DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); ABn KABAG UrU HUKUM
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Opn KA6AG HUKUM
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31.Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
32.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); OPD IhSkum
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
42.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
43.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
44.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat; oPD SggOSJ
45.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tanun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
47.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1); 51 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 6); 52 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Semula berjumlah 1.147.457.240.969,03 berkurang Rp. 103.119.978.142,52 sehingga menjadi Rp. 1.044.337.262.826,51 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp 1.121.507.601.470,03
2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (108.422.335.551,24) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.013.085.265.918,79 VFÜ HUKUM h ƒ
b.Belanja
1. 1.Semula Rp 1.147.457.240.969,03
2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (103.119.978.142,52) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.044.337.262.826,51 Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp (31.251.996.907,72)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp 26.949.639.499,00 b) Bertambah / (Berkurang) Rp 8.302.357.408,72 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 35.251.996.907,72
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp 1.000.000.000,00 b) Bertambah / (Berkurang) Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 4.000,000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 31.251.996.907,72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp 65.728.304.508,13
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 42.999.171,61 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 65.771.303.679,74
2. b.Dana perimbangan
  1. 1.Semula Rp 811.938.611.059,90
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (101.819.184.943,90) Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 710.119.426.116,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp 243.840.685.902,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (6.646.149.778,95) Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan Rp 237.194.536.123,05
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
1. a.Pajak daerah
  1. 1.Semula Rp 11.555.032.178,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (570.994.692,00) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 10.984.037.486,00
2. b.Retribusi daerah
  1. 1.Semula Rp 4.350.705.973,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 404.132.274,00 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 4.754.838.247,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp 4.431.364.507,13
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 326.603.906,34 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.757.968.413,47
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 45.274.459.533,27
(3)Rp 19.938.069.241,00 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan 500.613.338.000,00Rp Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 189.568.018.875,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan 52.426.327.900,00Rp Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan Rp Rp 58.752.140.223,05
1. d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah 126.016.068.000,00Rp
2. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah Rp

Pasal 3

(1)618.830.253.840,76Rp Rp 234.594.448.059,90 Rp (45.026.429.184,90) Rp Ra Rp 40.902.044.900,00 Rp 11.524,283.000,00 Rp 603.957.494.408,68 Rp 14,872.759.432,08 Rp Ra Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja tidak langsung
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusus setelah Perubahan
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan
2. c.Dana alokasi khusus
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah / (Berkurang)
  5. 1.Semula
  6. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan
3. b.Dana darurat
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah / (Berkurang)
4. a.Hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
5. b.Dana alokasi umum
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
6. a.Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak Rp 127.431.785.000,00 Rp (1.415.717.000,00) Rp 45.391.201.850,00 Rp (116.742.316,73) Rp 19.683.334.000,00 Rp 254,735.241,00 Rp 557.660.829.000,00 Rp (57.047.491.000,00) Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan OPD IrabaTF
7. c.Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi
  1. 1.Semula Rp 75.506.856.002,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (16.754.715.778,95) Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan
8. b.Belanja langsung
  1. 1.Semula Rp 543.499.746.560,35
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (117.992.737.574.601 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp 425.507.008.985,75
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp 389.784.516.085,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 1.233.796.234,21 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 391.018.312.319,21 Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp Jumlah belanja hibah setelah Perubahan 15.419.867.900,00Rp Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 250.000.000,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 1.573.887.700,00 Rp 17.035.908.400,00 Rp (1.616.040.500,00) Rp Rh Rp Rh
2. d.Belanja hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
3. c.Belanja subsidi
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
4. e.Belanja bantuan sosial
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
5. f.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
6. b.Belanja bunga sejumlah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 1.590.573.900,00 Rp (16.686.200,00) Rp 250.000.000,00 Rh z Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan 183.515.516.683,00Rp Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp 27.052.669.238,55 Rp 2.367.914.340,68 Rp 24,684.754.897,87 Rp 192.928.581.683,00 Rp (9.413.065.000,00)
7. h.Belanja tidak terduga
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
8. g.Belanja bantuan keuangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp 63.024.388.154,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 5.141,954.909,30 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 68.166.343.063,30
2. b.Belanja Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula Rp 268.954.472.332,20
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (57.582.939.872,35) Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan Rp
3. c.Belanja modal
  1. 1.Semula Rp 211.520.886.074,15
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (65.551.752.611,55) ——— '' ^xnrïlah belanja modal setelah Perubahan Rp OPD l ƒ j 211.371.532.459,85 145.969.133.462,60

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :(1) Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp 35.251.996.907,72 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan 4.000.000.000,00Rp

(2)Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan 35.251.996.907,72Rp Rp
1. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp Rp
2. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp Rp
(3)Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 1.000.000.000,00Rp Rp 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00Rp opd ; Rp 26.949.639.499,00 Rp 8.302.357,408,72 Rp 26.949.639.499,00 Rp 8.302.357,408,72 Rp Rr Rp R£ 1. 2. Rp Rp.

