DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 berupa Laporan Keuangan yang memuat; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 10 PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa Laporan Keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan. 11
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp2.838.272.2 l 1. 782,49
b.Belanja dan Transfer ... Rp2.823.137.926. l 14,77 Defisit ................................................................. RplS.134.285.667,72
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan ............... Rp43.165.160.938,77
2. 2.Pengeluaran ............ ..... Rp 6.875.000.000,00 Pembiayaan Netto .................................................. Rp36.290.160.938,77

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(136.642.481.901,56) dengan rincian sebagai berikut :/
1. 1.Anggaran Pendapatan setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih kurang Rp2.974.914 .693.684,05 Rp2 .838.272 .21 l .782,49 Rp (136.642.481.901,56) 12
b.Selisih Anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(188.349.014.076,05) dengan rincian sebagai beriku t :
1. 1.Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp3.011.486.940.190,82 2 . Realisasi Rp2.823.137.926 .114,77 Selisih kurang Rp (188.349 .014.076,05)
c.Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus sejumlah RpSl.706.532.174,49 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit setelah perubahan Rp(36 .572.246.506,77)
2. 2.Realisasi Selisih lebih Rp 15.134.285.667,72 Rp 51. 706.532.174,49 d . Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(357.085.568,00) dengan nncian sebagai beriku t :
3. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp43.522 .246.506,77
4. 2.Realisasi Rp43 . 165.160.938,77 Selisih lebih Rp (357 .085.568,00) 13
e.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(75.000.000,00) dengan nnc1an sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp6.950.000.000,00
2. 2.Realisasi Rp6.875.000.000,00 Selisih kurang Rp (75.000.000,00)
f.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp282.085.568,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
2. 2.Realisasi Selisih le bih Pasal 4 Rp36.572.246.506,77 Rp36.290.160.938, 77 Rp (282.085.568,00) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 30.172.246.506,77
b.Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Rp(30. l 72.246.506, 77) Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp51.424.446.606,49
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00 -
e.Lain-lain Rp 0,00
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir RpS 1.424.446.606 ,49

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Pasal 6 RpS.414.658.472.857,71 Rp 61.931.987.103,59 RpS.352. 726.485. 754, 12 14 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:
a.Jumlah Pendapatan
b.Jumlah Beban dan Transfer
c.Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi
d.Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
e.Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
f.Pos Luar Biasa
g.Surplus/Defisit- Laporan Operasional Rp2.829.61 l.537.696,80 Rp2.785.534.913.221,96 Rp 44.076.624.4 74,84 Rp 41.923.993.270,76 Rp 86.000.617.745,60 Rp 0,00 Rp 86 .000.617.745,60 15

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari tahun 2020
b.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi c . Arus Kas dari Aktivitas Investasi
d.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
e.Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
f.Kas di Bendahara Penerimaan
g.Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2020

Pasal 8

Rp 30.172.246.506,77 Rp 339.730.416 .501 , 13 Rp (331.471.130.833,41) Rp 13.037.267.750,00 Rp (44.353.318 ,00) Rp 5.112.000,00 Rp 51.429.558.606,49 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp5 .31 l .729.526.227 ,58 b . Surplus/Defisit- Laporan Operasional Rp 86.000.617.745,60
c.Rekening Koran Konsolidasi Kas Daerah dan Rp 0 ,00 Satuan Kerja Perangkat Daerah
d.Rekening Koran Konsolidasi Aset Rp 0,00 e . Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp (45 .003 .658.219 ,07)
f.Ekuitas Akhir Rp5.352 .726.485.754, 12 16

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a . Lampiran I Lampiran I. 1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 b . Lampiran II C. Lampiran III d . Lampiran IV e . Lampiran V Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Organisasi; Daerah dan Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan; dan Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca;/

f.Lampiran VI
g.Lampiran VII h . Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX
j.Lampiran X
k.Lampiran XI
1. 1.Lampiran XII
m.Lampiran XIII n . Lampiran XIV
1. 0.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII:
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Kewajiban Jangka Pendek; Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 17 Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: a . Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IX; dan / 18

b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran X.1 dan X.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan. Diundangkan di Lamongan pada tanggal_ 5 Agustus 2021 Pj . q'EKRETARIS DAERAH KAB0P.t¥PEN LAMONGAN ARIS MUKIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 9 Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 5 Agustus 2~ BUPATI LAMONGAN, f i . ? YUHRONUR EFENDI /. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 107-9/2021 18

b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran X.1 dan X.2 Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…