DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2015

Nomor: 05
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004 perlu direvisi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomer 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 3452);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 02) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapuskan, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a.sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi 3 % (tiga persen);
b.di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen);
c.di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen);
d.di atas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan puluh persen);
e.di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat puluh persen);
f.di atas Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal 22 September 2015 BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI Diundangkan di Liwa pada tanggal 22 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, M. HENRY FAISAL, SH, MH Pembina NIP. 19730912 19903 1 003 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG NOMOR :5/LB/2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI I UMUM Bahwa Ketentuan yang Terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang mengatur mengenai biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan Ketentuan hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,maka perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 9

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 379

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004 perlu direvisi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomer 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 3452);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 02) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapuskan, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a.sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi 3 % (tiga persen);
b.di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen);
c.di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen);
d.di atas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan puluh persen);
e.di atas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat puluh persen);
f.di atas Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal 22 September 2015 BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI Diundangkan di Liwa pada tanggal 22 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, M. HENRY FAISAL, SH, MH Pembina NIP. 19730912 19903 1 003 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG NOMOR :5/LB/2015 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI I UMUM Bahwa Ketentuan yang Terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang mengatur mengenai biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan Ketentuan hak Keuangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,maka perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2004