola BUM Desa terdiri dari:

a.Penasihat;
b.Pelaksana Operasional; dan
c.Pengawas.

(2)Penamaan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
(3)Susunan Kepengurusan dimaksud pada ayat organisasi se bagaimana (!) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(4)Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dan huruf c diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…