1.Semula
2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Semula Bertambah / (Berkurang)
1.Semula
2.Bertambah / (Berkurang) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.pembentukan dana cadangan sejumlah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (Berkurang)
3. 1.Semula
4. 2.Bertambah / (Berkurang)
b.Pengeluaran sejumlah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (Berkurang)
a.Penerimaan sejumlah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah penyertaan modal (invetasi) daerah setelah Perubahan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00
f.Penerimaan piutang daerah sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan
b.Pencairan dana cadangan sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
c.Pembayaran pokok utang sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp
d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp - Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp setelah Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak Terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
8.Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melelalui belanja tidak terduga.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beijalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat. 2020 MABSUS Diundangkan di Liwa AKMA N DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6 Diundangkan di Liwa pada tanggal BUPATI LAMPUNG B 2020 AERAH MPUNG BARAT, pada tanggal SEKRET KABUPATEN NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT LAM PI RAN IPERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN DAERAH 1.121.507.601.470,03 1.013.085.265.918,79 (108.422.335.551,24) (9,67) 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.728.304.508,13 65.771.303.679,74 42.999.171,61 0,07 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 11.555.032.178,00 10.984.037.486,00 (570.994.692,00) (4,94) 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.350.705.973,00 4.754.838.247,00 404.132.274,00 9,29 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.431.364.507,13 4.757.968.413,47 326.603.906,34 7,37 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 45.391.201.850,00 45.274.459.533,27 (116.742.316,73) (0,26) 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 811.938.611.059,90 710.119.426.116,00 (101.819.184.943,90) (12,54) 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.683.334.000,00 19.938.069.241,00 254.735.241,00 1,29 1.2.2 Dana Alokasi Umum 557.660.829.000,00 500.613.338.000,00 (57.047.491.000,00) (10,23) 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 234.594.448.059,90 189.568.018.875,00 (45.026.429.184,90) (19,19) 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 243.840.685.902,00 237.194.536.123,05 (6.646.149.778,95) (2,73) 1.3.1 Pendapatan Hibah 40.902.044.900,00 52.426.327.900,00 11.524.283.000,00 28,18 1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 75.506.856.002,00 58.752.140.223,05 (16.754.715.778,95) (22,19) 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 127.431.785.000,00 126.016.068.000,00 (1.415.717.000,00) (1,11) 2 BELANJA DAERAH 1.147.457.240.969,03 1.044.337.262.826,51 (103.119.978.142,52) (8,99) 2. 1 BELANJA TIDAK LANG SUNG 603.957.494.408,68 618.830.253.840,76 14.872.759.432,08 2,46 2.1.1 BELANJA PEGAWAI 389.784.516.085,00 391.018.312.319,21 1.233.796.234,21 0,32 2.1.4 BELANJA HIBAH 17.035.908.400,00 15.419.867.900,00 (1.616.040.500,00) (9,49) 2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA 1.590.573.900,00 1.573.887.700,00 (16.686.200,00) (1,05) 2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA 192.928.581.683,00 183.515.516.683,00 (9.413.065.000,00) (4,88) DAN PARTAI POLITIK 2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.367.914.340,68 27.052.669.238,55 24.684.754.897,87 1.042,47 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 0 OPD KA8AGHUKUM PARAF KOORDINASI NO JA8ATAN P^RAF 1 SETDAKAB 2 ASSISTEN I 7 3 ASSISTEN 45678s KABAG HUKUM -^L N0M0R URAIAN URUT JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 543.499.746.560,35 425.507.008.985,75 (117.992.737.574,60) (21,71) 2.2.1 BELANJA PEGAWAI 63.024.388.154,00 68.166.343.063,30 5.141.954.909,30 8,16 2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 268.954.472.332,20 211.371.532.459,85 (57.582.939.872,35) (21,41) 2.2.3 BELANJA MODAL 211.520.886.074,15 145.969.133.462,60 (65.551.752.611,55) (30,99) SURPLUS / (DEFISIT) (25.949.639.499,00) (31.251.996.907,72) (5.302.357.408,72) 20,43 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3. 1 Penen maan Pembiayaan Daerah 26.949.639.499,00 35.251.996.907,72 8.302.357.408,72 30,81 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 26.949.639.499,00 35.251.996.907,72 8.302.357.408,72 30,81 3 . 2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 300,00 3.2.2 Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 4.000.000.000,00 3.000.000.000,00 300,00 PEMBIAYAAN NETTO 25.949.639.499,00 31.251.996.907,72 5.302.357.408,72 20,43 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 380,00Halaman 1 RINGKASAN PERUBAHAN APBD BUPATI LAMPUNG MABSUS LAMPIRAN IIPERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 =7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 -9 14 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 43.311.085.093,00 42.719.891.771,00 (591.193.322,00) (1,36) 262.775.740.600,00 370.002.131.948,10 632.777.872.548,10 261.484.254.219,00 297.504.036.697,25 558.988.290.916,25 (73.789.581.631,85) (11,66) 1.01 Pendidikan 98.760.000,00 93.660.000,00 (5.100.000,00) (5,16) 201.292.913.200,00 86.077.570.000,00 287.370.483.200,00 203.096.837.124,00 83.987.458.750,00 287.084.295.874,00 (286.187.326,00) (0,10) 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 98.760.000,00 93.660.000,00 (5.100.000,00) (5,16) 201.292.913.200,00 86.077.570.000,00 287.370.483.200,00 203.096.837.124,00 83.987.458.750,00 287.084.295.874,00 (286.187.326,00) (0,10) 1.01. 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 98.760.000,00 93.660.000,00 (5.100.000,00) (5,16) 201.292.913.200,00 86.077.570.000,00 287.370.483.200,00 203.096.837.124,00 83.987.458.750,00 287.084.295.874,00 (286.187.326,00) (0,10) 1.02 Kesehatan 43.099.285.093,00 42.513.191.771,00 (586.093.322,00) (1,36) 47.115.003.100,00 125.227.577.750,99 172.342.580.850,99 43.349.901.888,00 130.650.555.972,25 174.000.457.860,25 1.657.877.009,26 0,96 1.02. 1.02.01 Dinas Kesehatan 15.839.870.893,00 16.309.751.557,00 469.880.664,00 2,97 35.727.152.500,00 76.349.181.556,99 112.076.334.056,99 32.672.775.783,00 79.393.222.772,25 112.065.998.555,25 (10.335.501,74) (0,01) 1.02 . 1.02.01.01 Dinas Kesehatan 15.839.870.893,00 16.309.751.557,00 469.880.664,00 2,97 35.727.152.500,00 76.349.181.556,99 112.076.334.056,99 32.672.775.783,00 79.393.222.772,25 112.065.998.555,25 (10.335.501,74) (0,01) 1.02 . 1.02.02 RSUD Alimuddin Umar 27.259.414.200,00 26.203.440.214,00 (1.055.973.986,00) (3,87) 11.387.850.600,00 48.878.396.194,00 60.266.246.794,00 10.677.126.105,00 51.257.333.200,00 61.934.459.305,00 1.668.212.511,00 2,77 1.02 . 1.02.02.01 RSUD Alimuddin Umar 27.259.414.200,00 26.203.440.214,00 (1.055.973.986,00) (3,87) 11.387.850.600,00 48.878.396.194,00 60.266.246.794,00 10.677.126.105,00 51.257.333.200,00 61.934.459.305,00 1.668.212.511,00 2,77 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 113.040.000,00 113.040.000,00 0,00 0,00 4.864.962.700,00 141.934.371.697,11 146.799.334.397,11 4.864.709.889,00 68.389.128.475,00 73.253.838.364,00 (73.545.496.033,11) (50,10) 1.03. 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 113.040.000,00 113.040.000,00 0,00 0,00 4.864.962.700,00 141.228.498.897,11 146.093.461.597,11 4.864.709.889,00 67.599.989.395,00 72.464.699.284,00 (73.628.762.313,11) (50,40) 1.03. 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 113.040.000,00 113.040.000,00 0,00 0,00 4.864.962.700,00 141.228.498.897,11 146.093.461.597,11 4.864.709.889,00 67.599.989.395,00 72.464.699.284,00 (73.628.762.313,11) (50,40) 1.03. 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.872.800,00 705.872.800,00 0,00 789.139.080,00 789.139.080,00 83.266.280,00 11,80 1.03. 4.01.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 705.872.800,00 705.872.800,00 0,00 789.139.080,00 789.139.080,00 83.266.280,00 11,80 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455.524.000,00 5.455.524.000,00 0,00 5.346.016.000,00 5.346.016.000,00 (109.508.000,00) (2,01) 1.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455.524.000,00 5.455.524.000,00 0,00 5.346.016.000,00 5.346.016.000,00 (109.508.000,00) (2,01) 1.04. 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455.524.000,00 5.455.524.000,00 0,00 5.346.016.000,00 5.346.016.000,00 (109.508.000,00) (2,01) 1.05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.277.705.800,00 5.827.957.450,00 13.105.663.250,00 7.853.962.418,00 5.113.691.350,00 12.967.653.768,00 (138.009.482,00) (1,05) 1.05 . 1.05.01 MasyarakatSatuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 7.277.705.800,00 5.827.957.450,00 13.105.663.250,00 7.853.962.418,00 5.113.691.350,00 12.967.653.768,00 (138.009.482,00) (1,05) 1.05 . 1.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 7.277.705.800,00 5.827.957.450,00 13.105.663.250,00 7.853.962.418,00 5.113.691.350,00 12.967.653.768,00 (138.009.482,00) (1,05) 1.06 Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.155.800,00 5.479.131.050,00 7.704.286.850,00 2.318.842.900,00 4.017.186.150,00 6.336.029.050,00 (1.368.257.800,00) (17,76) 1.06. 1.06.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.155.800,00 5.479.131.050,00 7.704.286.850,00 2.318.842.900,00 4.017.186.150,00 6.336.029.050,00 (1.368.257.800,00) (17,76) RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1 OPD KABAGHUKUM KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 -9 14 1.06. 1.06.01.01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 2.225.155.800,00 5.479.131.050,00 7.704.286.850,00 2.318.842.900,00 4.017.186.150,00 6.336.029.050,00 (1.368.257.800,00) (17,76) 2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1.772.920.730,00 1.568.155.690,00 (204.765.040,00) (11,55) 28.316.755.150,00 68.053.046.939,00 96.369.802.089,00 33.107.770.036,00 48.580.107.291,50 81.687.877.327,50 (14.681.924.761,50) (15,23) 2.01 Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183.172.600,00 1.183.172.600,00 0,00 955.048.300,00 955.048.300,00 (228.124.300,00) (19,28) 2.01 . 2.12.01 2.01 . 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 1.183.172.600,001.183.172.600,00 1.183.172.600,001.183.172.600,00 0,000,00 955.048.300,00955.048.300,00 955.048.300,00955.048.300,00 (228.124.300,00)(228.124.300,00) (19,28)(19,28) 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616.109.642,00 1.616.109.642,00 0,00 990.291.109,00 990.291.109,00 (625.818.533,00) (38,72) 2.02 . 2.08.01 2.02. 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 1.616.109.642,001.616.109.642,00 1.616.109.642,001.616.109.642,00 0,000,00 990.291.109,00990.291.109,00 990.291.109,00990.291.109,00 (625.818.533,00)(625.818.533,00) (38,72)(38,72) 2.03 Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.751.150,00 1.713.098.400,00 3.891.849.550,00 2.215.182.862,00 1.442.575.926,50 3.657.758.788,50 (234.090.761,50) (6,01) 2.03. 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.751.150,00 1.713.098.400,00 3.891.849.550,00 2.215.182.862,00 1.442.575.926,50 3.657.758.788,50 (234.090.761,50) (6,01) 2.03 . 2.03.01.01 Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.178.751.150,00 1.713.098.400,00 3.891.849.550,00 2.215.182.862,00 1.442.575.926,50 3.657.758.788,50 (234.090.761,50) (6,01) 2.04 Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.818.000,00 2.724.818.000,00 0,00 809.650.000,00 809.650.000,00 (1.915.168.000,00) (70,29) 2.04 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.818.000,00 2.724.818.000,00 0,00 809.650.000,00 809.650.000,00 (1.915.168.000,00) (70,29) 2.04. 