DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. industri unggulan; b. jangka waktu; c. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan; dan d. pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2040.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) ;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 201 7 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 3 Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/ 12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 4 2019 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 91); 17 . Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 ten tang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN: 5 PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2041 BABI KETENTUAN UMUM Bagi.an Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Bupati adalah Bupati Lamongan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6.Industri Unggulan adalah industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja dari wilayahnya sendiri atau bahkan mampu menyerap tenaga kerja dari wilayah lain. Bagi.an Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan institusi terkait; dan
b.pedoman bagi peran serta pelaku industri dan masyarakat dalam pembangunan industri unggulan Daerah. 6

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
c.mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan beiwawasan lingkungan
d.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.industri unggulan;
b.jangka waktu;
c.pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan; dan
d.pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN

Pasal 5

Industri unggulan prioritas daerah yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

a.Industri tekstil dan pakaian jadi;
b.Industri Pengolahan Ikan;
c.Industri makanan dan minuman;
d.Industri Furnitur;
e.Industri kulit dan alas kaki;
f.Industri plastik, pengolahan karet dan barang dari karet;
g.lndustri mesin dan perlengkapan;
h.Industri bahan galian non logam;
1. 1.lndustri farmasi, obat kimia dan tradisional; J. Industri peralatan listrik;
k.Industri alat angkut;
1. 1.Industri kimia dasar;
m.Industri pengolahan tembakau.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 6

7 ( 1) RPIK ditetapkan dan dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

(2)Jangka waktu RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali minimal 5 (lima) tahun.
(3)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiranm yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah llll.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian.
(3)Bupati membuat dan menyampaikan laporan kepada Gubenur minimal 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK. Diundangkan di Lamongan pada tanggal 8 Juni 2021 8
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pendanaan untuk pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah m1 ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 8 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN, ttd. BUPATI LAMONGAN, Ttd. ARIS MUKIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 62-8/2021 YUHRONUR EFENDI ,( JQKO NURSIYANTO NIP: 19680114 198801 1 001 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANINDUSTRIKABUPATENLAMONGAN TAHUN 2021 - 2041 I. UMUM Pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan pilar pen ting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (sustanable) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang merniliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah. Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

a.masih lemahnya daya saing industri nasional;
b.belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
c.masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan
d.belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…