DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan Pasal 8 tentang struktur dan besarnya tarif retribusi sehingga sebagaiama terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan mengenai besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kondisi sosial saat ini;
b.bahwa sehubungan dengan penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 2 Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 15);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : 4 Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYMN DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 15), diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a.Pemakaian tanah untuk pemasangan papan reklame setiap bulan
1. 1.reklame papan atau billboard, sebesar Rp7.000,00/m2;
2. 2.reklame kain atau spanduk, sebesar Rp4.500,00/m 2 .
b.Pemakaian tanah untuk rumah, warung/toko/usaha:
1. 1.rumah, sebesar Rpl.800,00/m' setiap tahun;
2. 2.toko, warung/usaha,sebesar Rp4.000,00/m 2 setiap tahun;
3. 3.ATM, sebesar Rp4.000.000,00/m 2 per tahun;
4. 4.lantaijemur, sebesar Rp200,00/m2 setiap hari.
c.Pemakaian tanah untuk pertanian/stren setiap tahun :
1. 1.dengan masa tanam 1 (satu) kali, sebesar Rp200,00/m 2
2. 2.dengan masa tanam 2 (dua) kali, sebesar Rp250,00/m 2
3. 3.untuk budidaya ikan, sebesar Rp400,00/m 2
d.Pemakaian tanah eks bengkok kelurahan setiap tahun :
1. 1.tanah tegalan kelas I sebesar Rp2.500.000,00/ha
2. 2.tanah tegalan kelas JI sebesar Rpl.800.000,00/ha
3. 3.tanah sawah kelas I sebesar Rp4.000.000,00/ha
4. 4.tanah sawah kelas JI sebesar Rp3.500.000,00/ha
5. 5.tanah sawah kelas III sebesar Rp2.500.000,00/ha
6. 6.tanah tambak kelas I sebesar Rpl0.000.000,00/ha
7. 7.tanah tambak kelas JI sebesar Rp8.000.000,00/ha 5
e.Pemakaian rumah dinas setiap bulan :
1. 1.di Ibukota Kabupaten sebesar Rp2.000,00/m 2
2. 2.di Ibukota Kecamatan sebesar Rpl.000,00/m 2
3. 3.di Perdesaan sebesar Rp500,00/m2
f.Pemakaian wals dan alat berat lainnya :
1. 1.Mesin gilas jalan per hari
a.pemakaian antara pukul 07.00-15.00 WIB 1) stamper S3, sebesar Rp35.000,00 2) stamper S4, sebesar Rp40.000,00 3) walls < 0,5 ton, sebesar Rp40.000,00 4) walls 0,6 s/ d 2 ton, sebesar Rp55.000,00 5) walls> 2 s/d 6 ton, sebesar Rpl00.000,00 6) walls> 6 s/d 8 ton, sebesar Rpl 10.000,00 7) walls> 8 s/d 10 ton, sebesar Rp120.000,00 8) walls> 10 ton,sebesar Rp165.000,00
b.pemakaian di luar pukul 07.00-15.00 WIB ditambah biaya sebesar 1/ 5 dari tarif retribusi untuk setiap jam.
1. 2.Mesin jenis lain per jam
a.vibrating roller, sebesar Rpl00.000,00
b.bulldozer, sebesar Rpl00.000,00
c.backhoe loader, sebesar Rpl00.000,00
d.dump truck, sebesar Rp50.000,00
e.genset 30 KVA, sebesar Rp50.000,00
f.genset 80 KVA, sebesar Rp75.000,00
g.theodolite (whill), sebesar Rp20.00,00
1. 3.Hydroulic excavator per jam
a.hydraulic excavator 20 ton, sebesar Rpl 70.000,00
b.hydraulic excavator 14 ton, sebesar Rp150.000,00
c.hydraulic excavator 8 ton, sebesar Rp125.000,00
d.hydraulic excavator 4 ton, sebesar Rpl00.000,00
1. 4.Sub loader per km
a.besar s/d 20 km, sebesar Rpl.000.000,00
b.besar > 20 km, sebesar Rpl.500.000,00
c.kecil s/ d 20 km, sebesar Rp500.000,00
d.kecil > 20 km, sebesar Rp700.000,00
g.Rusunawa per bulan
1. 1.lantai 1, sebesar Rp250.000,00/unit
2. 2.lantai 2, sebesar Rp225.000,00/unit
3. 3.lantai 3, sebesar Rp200.000,00/unit 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 9 Agustus 2019 BUPATI LAMONGAN, Diundangkan di Lamongan pada tanggal 9 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. YUHROHNUR EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 9 sesuai dengan aslinya AGIAN HUKUM, ttd. FADEL! NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 193-9/2019 I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari sektor Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Bahwa ketentuan mengenai besaran tarif dan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan kondisi sosial saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lamongan, perlu melakukan Perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Hurufa Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal II Huruff Sewa pemakaian wals dan alat berat lainnya tidak termasuk biaya operasional. Cukup jelas. 8

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016