1.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.818.000,00 2.724.818.000,00 0,00 809.650.000,00 809.650.000,00 (1.915.168.000,00) (70,29) 2.05 Lingkungan Hidup 92.090.000,00 93.675.000,00 1.585.000,00 1,72 2.659.735.100,00 10.964.799.966,00 13.624.535.066,00 2.662.237.909,00 9.420.147.117,00 12.082.385.026,00 (1.542.150.040,00) (11,32) 2.05. 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 92.090.000,00 93.675.000,00 1.585.000,00 1,72 2.659.735.100,00 10.964.799.966,00 13.624.535.066,00 2.662.237.909,00 9.420.147.117,00 12.082.385.026,00 (1.542.150.040,00) (11,32) 2.05 . 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 92.090.000,00 93.675.000,00 1.585.000,00 1,72 2.659.735.100,00 10.964.799.966,00 13.624.535.066,00 2.662.237.909,00 9.420.147.117,00 12.082.385.026,00 (1.542.150.040,00) (11,32) 2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.837.800,00 3.519.540.280,00 6.285.378.080,00 3.512.191.489,00 3.051.971.060,00 6.564.162.549,00 278.784.469,00 4,44 2.06. 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.837.800,00 3.519.540.280,00 6.285.378.080,00 3.512.191.489,00 3.051.971.060,00 6.564.162.549,00 278.784.469,00 4,44 2.06. 2.06.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 2.765.837.800,00 3.519.540.280,00 6.285.378.080,00 3.512.191.489,00 3.051.971.060,00 6.564.162.549,00 278.784.469,00 4,44 2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413.420.400,00 3.959.834.700,00 6.373.255.100,00 2.630.989.816,00 2.512.081.500,00 5.143.071.316,00 (1.230.183.784,00) (19,30) 2.07. 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413.420.400,00 3.959.834.700,00 6.373.255.100,00 2.630.989.816,00 2.512.081.500,00 5.143.071.316,00 (1.230.183.784,00) (19,30) 2.07. 2.07.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413.420.400,00 3.959.834.700,00 6.373.255.100,00 2.630.989.816,00 2.512.081.500,00 5.143.071.316,00 (1.230.183.784,00) (19,30) 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 0,00 0,00 0,00 2.763.439.200,00 6.723.377.300,00 9.486.816.500,00 3.445.699.632,00 5.786.609.600,00 9.232.309.232,00 (254.507.268,00) (2,68) 2.08. 2.08.01 2.08. 2.08.01.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2.763.439.200,002.763.439.200,00 6.723.377.300,006.723.377.300,00 9.486.816.500,009.486.816.500,00 3.445.699.632,003.445.699.632,00 5.786.609.600,005.786.609.600,00 9.232.309.232,009.232.309.232,00 (254.507.268,00)(254.507.268,00) (2,68)(2,68) 2.09 Perhubungan 301.560.000,00 165.471.000,00 (136.089.000,00) (45,13) 2.269.348.300,00 4.734.664.490,00 7.004.012.790,00 4.177.545.504,00 1.615.644.246,00 5.793.189.750,00 (1.210.823.040,00) (17,29) 2.09. 2.09.01 Dinas Perhubungan 301.560.000,00 165.471.000,00 (136.089.000,00) (45,13) 2.269.348.300,00 4.734.664.490,00 7.004.012.790,00 4.177.545.504,00 1.615.644.246,00 5.793.189.750,00 (1.210.823.040,00) (17,29) 2.09. 2.09.01.01 Dinas Perhubungan 301.560.000,00 165.471.000,00 (136.089.000,00) (45,13) 2.269.348.300,00 4.734.664.490,00 7.004.012.790,00 4.177.545.504,00 1.615.644.246,00 5.793.189.750,00 (1.210.823.040,00) (17,29) RINGKASAN PERUBAHAN 1PBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2 non KASAG UKIJ HUKUM RINGKASAN PERUBAHAN A PBO MENURUT URUSAN PEMER1NTAHAN DAERAH DAN ORGAN1SAS1 KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 -9 14 2.10 Komunikasi Dan Informatika 256.188.430,00 282.541.490,00 26.353.060,00 10,29 2.176.509.900,00 21.044.524.905,00 23.221.034.805,00 2.822.497.377,00 17.033.074.608,00 19.855.571.985,00 (3.365.462.820,00) (14,49) 2.10. 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 256.188.430,00 282.541.490,00 26.353.060,00 10,29 2.176.509.900,00 7.053.723.875,00 9.230.233.775,00 2.822.497.377,00 6.267.529.408,00 9.090.026.785,00 (140.206.990,00) (1,52) 2.10. 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 256.188.430,00 282.541.490,00 26.353.060,00 10,29 2.176.509.900,00 7.053.723.875,00 9.230.233.775,00 2.822.497.377,00 6.267.529.408,00 9.090.026.785,00 (140.206.990,00) (1,52) 2.10. 5.03.02 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.990.801.030,00 13.990.801.030,00 0,00 10.765.545.200,00 10.765.545.200,00 (3.225.255.830,00) (23,05) 2.10. 5.03.02.01 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.990.801.030,00 13.990.801.030,00 0,00 10.765.545.200,00 10.765.545.200,00 (3.225.255.830,00) (23,05) 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 891.283.800,00 888.283.800,00 (3.000.000,00) (0,34) 3.012.587.000,00 1.392.406.000,00 4.404.993.000,00 3.104.261.632,00 901.372.469,00 4.005.634.101,00 (399.358.899,00) (9,07) 2.11. 2.11.01 2.11. 2.11.01.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 891.283.800,00891.283.800,00 888.283.800,00888.283.800,00 (3.000.000,00)(3.000.000,00) (0,34)(0,34) 3.012.587.000,003.012.587.000,00 1.392.406.000,001.392.406.000,00 4.404.993.000,004.404.993.000,00 3.104.261.632,003.104.261.632,00 901.372.469,00901.372.469,00 4.005.634.101,004.005.634.101,00 (399.358.899,00)(399.358.899,00) (9,07)(9,07) 2.12 Penanaman Modal 78.700.000,00 79.000.000,00 300.000,00 0,38 2.438.413.700,00 2.012.112.606,00 4.450.526.306,00 2.521.183.793,00 447.559.106,00 2.968.742.899,00 (1.481.783.407,00) (33,29) 2.12. 2.12.01 2.12. 2.12.01.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 78.700.000,0078.700.000,00 79.000.000,0079.000.000,00 300.000,00300.000,00 0,380,38 2.438.413.700,002.438.413.700,00 2.012.112.606,002.012.112.606,00 4.450.526.306,004.450.526.306,00 2.521.183.793,002.521.183.793,00 447.559.106,00447.559.106,00 2.968.742.899,002.968.742.899,00 (1.481.783.407,00)(1.481.783.407,00) (33,29)(33,29) 2.13 Kepemudaan dan CHahraga 153.098.500,00 59.184.400,00 (93.914.100,00) (61,34) 3.741.183.300,00 2.776.587.800,00 6.517.771.100,00 4.014.952.274,00 1.468.248.900,00 5.483.201.174,00 (1.034.569.926,00) (15,87) 2.13. 2.13.01 Dinas Kepemudaan, CHahraga dan Pariwisata 153.098.500,00 59.184.400,00 (93.914.100,00) (61,34) 3.741.183.300,00 2.776.587.800,00 6.517.771.100,00 4.014.952.274,00 1.468.248.900,00 5.483.201.174,00 (1.034.569.926,00) (15,87) 2.13. 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 153.098.500,00 59.184.400,00 (93.914.100,00) (61,34) 3.741.183.300,00 2.776.587.800,00 6.517.771.100,00 4.014.952.274,00 1.468.248.900,00 5.483.201.174,00 (1.034.569.926,00) (15,87) 2.15 Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.539.000,00 152.539.000,00 0,00 105.914.000,00 105.914.000,00 (46.625.000,00) (30,57) 2.15. 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.539.000,00 152.539.000,00 0,00 105.914.000,00 105.914.000,00 (46.625.000,00) (30,57) 2.15. 2.10.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.539.000,00 152.539.000,00 0,00 105.914.000,00 105.914.000,00 (46.625.000,00) (30,57) 2.16 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.366.900,00 1.456.366.900,00 0,00 1.029.560.500,00 1.029.560.500,00 (426.806.400,00) (29,31) 2.16. 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.366.900,00 1.456.366.900,00 0,00 1.029.560.500,00 1.029.560.500,00 (426.806.400,00) (29,31) 2.16. 1.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456.366.900,00 1.456.366.900,00 0,00 1.029.560.500,00 1.029.560.500,00 (426.806.400,00) (29,31) 2.17 Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.529.300,00 1.914.714.850,00 3.812.244.150,00 2.001.027.748,00 980.058.850,00 2.981.086.598,00 (831.157.552,00) (21,80) 2.17. 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.529.300,00 1.914.714.850,00 3.812.244.150,00 2.001.027.748,00 980.058.850,00 2.981.086.598,00 (831.157.552,00) (21,80) 2.17. 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897.529.300,00 1.914.714.850,00 3.812.244.150,00 2.001.027.748,00 980.058.850,00 2.981.086.598,00 (831.157.552,00) (21,80) 2.18 Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.379.500,00 164.379.500,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 (134.079.500,00) (81,57) 2.18. 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.379.500,00 164.379.500,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 (134.079.500,00) (81,57) 2.18. 2.17.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.379.500,00 164.379.500,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 (134.079.500,00) (81,57) 3 Urusan Pilihan 82.482.000,00 82.482.000,00 0,00 0,00 12.254.065.100,00 28.554.553.496,00 40.808.618.596,00 11.575.364.211,00 20.299.209.395,00 31.874.573.606,00 (8.934.044.990,00) (21,89) 3.01 Kelautan dan Perikanan 76.227.000,00 76.227.000,00 0,00 0,00 2.516.573.100,00 4.376.724.431,00 6.893.297.531,00 2.474.852.201,00 3.230.349.503,00 5.705.201.704,00 (1.188.095.827,00) (17,24) 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 76.227.000,00 76.227.000,00 0,00 0,00 2.516.573.100,00 4.376.724.431,00 6.893.297.531,00 2.474.852.201,00 3.230.349.503,00 5.705.201.704,00 (1.188.095.827,00) (17,24) 3.01 . 3.01.01.01 Dinas Perikanan 76.227.000,00 76.227.000,00 0,00 0,00 2.516.573.100,00 4.376.724.431,00 6.893.297.531,00 2.474.852.201,00 3.230.349.503,00 5.705.201.704,00 (1.188.095.827,00) (17,24) 3.02 Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.871.583.679,00 4.871.583.679,00 0,00 3.627.541.019,00 3.627.541.019,00 (1.244.042.660,00) (25,54) KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH ƒ (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 74-8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 -9 14 3.02. 2.13.01 3.02. 2.13.01.01 Dinas Kepemudaan, Oiahraga dan Pariwisata Dinas Kepemudaan, Oiahraga dan Pariwisata 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 4.871.583.679,004.871.583.679,00 4.871.583.679,004.871.583.679,00 0,000,00 3.627.541.019,003.627.541.019,00 3.627.541.019,003.627.541.019,00 (1.244.042.660,00)(1.244.042.660,00) (25,54)(25,54) 3.03 Pertanian 6.255.000,00 6.255.000,00 0,00 0,00 9.737.492.000,00 12.051.802.706,00 21.789.294.706,00 9.100.512.010,00 7.093.632.794,00 16.194.144.804,00 (5.595.149.902,00) (25,68) 3.03. 3.03.01 3.03. 3.03.01.01 3.03. 3.03.02 3.03. 3.03.02.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan dan Petemakan Dinas Perkebunan dan Peternakan 0,000,006.255.000,006.255.000,00 0,000,006.255.000,006.255.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 6.267.224.000,006.267.224.000,003.470.268.000,003.470.268.000,00 7.275.509.000,007.275.509.000,004.776.293.706,004.776.293.706,00 13.542.733.000,0013.542.733.000,008.246.561.706,008.246.561.706,00 5.735.652.580,005.735.652.580,003.364.859.430,003.364.859.430,00 3.449.668.500,003.449.668.500,003.643.964.294,003.643.964.294,00 9.185.321.080,009.185.321.080,007.008.823.724,007.008.823.724,00 (4.357.411.920,00)(4.357.411.920,00)(1.237.737.982,00)(1.237.737.982,00) (32,18)(32,18)(15,01)(15,01) 3.04 Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763.713.480,00 1.763.713.480,00 0,00 1.473.709.850,00 1.473.709.850,00 (290.003.630,00) (16,44) 3.04. 4.04.01 3.04. 4.04.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 1.763.713.480,001.763.713.480,00 1.763.713.480,001.763.713.480,00 0,000,00 1.473.709.850,001.473.709.850,00 1.473.709.850,001.473.709.850,00 (290.003.630,00)(290.003.630,00) (16,44)(16,44) 3.05 Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872.509.000,00 2.872.509.000,00 0,00 3.317.152.029,00 3.317.152.029,00 444.643.029,00 15,48 3.05. 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kedl Menengah, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872.509.000,00 2.872.509.000,00 0,00 3.317.152.029,00 3.317.152.029,00 444.643.029,00 15,48 3.05. 