Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
3569);
OPD KABAG hukum 4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Rehas dari Korupsi, Kolasi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaian Negara Repablik Indonesia Nomor 3851);
II . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrihusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
HOR KABAS i OPD hukum 1 * 7 ;
18, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5533);
OPn I«ABAC I HUKup* JT 17
310);
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
547);
44; Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomar 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1):
47, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKÏLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAM PU NG BARAT dan BUPATT LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAIL UN ANGGARAN 2019.
c, neraca;
Pa sal 2 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun ariggaran 2019 sebagai berikut :
OPO |HUKUM- Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut;
1, anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 40.512.956.478,22 setelah perubahan 2, realisasi Rp. 40.512.956.473,22 selisih lebih/(k u rang) (1-2) Rp. q?qq
selisih lebih /(kurang) (1-2) Rp- 0,00
pembiayaan neto sejumlah Rp.0,00
Rp. 2.386,359.299.711,79 Rp. 7.957.806.792,41 Rp. 2.378,401.492.919.38
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019
sebelumnya (Rp. 0,00) g Lain - lain (Rp. 0,00)
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud per 31 December 2019 sebagai berikut :
dalam Pasal 1 huruf d Pp. 1.042,676.500.617,96 (Pp. 938.534.263.314.19) (Pp. 12,858.394.301,00) (Rp. 844,780,023 00) kp. 90.439,062.97577 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 sebagai berikut : a, saldo kas 1 Januari 2019 b, arus kas dari aktivitas operasi c, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan
Laporan perubaban ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
Rp. 2.166.527,474,240,73 Rp, 90.439.062.979,77 Rp. 121,434.955.698,88 Rp. 2.378.401.492.919,38 Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban Pelsksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah int terdiri dari:
Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan. belanja, dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Peru bahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Peru bahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catalan atas Laporan Keuangan; h. s. u. Lampiran XX11v. Agar setiap orang-jaasngikaJwiti^a.-jnfim^ penguudangan Peraturan ialam L^mbaran Daerah Kabu paten BUPAÏJ LAMPUNG B IL MABSUSf 3 *^ASHUKUM Uwa — 14^^2020 D. NAS1R LEMB DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2 k. 1. Lampiran XI Lampiran XII Lampiran X11I Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVIJ Lampiran XVIll Lampiran XIX Lampiran XX Lampiran XXI Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Diundangkan di pada tanggal 2-9 RAH JU NG BARAT, SEKRETARIS D KABUPATEN ASSiSTEN Ditetapkan di Liwa pada tanggal 2020 : Daftar rekapitulasi piutang daerah; : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengu rangan aset temp daerah; : Daftar rekapitulasi aset tetap; : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pékeijaan; ; Daftar rekapitulasi aset lainnya; : Daftar dana cadangan daerah; : Daftar kewajiban jangka pendek; : Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kcmbali tahun anggaran berikutnya; : Laporan Kmeija; t Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah : Ikhtisar laporan keuangan Pemermtahan Pekon / Desa. PasaJ 11 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawabart pelaksanaan APBD. m. n. o. P Q’ PasaJ 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Daerah ini den^ kampong Barat jA&ATAN SETDAKAB ASStSTENj i 3 4 ' 5 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT, PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 02/1022 /LB /2020
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)