DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2014

Nomor: 06
Tahun: 2014
Ditetapkan: 19 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 Nomor o4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI PERKASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4.Dewan Perwakilan Rayat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat
5.Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri Perkasa yang selanjutnya disingkat PD Pesagi Mandiri Perkasa adalah Perusahaan Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bergerak dalam usaha jasa, perdagangan dan industri serta usaha-usaha lain yang dapat dikembangkan.
6.Penyertaan Modal adalah menanamkan dana pada suatu badan usaha melalui pembelian saham atau obligasi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Pesagi Mandiri Perkasa adalah :

a.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
b.meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

SUMBER DANA DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Sumber Dana Penyertaan Modal Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyertaan Modal bersumber dari Dana APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2015.

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

BAB IV

BUKTI DAN WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Bukti Penyertaan Modal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 diterbitkan Surat Bukti Kepemilikan oleh PD Pesagi Mandiri Perkasa.

Pasal 6

Waktu Penyertaan Modal Dalam rangka Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati memproses Penyertaan Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal 19 Desember 2014 BUPATI LAMPUNG BARAT, MUKHLIS BASRI Diundangkan di Liwa pada tanggal 19 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, NIRLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 6 NOMOR REGISTERASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR 373 /LB/2014

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018