2.11.01.01 Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872.509.000,00 2.872.509.000,00 0,00 3.317.152.029,00 3.317.152.029,00 444.643.029,00 15,48 3.06 Indus tri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618.220.200,00 2.618.220.200,00 0,00 1.556.824.200,00 1.556.824.200,00 (1.061.396.000,00) (40,54) 3.06. 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618.220.200,00 2.618.220.200,00 0,00 1.556.824.200,00 1.556.824.200,00 (1.061.396.000,00) (40,54) 3.06. 2.11.01.01 Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.618.220.200,00 2.618.220.200,00 0,00 1.556.824.200,00 1.556.824.200,00 (1.061.396.000,00) (40,54) 4 Unsur Penunjang 1.076.315.373.647,03 968.692.996.457,79 (107.622.377.189,24) (10,00) 237.091.010.309,68 22.862.535.368,00 259.953.545.677,68 252.641.237.643,76 16.909.363.346,00 269.550.600.989,76 9.597.055.312,08 3,69 4.01 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.664.828.650,00 5.437.372.900,00 8.102.201.550,00 2.627.490.123,00 3.538.215.900,00 6.165.706.023,00 (1.936.495.527,00) (23,90) 4.01. 4.01.01 4.01. 4.01.01.01 4.01. 5.03.02 4.01. 5.03.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 2.664.828.650,002.664.828.650,00 0,000,00 4.214.251.800,004.214.251.800,001.223.121.100,001.223.121.100,00 6.879.080.450,006.879.080.450,001.223.121.100,001.223.121.100,00 2.627.490.123,002.627.490.123,00 0,000,00 2.940.059.600,002.940.059.600,00598.156.300,00598.156.300,00 5.567.549.723,005.567.549.723,00598.156.300,00598.156.300,00 (1.311.530.727,00)(1.311.530.727,00)(624.964.800,00)(624.964.800,00) (19,07)(19,07)(51,10)(51,10) 4.02 Keuangan 1.076.315.373.647,03 968.692.996.457,79 (107.622.377.189,24) (10,00) 227.769.238.459,68 8.819.915.300,00 236.589.153.759,68 243.927.277.580,76 7.784.856.800,00 251.712.134.380,76 15.122.980.621,08 6,39 4.02. 4.02.01 4.02. 4.02.01.01 4.02. 4.02.02 4.02. 4.02.02.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 20.536.076.685,1320.536.076.685,131.055.779.296.961,901.055.779.296.961,90 21.379.034.218,7421.379.034.218,74947.313.962.239,05947.313.962.239,05 842.957.533,61842.957.533,61(108.465.334.722,85)(108.465.334.722,85) 4,104,10(10,27)(10,27) 13.596.260.136,0013.596.260.136,00214.172.978.323,68214.172.978.323,68 8.819.915.300,008.819.915.300,00 0,000,00 22.416.175.436,0022.416.175.436,00214.172.978.323,68214.172.978.323,68 16.115.336.059,2116.115.336.059,21227.811.941.521,55227.811.941.521,55 7.784.856.800,007.784.856.800,00 0,000,00 23.900.192.859,2123.900.192.859,21227.811.941.521,55227.811.941.521,55 1.484.017.423,211.484.017.423,2113.638.963.197,8713.638.963.197,87 6,626,626,376,37 4.03 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.456.547.600,00 4.341.279.468,00 6.797.827.068,00 1.982.384.009,00 2.770.556.146,00 4.752.940.155,00 (2.044.886.913,00) (30,08) 4.03. 4.03.01 4.03. 4.03.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 2.456.547.600,002.456.547.600,00 4.341.279.468,004.341.279.468,00 6.797.827.068,006.797.827.068,00 1.982.384.009,001.982.384.009,00 2.770.556.146,002.770.556.146,00 4.752.940.155,004.752.940.155,00 (2.044.886.913,00)(2.044.886.913,00) (30,08)(30,08) 4.04 Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.818.400,00 1.203.440.000,00 3.257.258.400,00 2.065.649.422,00 641.700.000,00 2.707.349.422,00 (549.908.978,00) (16,88) RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Ha laman 4 r\nn kasag UrU HUKUM PENDAPATAN BELANJA KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7+8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 -9 14 4.04. 4.04.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.818.400,00 1.203.440.000,00 3.257.258.400,00 2.065.649.422,00 641.700.000,00 2.707.349.422,00 (549.908.978,00) (16,88) 4.04. 4.04.01.01 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.053.818.400,00 1.203.440.000,00 3.257.258.400,00 2.065.649.422,00 641.700.000,00 2.707.349.422,00 (549.908.978,00) (16,88) 4.05 Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.577.200,00 3.060.527.700,00 5.207.104.900,00 2.038.436.509,00 2.174.034.500,00 4.212.471.009,00 (994.633.891,00) (19,10) 4.05. 4.05.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.577.200,00 3.060.527.700,00 5.207.104.900,00 2.038.436.509,00 2.174.034.500,00 4.212.471.009,00 (994.633.891,00) (19,10) 4.05. 4.05.01.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.577.200,00 3.060.527.700,00 5.207.104.900,00 2.038.436.509,00 2.174.034.500,00 4.212.471.009,00 (994.633.891,00) (19,10) 5 Unsur Pendukung 25.740.000,00 21.740.000,00 (4.000.000,00) (15,54) 63.519.923.249,00 54.027.478.809,25 117.547.402.058,25 60.021.627.731,00 42.214.292.256,00 102.235.919.987,00 (15.311.482.071,25) (13,03) 5.01 Kantor Kesbang dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 822.443.299,00 963.668.000,00 1.786.111.299,00 706.422.666,00 635.401.500,00 1.341.824.166,00 (444.287.133,00) (24,87) 5.01 . 5.01.01 Kantor Kesbang dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 822.443.299,00 963.668.000,00 1.786.111.299,00 706.422.666,00 635.401.500,00 1.341.824.166,00 (444.287.133,00) (24,87) 5.01 . 5.01.01.01 Kantor Kesbang dan Politik 0,00 0,00 0,00 0,00 822.443.299,00 963.668.000,00 1.786.111.299,00 706.422.666,00 635.401.500,00 1.341.824.166,00 (444.287.133,00) (24,87) 5.02 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 15.115.329.300,00 24.783.012.670,00 39.898.341.970,00 15.374.488.439,00 20.619.253.310,00 35.993.741.749,00 (3.904.600.221,00) (9,79) 5.02. 5.02.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322.665.300,00 0,00 12.322.665.300,00 12.322.665.300,00 0,00 12.322.665.300,00 0,00 0,00 5.02. 5.02.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322.665.300,00 0,00 12.322.665.300,00 12.322.665.300,00 0,00 12.322.665.300,00 0,00 0,00 5.02. 5.02.02 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792.664.000,00 24.783.012.670,00 27.575.676.670,00 3.051.823.139,00 20.619.253.310,00 23.671.076.449,00 (3.904.600.221,00) (14,16) 5.02. 5.02.02.01 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 2.792.664.000,00 24.783.012.670,00 27.575.676.670,00 3.051.823.139,00 20.619.253.310,00 23.671.076.449,00 (3.904.600.221,00) (14,16) 5.03 Sekretariat Daerah 25.740.000,00 21.740.000,00 (4.000.000,00) (15,54) 38.366.038.300,00 17.360.079.500,00 55.726.117.800,00 33.991.395.222,00 11.079.232.600,00 45.070.627.822,00 (10.655.489.978,00) (19,12) 5.03. 5.03.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 560.351.000,00 0,00 560.351.000,00 561.546.800,00 0,00 561.546.800,00 1.195.800,00 0,21 5.03. 5.03.01.01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 560.351.000,00 0,00 560.351.000,00 561.546.800,00 0,00 561.546.800,00 1.195.800,00 0,21 5.03. 5.03.02 Sekretariat Daerah 25.740.000,00 21.740.000,00 (4.000.000,00) (15,54) 37.805.687.300,00 17.360.079.500,00 55.165.766.800,00 33.429.848.422,00 11.079.232.600,00 44.509.081.022,00 (10.656.685.778,00) (19,32) 5.03. 5.03.02.01 Sekretariat Daerah 25.740.000,00 21.740.000,00 (4.000.000,00) (15,54) 37.805.687.300,00 17.360.079.500,00 55.165.766.800,00 33.429.848.422,00 11.079.232.600,00 44.509.081.022,00 (10.656.685.778,00) (19,32) 5.04 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.329.350,00 2.558.940.700,00 6.777.270.050,00 5.159.072.113,00 2.109.754.300,00 7.268.826.413,00 491.556.363,00 7,25 5.04. 5.04.01 Inspektorat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.329.350,00 2.558.940.700,00 6.777.270.050,00 5.159.072.113,00 2.109.754.300,00 7.268.826.413,00 491.556.363,00 7,25 5.04. 5.04.01.01 Inspektorat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218.329.350,00 2.558.940.700,00 6.777.270.050,00 5.159.072.113,00 2.109.754.300,00 7.268.826.413,00 491.556.363,00 7,25 5.05 Kecamatan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.997.783.000,00 8.361.777.939,25 13.359.560.939,25 4.790.249.291,00 7.770.650.546,00 12.560.899.837,00 (798.661.102,25) (5,98) 5.05. 5.05.01 Kecamatan S umber Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 269.367.000,00 1.151.438.100,00 1.420.805.100,00 329.607.156,00 1.114.803.400,00 1.444.410.556,00 23.605.456,00 1,66 5.05. 5.05.01.01 Kecamatan Somber Jaya 0,00 0,00 0,00 0,00 269.367.000,00 1.151.438.100,00 1.420.805.100,00 329.607.156,00 1.114.803.400,00 1.444.410.556,00 23.605.456,00 1,66 5.05. 5.05.02 Kecamatan Way Tenong 0,00 0,00 0,00 0,00 392.385.000,00 1.183.073.140,00 1.575.458.140,00 386.630.000,00 1.145.043.646,00 1.531.673.646,00 (43.784.494,00) (2,78) 5.05. 5.05.02.01 Kecamatan Way Tenong 0,00 0,00 0,00 0,00 392.385.000,00 1.183.073.140,00 1.575.458.140,00 386.630.000,00 1.145.043.646,00 1.531.673.646,00 (43.784.494,00) (2,78) 5.05. 5.05.03 Kecamatan Sekincau 0,00 0,00 0,00 0,00 448.945.000,00 1.198.930.280,00 1.647.875.280,00 412.328.000,00 1.163.705.750,00 1.576.033.750,00 (71.841.530,00) (4,36) 5.05. 5.05.03.01 Kecamatan Sekincau 0,00 0,00 0,00 0,00 448.945.000,00 1.198.930.280,00 1.647.875.280,00 412.328.000,00 1.163.705.750,00 1.576.033.750,00 (71.841.530,00) (4,36) 5.05. 5.05.04 Kecamatan Belalau 0,00 0,00 0,00 0,00 366.933.000,00 235.461.000,00 602.394.000,00 401.184.625,00 199.211.000,00 600.395.625,00 (1.998.375,00) (0,33) 5.05. 5.05.04.01 Kecamatan Belalau 0,00 0,00 0,00 0,00 366.933.000,00 235.461.000,00 602.394.000,00 401.184.625,00 199.211.000,00 600.395.625,00 (1.998.375,00) (0,33) RINGKASAN PERUBAHAN AP8D MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 PARAF KOORDINASI BUPATI LAMPUNG RA NO JABATAN SETDAKAB Halaman 6 RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI 6 KABAG HUKUM 23dLHO ASSISTEDASSiSTEN tl - KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 -9 14 5.05. 5.05.05 Kecamatan Batu Brak 0,00 0,00 0,00 0,00 321.685.000,00 253.348.800,00 575.033.800,00 296.545.677,00 214.580.300,00 511.125.977,00 (63.907.823,00) (11,11) 5.05 . 5.05.05.01 Kecamatan Batu Brak 0,00 0,00 0,00 0,00 321.685.000,00 253.348.800,00 575.033.800,00 296.545.677,00 214.580.300,00 511.125.977,00 (63.907.823,00) (11,11) 5.05 . 5.05.06 Kecamatan Balik Bukit 0,00 0,00 0,00 0,00 504.091.000,00 2.093.376.319,25 2.597.467.319,25 513.618.000,00 2.043.003.950,00 2.556.621.950,00 (40.845.369,25) (1,57) 5.05 . 5.05.06.01 Kecamatan Balik Bukit 0,00 0,00 0,00 0,00 504.091.000,00 2.093.376.319,25 2.597.467.319,25 513.618.000,00 2.043.003.950,00 2.556.621.950,00 (40.845.369,25) (1,57) 5.05. 5.05.07 Kecamatan Sukau 0,00 0,00 0,00 0,00 364.105.000,00 260.939.000,00 625.044.000,00 318.301.833,00 221.689.000,00 539.990.833,00 (85.053.167,00) (13,61) 5.05. 5.05.07.01 Kecamatan Sukau 0,00 0,00 0,00 0,00 364.105.000,00 260.939.000,00 625.044.000,00 318.301.833,00 221.689.000,00 539.990.833,00 (85.053.167,00) (13,61) 5.05. 5.05.08 Kecamatan Suoh 0,00 0,00 0,00 0,00 306.131.000,00 235.602.800,00 541.733.800,00 262.282.500,00 195.333.800,00 457.616.300,00 (84.117.500,00) (15,53) 5.05. 5.05.08.01 Kecamatan Suoh 0,00 0,00 0,00 0,00 306.131.000,00 235.602.800,00 541.733.800,00 262.282.500,00 195.333.800,00 457.616.300,00 (84.117.500,00) (15,53) 5.05 . 5.05.09 Kecamatan Gedung Sudan 0,00 0,00 0,00 0,00 299.061.000,00 235.610.950,00 534.671.950,00 259.162.000,00 203.927.450,00 463.089.450,00 (71.582.500,00) (13,39) 5.05. 5.05.09.01 Kecamatan Gedung Surian 0,00 0,00 0,00 0,00 299.061.000,00 235.610.950,00 534.671.950,00 259.162.000,00 203.927.450,00 463.089.450,00 (71.582.500,00) (13,39) 5.05. 5.05.10 Kecamatan Kebun Tebu 0,00 0,00 0,00 0,00 284.921.000,00 262.945.000,00 547.866.000,00 254.684.000,00 224.038.500,00 478.722.500,00 (69.143.500,00) (12,62) 5.05. 5.05.10.01 Kecamatan Kebun Tebu 0,00 0,00 0,00 0,00 284.921.000,00 262.945.000,00 547.866.000,00 254.684.000,00 224.038.500,00 478.722.500,00 (69.143.500,00) (12,62) 5.05. 5.05.11 Kecamatan Air Hi tam 0,00 0,00 0,00 0,00 296.233.000,00 242.427.000,00 538.660.000,00 312.428.000,00 200.510.000,00 512.938.000,00 (25.722.000,00) (4,78) 5.05. 5.05.11.01 Kecamatan Air Hitam 0,00 0,00 0,00 0,00 296.233.000,00 242.427.000,00 538.660.000,00 312.428.000,00 200.510.000,00 512.938.000,00 (25.722.000,00) (4,78) 5.05.5.05.12 Kecamatan Pagar dewa 0,00 0,00 0,00 0,00 266.539.000,00 246.300.950,00 512.839.950,00 277.983.000,00 206.506.250,00 484.489.250,00 (28.350.700,00) (5,53) 5.05 . 5.05.12.01 Kecamatan Pagar dewa 0,00 0,00 0,00 0,00 266.539.000,00 246.300.950,00 512.839.950,00 277.983.000,00 206.506.250,00 484.489.250,00 (28.350.700,00) (5,53) 5.05 . 5.05.13 Kecamatan Batu Ketulis 0,00 0,00 0,00 0,00 301.889.000,00 263.639.750,00 565.528.750,00 267.992.500,00 217.205.600,00 485.198.100,00 (80.330.650,00) (14,20) 5.05 . 5.05.13.01 Kecamatan Batu Ketuiis 0,00 0,00 0,00 0,00 301.889.000,00 263.639.750,00 565.528.750,00 267.992.500,00 217.205.600,00 485.198.100,00 (80.330.650,00) (14,20) 5.05. 5.05.14 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 0,00 0,00 0,00 0,00 286.335.000,00 246.023.900,00 532.358.900,00 242.549.500,00 200.293.750,00 442.843.250,00 (89.515.650,00) (16,81) 5.05. 5.05.14.01 Kecamatan Bandar Negeri Suoh 0,00 0,00 0,00 0,00 286.335.000,00 246.023.900,00 532.358.900,00 242.549.500,00 200.293.750,00 442.843.250,00 (89.515.650,00) (16,81) 5.05. 5.05.15 Kecamatan Lu m bok Seminung 0,00 0,00 0,00 0,00 289.163.000,00 252.660.950,00 541.823.950,00 254.952.500,00 220.798.150,00 475.750.650,00 (66.073.300,00) (12,19) 5.05 . 5.05.15.01 Kecamatan Lumbok Seminung 0,00 0,00 0,00 0,00 289.163.000,00 252.660.950,00 541.823.950,00 254.952.500,00 220.798.150,00 475.750.650,00 (66.073.300,00) (12,19) JUMLAH 1.121.507.601.470,03 1.013.085.265.918,79 (108.422.335.551,24) (9,67) 603.957.494.408,68 543.499.746.560,35 1.147.457.240.969,03 618.830.253.840,76 425.507.008.985,75 1.044.337.262.826,51 (103.119.978.142,52) (8,99) JWIRAh III ’ERATURAM CAE W H LAMPUVG BARAT \3M3R 6 TAHUN 2020 “SHANG ’ERUBA -LAN ANGGAWi PE WPATAN DAH BELAWA DAERAH “AHth ANGGARAN 2320 PEMERINTAH KABUPATEN LAM PUNG BARAT RIfICIAN PERUBAHAN A PSD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGAHISASL PENDAPATANr BELANJA DAN PEMB1AYAAN TAHUh ANGGWRAN 2020 Uusan Pemermtahar Organ sasi Sub Unit Organisasi : 1.01 : 1.01. Cl i 1 . 0L . Cl . 01 Jrusan Wcjb ^ela/anan Dasar Pendidkan Dinas FentSdikan dan Kebuda^aa- Dinas Fendidiksr dan Kebuda^aa' Halaman 0 HEULRrr «EHDfcWAil, ËELAAMCAi ?Ef*ElAYMA liVJA'Ji.B KODE REKEN 3 MG URAIAN JUMLAH(Rp) B31TAMEAH < <9ERKURANG) DASAR HUKUM SE0 ELUM PER J BAH AN SET3LAH PBBUBAHAN IW “■i 1 Z 3 4 5 6 7 1.01 L21.M 00 .00 .4 1.01. 1X1.01. OC.OC. 4. L PENDAPATAN DAE RAH PE ND A PATAKI ASLI DAERAH Hasil Retibcsi Caerah BELA MIA DAERAHBELAN3AHDAK LANCS UNG BE -ANJA PEGAWAJ BE LAN1A LANGS UHG Program Petayanan Administrasi Perkantoran Petyeiiaan Jasa Surat Menyurai BBLANJA 3ARWG DAM JASA Jasa ^omurwas!,. Sumter Daua 4* dan LiSCiP BaAMJA BWNG CAN JASA Per.yeoraaa Jasa Perne^haraan dan Persian Keedaraan DirtasrCpefasenat BELANDA BARANG DAN JASA Per.ye&aan Sasa Atrw2>stras> Kevangaa BE LAN JA EARING DAN J ASA Perryediaan Sasa tóbersafar Kantor 5=550.000X0 S3. €50000,00 CxlM CC3X0) <5,16) - 5=560.000X09E.760.00CX0 £3 €50X00, 00SlcED-COOiJO pjco.Dxixa)SSoSJxfl) (5.16) cuS 1.01 . 1X1.01 .00.00.4. 1 . 2 L01.1X1.01.00.CC. 5 LOI . 1X1.01 .00. 00 . 5. 1 LOI . 1X1.01 .00 . OC .5 1.1 101. 1X1.01 .01 01 .5 .2 1.01. 1XLX1 . 01 1.01.1.0LX1 . 01 01 1.01.1.01X1 . 01 . 01 .5.2.2 LOI . 1.01X1 01 . 02 1.31 . 1 01.01 01 . 32 5 . 2 . 2 1.31.101.01.01.33 LOI . 1 01.01 . 01 . 03 5 2.2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 1X1 1.01 01 . 01 . 04 5 2.2 1X1 1X1.01 . 01 OS 2B3JB2ÊX5D.10CXO 288. L13 856.374, W 712553526,00) (QX5I 2015S«2.913.20CXaÏD1292X13.20CX0 203098 837.124,00 2O3XS6337.124.30 1803 <23.934/»1.8C3<23.934J30 C.900,90 82 533.936. 90C, 00 85.017.31 9L25OIX0 '2515317X50,00) <2X8> 385.177. 50C, 00 365.166.5301X0 (112X1 IXOO.iJO) <»38> 1.330.000.001.330X3G.00 11000 ODO.OC 11 0C0 OjO.OC 17 825.O3O.OC 1? 825.030, OC 1 280X00, OC 1 2SO.000 0CB305JDO.O0 1.330.220X01.330X30X0 1 3w 200.2*30X0 1 31300X00X0 17325 000X017X25.000X0158CX0CX0158CX0CXO 3505500,(M 0,300,30 2 330.00033 2 31 »0X23X2DXO3X03X03X0 0X30.03 20,03 20 020000000000.0C0.0C 1 K A BAG | PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERWTAHAN DAE RAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 Urusan Pemerintahan Organisasi Sub Unit Organisasi : 5. 05 : 5 . 05 . 15 : 5 . 05 . 15 . 01 Unsur Pendukung Kecamatan Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Lumbok Seminung KODE REKENING URAIAN 1 2 5.05 . 5.05.15 00 . 00 . 5 BELANJA DAERAH 5.05 . 5.05.15 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.05 . 5.05.15 00 . 00 . 5 . 1 . 1 BELANJA PEGAWAI 5.05 . 5.05.15 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.05 . 5.05.15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.05 . 5.05.15 01 .01 Penyediaan jasa surat menyurat 5.05 . 5.05.15 01 . 01 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.05 . 5.05.15 01 .02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan iistrik 5.05 . 5.05.15 01 . 02 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.05 . 5.05.15 01 .03 Penyediaan Jasa Pemeiiharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.05 . 5.05.15 01 . 03 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.05 . 5.05.15 01 . 04 Penyediaan jasa Administrasi keuangan 5.05 . 5.05.15 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.05 . 5.05.15 . 01 . 05 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.05 . 5.05.15 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 BELANJA PEGAWAI 5.05 . 5.05.15 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.05 . 5.05.15 . 01 .06 Penyediaan Aiat Tulis Kantor 5.05 . 5.05.1^ 01 . 06 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA OPu KAUAG PBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAh DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (RP) % 3 4 5 6 7 541.823.950,00 475.750.650,00 (66.073.300,00) (12,19) 289.163.000,00 254.952.500,00 (34.210.500,00) (11,83) 289.163.000,00 254.952.500,00 (34.210.500,00) (11,83) - 252.660.950,00 220.798.150,00 (31.862.800,00) (12,61) 139.053.650,00 114.507.400,00 (24.546.250,00) (17,65) 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 960.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 317.500,00 317.500,00 0,00 0,00 317.500,00 317.500,00 0,00 0,00 12.221.000,00 12.221.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 8.021.000,00 8.021.000,00 0,00 0,00 15.141.500,00 15.141.500,00 0,00 0,00 15.141.500,00 15.141.500,00 0,00 0,00 Halaman 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERU BAH AN SETELAH PERUBAHAN (Rp) % 1 2 3 4 5 6 7 5.05 . 5.05.15 . 01 . 07 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 17.912.400,00 17.912.400,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.912.400,00 17.912.400,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 01 . 08 Penyediaan Komponen Instalasi Hstrik/penerangan 3.194.000,00 3.194.000,00 0,00 0,00 bangunan kantor 5.05 . 5.05.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.194.000,00 3.194.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 01 . 09 Penyediaan ba han bacaan dan peraturan 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 perundang-undangan 5.05 . 5.05.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 01 . 10 Penyediaan makanan dan minuman 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 : 5.05. 5.05.15 .01 . 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsuitasi ke Luar Daerah 10.690.000,00 0,00 (10.690.000,00) (100,00) 5.05 . 5.05.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.690.000,00 0,00 (10.690.000,00) (100,00) 5.05 . 5.05.15 . 01 . 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 Perkantoran/T eknis 5.05 . 5.05.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 5.05.5.05.15.01.12.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 01 . 13 Penyediaan jasa Propaganda/Pubiikasi/Pameran 9.856.250,00 0,00 (9.856.250,00) (100,00) 5.05 . 5.05.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.856.250,00 0,00 (9.856.250,00) (100,00) 5.05. 5.05.15 .01 . 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Da lam Daerah 17.401.000,00 13.401.000,00 (4.000.000,00) (22,99) 5.05 . 5.05.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.401.000,00 13.401.000,00 (4.000.000,00) (22,99) 5.05 . 5.05.15 . 01 . 15 Penyediaan Jasa Sewa Pedengkapan 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 5.05.5.05.15.01.15.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 52.457.300,00 47.140.750,00 (5.316.550,00) (10,14) Aparatur 5.05 . 5.05.15 . 02 . 04 Pemeliharaan rutin/berkaia gedung kantor 13.008.700,00 13.008.700,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.008.700,00 13.008.700,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 02 . 05 Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan 31.715.000,00 31.715.000,00 0,00 0,00 dinas/operasional 5.05 . 5.05.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.715.000,00 31.715.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 02 . 06 Pemeliharaan rutin/berkaia pedengkapan gedung 7.733.600,00 2.417.050,00 (5.316.550,00) (68,75) kantor 5.05 . 5.05.15 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.733.600,00 2.417.050,00 (5.316.550,00) (68,75) 5.05 . 5.05.15 . 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00) Aparatur 5.05 . 5.05.15 . 03 . 01 Pend idi kan dan pelatihan Forma! 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00) APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN M Halaman 1 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) °/o 1 2 3 4 5 6 7 5.05 . 5.05.15 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) (40,00) 5.05 . 5.05.15 . 04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 56.150.000,00 56.150.000,00 0,00 0,00 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD 5.05 . 5.05.15 . 04 . 01 Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar 999.000,00 999.000,00 0,00 0,00 reaiisasi kinerja SKPD 5.05 . 5.05.15 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 999.000,00 999.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 997.000,00 997.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 997.000,00 997.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Reaiisasi Anggaran 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.549.000,00 2.549.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.549.000,00 2.549.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 05 Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 BELANJA PEGAWAI 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00 5.05 . 5.05.15 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 SURPLUS i (DEFISIT) (541.823.950,00) (475.750.650,00) 66.073.300,00 (12,19) PARAF KOORDINASI RAF JABATAN NO 1235 KABAG HOKUM 916 SETDAKAB ASSISTEN ] ASSISTEN ft RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 latojkg wt •«NOR 6 TAHUK 3C& T^™*6 WBAhAM WB^tfBRSPAT^ ®>^XDAEWN TM<^AW^RA^7QX) PEMERINTAH KABU PATEN LAM PUNG BARAT RE KA POUL ASI PERUBAHAN BELANJA MENU RUT URUSAN PEMERINTAHAN DA ERA H ORGAN ESA SI, PROGRAM DAN KEG I ATA N TAM JN AKGGARAM 2020 MODE mtN URUSAK O3GAMSAEI. FROGGY 3AH KEG2ATM< SEBELLMPElUBAFOfl BERFAMBAH ƒ (BEPJCUMMS) JEMISBEJUI1A JUMJIH ZEUS KLAAfM. lUMLAH ’KL^Al BARA AIG LIASA MO>M ’ega er Af BAftANE LMSA MWAI (Mi 1 2 3 4 5 S=!*Cd! 7 B L 1« -7 -B + 9 U-19- e 12 1 Urman Mijt Pciat*araeiD»3- |SÜ=,.>5SlCC L3C.0G3:-5E.Xj€JC JM7S.5M 579 X 370 302. J.X4.M 5S 264 S2 1453 Jl UX«: mxkojs ;i9JBC.3SE =>X4 :S7.5MO8S.^,25 ;X.«M952S0,a5) CSi») i.CL PeidkAan k-22?ir;»ojo eao=?9.«nc3 «.«esn.aoooc 65 07757« KXXO 1SCÖ.O5J3M4» 3€.«7 êürsawo 42J(X.i43.2K>m 83. 5BP <556.^30,» (2X90111290,001 LX LM.C1 M-m ’end<ftm dn Ktoucaraan .L2Z?X^.W,3O 291« Ï^.WD <5*«*X.®0O2 ESO^SMOtXX» 15023.905X00,® Iter’ Et73OMD 42JPCJC.ÏXX» 8= 98?-=5&=3V» GX9C 12149OL0C1 <2,43 1 LX 1X1X1. Cl zicoica 337 =71.500! 00 COC 3e53?TKMOC ^4».00C,® 2C7.0M 50O4> 2S5J5ÖHD/X> (ii70uxaiwi (3V«: - - -_ . . ... • •• - - .• .••• • • • ... .. . . •• .. .... :A. 1.01 Si x t Pe->«4wn.3Ba Sral karnvat ca 1 33100030 C|00 133»>XCC q,» 1.3» MOpO 123'3.000X0 o.w C.00 rot.m:: x cc Fer-^ies- Pass Km 'tai. Surber Deys Vc&ili* V> UJ00C30O.3> tin lü a» 23.300 MO, X 2X2C0XOX0 izxjjoai.» IJM.1&C] X OC f€rr»el?! .^w P>-»sMicr Brener <n3 «r E-a6«p»ar6 V0 17JEE.30CM» cm 17523 q,® 27X25CO0X :4c ]?°25Ja>X» •A C.00 iri.ixci x > F«n«fE>'jaM Mi>-«j^iceungsi VO 1261 300 X CJ» 3 0,03 UM COO.X i^coxooxo CA i oi. Lxxn . x X FareSM- JbM Coe sin Cerar 1 XC0K.CC* UCiSKOO Cf» e 30850403 «.».ooq,w 4.UCSS00.3C la-sxoxo C.00 id: . vx.01 . m 36 He»*K *ar A«t“i>s£Bikr CA 31X4030 C-j axo X ;:-2»4D 40: =0214 OO: .K c,« = 31214X00X0 •A ca LOL LC1XH . 31 3» Pan-Te at Ea^rv; 7mter den Aerg^B xlw <A 3.M 0:721X43 <W' 55.453 Ö03XS 55JCLX00XO t753»,0C> •130 Ui. ixi xn . 3i •35 9eri4.“e-Xitj °A ta&ooc.cc XM 4 538 50040 ovee «XSXXÜW UK ^5 300X0 •A CX3 m. i cixm . :i « ^ïCaanBzra-Eeaïr :an fcutuM- Pe,-uTctaQ»«araBr nnr uecwc.oc X» 3 CK. 200-00 <M2 1M>OC2«: <A 33« 300X0 •A OA Ut. Kim Cl. K (e^nn Mska-.sr an *lrw ar OJX ; >116 ax.ee X» SIÜ2OC» 0X2 ;9L21GCM.<K CA iM&XCAD •A vo ix. mm .ci. ik 3p»J -tapai <xnl-H»9 inkrikil he sant 0U30 ttSJBCCCOC XX' ébxexc:» axo 29X8OXG3XC CA <300 30C',D BOCOSAQXO:» :«7A) ix:.mm e.. O =er »«l»ea Lssa F«p^ tèwHj rites» Pi -kts 2 jenxanc OLX SH51XC.30 ox< =aaoua>jx< <A 4*>J0B 3XJO iCT-zjoojar. SIPS) 1.0:. 1X.3L X. 14 :Jt>e:-W<4 «oofdrot 3nFcnrt*e«n telen Daea* ova 735800CPC <v>: 73X3L3DC.30 0X0 2S350X0QJCC CA 25390 2X,D 47E75J00UOT' ' 1.01. 1OL31. X 16 ferveefc’-» Isa “* E»atar«ar menet c*n Said O.M uxncocjx <v: 1MPC.JPC03 oxc K-30CXCC.C€ UXD0 JX,» 9A OA 1 91. 1XLDI . X 17 Fencais.-. tea mila>\ *drtn5t-aaFe*arto-5L~*Tï O» CM ax C.O3 04c oxc v: 3A QA 1 31 LOLOt . K ^s^ia Sm 5*w» Aw Awmuwm M» "— — ZJBCMXDOO 3F,OI3QOqiB 'S<SX«U2 4253C13K,0C 2JXS2.CCOXC 2S7«2-XjCXC 4&2E9 0CXX< «nSF’XK,® PJ30 :axr • 5 1M IXLü. .02 Rcn^erm rw eraojae Gedun^ M anfcr • • . • . •. . - ... ’ - - ...... 31 900 OM izroav: ucca>;o: C.X BA U® (92oc:axr «10W MM 1X1X1 . « » Re-geta’ iK jnpute,3a- Tgan Kon aete X» iinxoaojc 2CXCCXDC.0'. c,x mx 3CMXXX2 X 300 20^30 3A OXC UR 1X1X1.« o r^mtf-ane- RutwesrMa ödngMitr 2J6COTM T O >5 CCEUX) CJC 1S=EXDCX2 ZMIJOOX 7 3xJCC4 ax- SXEX^» 3XB 0X2 izi.c:.a CS Pntf jmr RulMataa Mr^arsen Jne^’^rafcr.i ICC ! 9.455 QOQUM> c.x >93E3JOQ>: 9,X 382 57SJ3MX OUDC 3ci «a:,» I^TOJOOA <141 1X1. 1X03. Cï Cc Pergpdfea Hersacar Gecxqtentr =A 3UW | 3%2CaCK.X 0,® WC ïix.xox-: 26 secA,» >A OA nE^Mnus: rewj.-jFKJwifraxTJWi. ^e^wrn*.-, m=» -t ^exsasj -ala-rariO OPD KABAGHUKUM 4- KODE U RAI AN UPUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JENIS BELANJA JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL PEGAWAI BARANG & JASA MODAL (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10-6 12 5.05 . 5.05.15. 04. 04 Penyusunan pdaporan keuangan akhlr tahun 0,00 2.549.000,00 0,00 2.549.000,00 0,00 2.549.000,00 0,00 2.549.000,00 0,00 0,00 5.05.5.05.15.04.05 Kegiatan Pengeldaan Keuangan Daerah 49.600.000,00 200.000,00 0,00 49.800.000,00 49.600.000,00 200.000,00 0,00 49.800.000,00 0,00 0,00 JUMLAH 63.024.388.154,00 268.954.472.332,20 211.520.886.074,15 543.499.746.560,35 71.117.822.145,30 274.970.032.800,85 235.319.730.573,00 425.507.008.985,75 (117.992.737.574,60) (21,71) REKAPnULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 76 LAM PI RAN V PE RATU RAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG LAMPUNG BARAT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DA LAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HAN BEI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN KODE URAIAN JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5=4-3 6 01 PELAYANAN UMUM 398.935.871.241,93 390.300.268.795,76 (8.635.602.446,17) (2,16) 01 2 10 Komunikasi Dan Informatika 23.221.034.805,00 19.855.571.985,00 (3.365.462.820,00) (14,49) 01 4 01 Perencanaan 8.102.201.550,00 6.165.706.023,00 (1.936.495.527,00) (23,90) 01 4 02 Keuangan 236.589.153.759,68 251.712.134.380,76 15.122.980.621,08 6,39 01 4 03 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 6.797.827.068,00 4.752.940.155,00 (2.044.886.913,00) (30,08) 01 4 04 Penelitian dan Pengembangan 3.257.258.400,00 2.707.349.422,00 (549.908.978,00) (16,88) 01 4 05 Penanggulangan Bencana Daerah 5.207.104.900,00 4.212.471.009,00 (994.633.891,00) (19,10) 01 5 02 Sekretariat DPRD 39.898.341.970,00 35.993.741.749,00 (3.904.600.221,00) (9,79) 01 5 03 Sekretariat Daerah 55.726.117.800,00 45.070.627.822,00 (10.655.489.978,00) (19,12) 01 5 04 Inspektorat 6.777.270.050,00 7.268.826.413,00 491.556.363,00 7,25 01 5 05 Kecamatan 13.359.560.939,25 12.560.899.837,00 (798.661.102,25) (5,98) 02 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 15.044.313.549,00 14.415.391.934,00 (628.921.615,00) (4,18) 02 1 05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 13.105.663.250,00 12.967.653.768,00 (138.009.482,00) (1,05) 02 2 15 Persandian 152.539.000,00 105.914.000,00 (46.625.000,00) (30,57) 02 5 01 Kantor Kesbang dan Politik 1.786.111.299,00 1.341.824.166,00 (444.287.133,00) (24,87) 03 EKONOMI 61.481.130.783,00 49.296.767.891,50 (12.184.362.891,50) (19,82) 03 2 01 Tenaga Kerja 1.183.172.600,00 955.048.300,00 (228.124.300,00) (19,28) 03 2 03 Pangan 3.891.849.550,00 3.657.758.788,50 (234.090.761,50) (6,01) 03 2 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.373.255.100,00 5.143.071.316,00 (1.230.183.784,00) (19,30) 03 2 09 Perhubungan 7.004.012.790,00 5.793.189.750,00 (1.210.823.040,00) (17,29) 03 2 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4.404.993.000,00 4.005.634.101,00 (399.358.899,00) (9,07) 03 2 12 Penanaman Modal 4.450.526.306,00 2.968.742.899,00 (1.481.783.407,00) (33,29) 03 3 01 Kelautan dan Perikanan 6.893.297.531,00 5.705.201.704,00 (1.188.095.827,00) (17,24) 03 3 03 Pertanian 21.789.294.706,00 16.194.144.804,00 (5.595.149.902,00) (25,68) Perdagangan 2.872.509.000,00 3.317.152.029,00 444.643.029,00 15,48 3^ w ^^Ondpstri 2.618.220.200,00 1.556.824.200,00 (1.061.396.000,00) (40,54) lUi :um i BUPATI LAMPUNG B SETDAKA3 i2 SIL MABSUS Halaman REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA KABAG HUKUM ASSISTED KODE URAIAN JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5=4-3 6 04 LINGKUNGAN HIDUP 15.388.248.546,00 13.556.094.876,00 (1.832.153.670,00) (11,91) 04 2 05 Lingkungan Hidup 13.624.535.066,00 12.082.385.026,00 (1.542.150.040,00) (11,32) 04 3 04 Kehutanan 1.763.713.480,00 1.473.709.850,00 (290.003.630,00) (16,44) 05 PERUMAHAN DAN FASILTTAS UMUM 154.979.676.397,11 79.409.504.364,00 (75.570.172.033,11) (48,76) 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 146.799.334.397,11 73.253.838.364,00 (73.545.496.033,11) (50,10) 05 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 5.455.524.000,00 5.346.016.000,00 (109.508.000,00) (2,01) 05 2 04 Pertanahan 2.724.818.000,00 809.650.000,00 (1.915.168.000,00) (70,29) 06 KESEHATAN 181.829.397.350,99 183.232.767.092,25 1.403.369.741,26 0,77 06 1 02 Kesehatan 172.342.580.850,99 174.000.457.860,25 1.657.877.009,26 0,96 06 2 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 9.486.816.500,00 9.232.309.232,00 (254.507.268,00) (2,68) 07 PARI WIS ATA DAN BUDAYA 12.845.721.679,00 10.140.302.693,00 (2.705.418.986,00) (21,06) 07 2 13 Kepemudaan dan Olahraga 6.517.771.100,00 5.483.201.174,00 (1.034.569.926,00) (15,87) 07 2 16 Kebudayaan 1.456.366.900,00 1.029.560.500,00 (426.806.400,00) (29,31) 07 3 02 Pariwisata 4.871.583.679,00 3.627.541.019,00 (1.244.042.660,00) (25,54) 08 PENDIDIKAN 291.347.106.850,00 290.095.682.472,00 (1.251.424.378,00) (0,43) 08 1 01 Pendidikan 287.370.483.200,00 287.084.295.874,00 (286.187.326,00) (0,10) 08 2 17 Perpustakaan 3.812.244.150,00 2.981.086.598,00 (831.157.552,00) (21,80) 08 2 18 Kearsipan 164.379.500,00 30.300.000,00 (134.079.500,00) (81,57) 09 PERLINDUNGAN SOSIAL 15.605.774.572,00 13.890.482.708,00 (1.715.291.864,00) (10,99) 09 1 06 Sosial 7.704.286.850,00 6.336.029.050,00 (1.368.257.800,00) (17,76) 09 2 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.616.109.642,00 990.291.109,00 (625.818.533,00) (38,72) 09 2 06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.285.378.080,00 6.564.162.549,00 278.784.469,00 4,44 1 147 4^^969,03 1.044.337.262^26.51 (103.119.978.142,52) (8,99) LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PER GOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 PARAF KOORDE ASI' BUPATI LAMPUNG 25A MABSUS ASSiSTEN NCH JABATAN SETDAKAB GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAHTENAGA FUNGSIONAL STAF STRUKTURAL1 II III IV V inspektorat kesehatan pendidikan pertanian Golongan IV/e Golongan IV/d 1 1 Golongan IV/c 22 - 7 7 36 Golongan IV/b 2 55 - 1 2 345 1 1 407 Golongan IV/a 1 78 21 4 10 416 7 10 547 JUMLAH GOLONGAN IV - 26 133 21 - 5 12 768 8 18 991 Golongan IIIJi 27 197 5 91 323 4 22 669 Golongan lll/c 3 231 3 59 274 5 48 623 Golongan lll/b 84 2 110 221 2 187 606 Golongan lll/a 3 48 176 2 270 499 JUMLAH GOLONGAN III - 30 515 - 10 308 994 13 527 2.397 Golongan ll/d 32 37 - 49 118 Golongan ll/c 96 21 - 128 245 Golongan ll/b 1 3 34 1 75 114 Golongan ll/a 1 19 - 31 51 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 2 131 111 1 283 528 Golongan l/d 1 1 Golongan 17c 6 6 Golongan l/b 8 8 Golongan l/a - - JUMLAH GOLONGAN 1 - - - - - - - - - 15 15 TOTAL - 26 163 536 - 17 451 1.873 22 843 3.931 6 TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN 2020 BUPATI LAMPUNG ILMABSUS NOMOR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH No. TahunPenyertaanModal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah BentukpenyertaanModal(investasi)daerah Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu Penyertaan modal tahun ini Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini Sisa modal yang belumdisertakan Hasilpenyertaanmodal(investasi)daerah tahun ini Jml modal (investasi) yg akanditerimakembali tahun ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan s.d. tahun ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2020 PT. Bank Lampung Perda propinsi Dati I Lampung No. 15 Th. 1992 Tg. 10/12/1992 Tentang Bank Pembangunan Lampung Penyertaan Modal 1.000.000.000 10.207.728.061 4.000.000.000 14.207.728.061 JUMLAH 1.000 000 000,00 10.207.728.061,43 4.000.000.000, OQ TT °’00 0,00 0,00 0,00 TTTsaRATAN l Ui 1 SHDAKAB assisten_L— 'assisten 7TT 4 'TEtT 5 u LAMPI RAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 No. Kode Judul Kegiatan Jumlah Anggaran Tahun 2019 Jumlah Realisasi sampai dengan akhirTA 2019 Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2020 APBD TA 2019 Perubahan APBD TA 2019 APBD Perubahan APBD 1 2 3 4 5 6 7 8 1.2.3. NIHIL 4.5. dst. JUMLAH LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR : 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 No Sumber pinjaman daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal / TahunPerjanjian pinjaman / obligasi JumlahPinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Jangka waktu pinjaman(tahun) Persentase bunga pinjaman Tujuan penggunaanpinjaman Jumlah pembayaran tahun ini(Rp) Jumlah Sisa Pembayaran (Rp) pokok Pinjaman Daerah Bunga pokok Pinjaman Daerah Bunga (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NIHIL F .«<» » «At d'wtKUUi *) coret yang tidak perlu B

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); ABn KABAG UrU HUKUM
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Opn KA6AG HUKUM
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31.Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
32.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); OPD IhSkum
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
42.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulanan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
43.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
44.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat; oPD SggOSJ
45.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);
46.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tanun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016;
47.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);
49.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
50.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1); 51 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 6); 52 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

a.Pendapatan
1. 1.Semula Rp 1.121.507.601.470,03
2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (108.422.335.551,24) Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.013.085.265.918,79 VFÜ HUKUM h ƒ
b.Belanja
1. 1.Semula Rp 1.147.457.240.969,03
2. 2.Bertambah / (berkurang) Rp (103.119.978.142,52) Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp 1.044.337.262.826,51 Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan Rp (31.251.996.907,72)
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan a) Semula Rp 26.949.639.499,00 b) Bertambah / (Berkurang) Rp 8.302.357.408,72 Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 35.251.996.907,72
2. 2.Pengeluaran a) Semula Rp 1.000.000.000,00 b) Bertambah / (Berkurang) Rp 3.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 4.000,000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp 31.251.996.907,72 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah
  1. 1.Semula Rp 65.728.304.508,13
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 42.999.171,61 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 65.771.303.679,74
2. b.Dana perimbangan
  1. 1.Semula Rp 811.938.611.059,90
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (101.819.184.943,90) Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 710.119.426.116,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  1. 1.Semula Rp 243.840.685.902,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (6.646.149.778,95) Jumlah Lain - lain pendapatan daerah yang sah Setelah Perubahan Rp 237.194.536.123,05
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
1. a.Pajak daerah
  1. 1.Semula Rp 11.555.032.178,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (570.994.692,00) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp 10.984.037.486,00
2. b.Retribusi daerah
  1. 1.Semula Rp 4.350.705.973,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 404.132.274,00 Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp 4.754.838.247,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  1. 1.Semula Rp 4.431.364.507,13
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 326.603.906,34 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.757.968.413,47
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp 45.274.459.533,27
(3)Rp 19.938.069.241,00 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan 500.613.338.000,00Rp Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 189.568.018.875,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan 52.426.327.900,00Rp Jumlah pendapatan dana darurat setelah Perubahan Rp Rp 58.752.140.223,05
1. d.Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah 126.016.068.000,00Rp
2. e.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah Rp

Pasal 3

(1)618.830.253.840,76Rp Rp 234.594.448.059,90 Rp (45.026.429.184,90) Rp Ra Rp 40.902.044.900,00 Rp 11.524,283.000,00 Rp 603.957.494.408,68 Rp 14,872.759.432,08 Rp Ra Jumlah bantuan keuangan dan propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja tidak langsung
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah dana penyesuian dan otonomi khusus setelah Perubahan
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan
2. c.Dana alokasi khusus
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah / (Berkurang)
  5. 1.Semula
  6. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah lain - lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan
3. b.Dana darurat
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
  3. 1.Semula
  4. 2.Bertambah / (Berkurang)
4. a.Hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
5. b.Dana alokasi umum
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
6. a.Dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak Rp 127.431.785.000,00 Rp (1.415.717.000,00) Rp 45.391.201.850,00 Rp (116.742.316,73) Rp 19.683.334.000,00 Rp 254,735.241,00 Rp 557.660.829.000,00 Rp (57.047.491.000,00) Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan OPD IrabaTF
7. c.Dana bagi hasil pajak Dari Provinsi
  1. 1.Semula Rp 75.506.856.002,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (16.754.715.778,95) Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah Perubahan
8. b.Belanja langsung
  1. 1.Semula Rp 543.499.746.560,35
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (117.992.737.574.601 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp 425.507.008.985,75
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp 389.784.516.085,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 1.233.796.234,21 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 391.018.312.319,21 Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp Jumlah belanja hibah setelah Perubahan 15.419.867.900,00Rp Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 250.000.000,00 Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp 1.573.887.700,00 Rp 17.035.908.400,00 Rp (1.616.040.500,00) Rp Rh Rp Rh
2. d.Belanja hibah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
3. c.Belanja subsidi
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
4. e.Belanja bantuan sosial
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
5. f.Belanja bagi hasil
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
6. b.Belanja bunga sejumlah
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 1.590.573.900,00 Rp (16.686.200,00) Rp 250.000.000,00 Rh z Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan 183.515.516.683,00Rp Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp 27.052.669.238,55 Rp 2.367.914.340,68 Rp 24,684.754.897,87 Rp 192.928.581.683,00 Rp (9.413.065.000,00)
7. h.Belanja tidak terduga
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
8. g.Belanja bantuan keuangan
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah / (Berkurang)
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai
  1. 1.Semula Rp 63.024.388.154,00
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp 5.141,954.909,30 Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp 68.166.343.063,30
2. b.Belanja Belanja barang dan jasa
  1. 1.Semula Rp 268.954.472.332,20
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (57.582.939.872,35) Jumlah belanja barang dan Jasa setelah Perubahan Rp
3. c.Belanja modal
  1. 1.Semula Rp 211.520.886.074,15
  2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp (65.551.752.611,55) ——— '' ^xnrïlah belanja modal setelah Perubahan Rp OPD l ƒ j 211.371.532.459,85 145.969.133.462,60

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :(1) Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp 35.251.996.907,72 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan 4.000.000.000,00Rp

(2)Jumlah SiLPA T.A sebelumnya setelah Perubahan 35.251.996.907,72Rp Rp
1. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp Rp
2. e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp Rp
(3)Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp b Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah 1.000.000.000,00Rp Rp 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00Rp opd ; Rp 26.949.639.499,00 Rp 8.302.357,408,72 Rp 26.949.639.499,00 Rp 8.302.357,408,72 Rp Rr Rp R£ 1. 2. Rp Rp.

1.Semula
2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Semula Bertambah / (Berkurang)
1.Semula
2.Bertambah / (Berkurang) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a.pembentukan dana cadangan sejumlah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (Berkurang)
3. 1.Semula
4. 2.Bertambah / (Berkurang)
b.Pengeluaran sejumlah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (Berkurang)
a.Penerimaan sejumlah
1. 1.Semula
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Jumlah penyertaan modal (invetasi) daerah setelah Perubahan Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
d.Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 1.000.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00
f.Penerimaan piutang daerah sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan
b.Pencairan dana cadangan sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan
c.Pembayaran pokok utang sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan Rp
d.Pemberian pinjaman daerah sejumlah
1. 1.Semula Rp
2. 2.Bertambah / (Berkurang) Rp - Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah Rp setelah Perubahan

Pasal 5

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
8.Lampiran VIII Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9.Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya melelalui belanja tidak terduga.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beijalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (59)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1991

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 123 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.07/2020

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3