DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak;
b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten di dalam penyelengaraan Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang N 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah nngkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menten Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabu paten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 170);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah di mana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak
6.Hak adalah hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi , oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat. 7• Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang memiliki sistem Pembangunan dan Pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
8.Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan didalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
9.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak.
10.Gugue Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim atau lembaga koordinatif Pemerintahan Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelengaraan Kabupaten Layak Anak.
11.Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat satuan keija untuk memberikan dukungan administrasi kepada OPD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimana sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
12.Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu menurut hukum.
13.Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
14.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis manpun usaha sosial.
15.Forum Anak adalah Organisasi Sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatanya ditentukan oleh Peraturan Bupati.
16.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan drajat ketiga.
17.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintah (tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan) yang resmi dan bekeijasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati peraturan yang ada.
18.Pusat .Data dan Informasi anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
19.Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta menadapat perlindungan dan keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
20.Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
21.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAZPA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.

Pasal 2

Penyelcngaraan KLAdilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a.non diskiminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup;
d.kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

(1)Peraturan KLA bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak.
(2)Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; C. melindungi anak dan ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
3. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
4. e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
5. f.membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
6. g.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pekon/Kelurahan dan Masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
7. h.mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pekon/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
8. i.mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. 4

Pasal 4

Kabupaten Layak Anak yang diselengarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu meliputi:

a.tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparasi, akuntabilasi, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b.non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisiK mental maupun psikis anak;
c.budaya dan kearifan lokal;
d.kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan KLA meliputi:

a.hak dan kewajiban anak;
b.persiapan;
c.perencanaan;
d.pelaksanaan;
e.peran serta masyarakat;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.pendanaan;
h.pelaporan; dan
i.pembinaan dan pengawasan;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dart kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun
b.menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
e.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
f.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
g.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
h.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
i.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing. [OPD HUKUM ; 5 mTi

BAB IV

PERSIAPAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakanKLA, dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA.
(2)Pembentukan Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Gugus Tugas KLA merupakan Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
(4)Pimpman Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas dan tim teknis KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
(3)Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.

Pasal 10

(1)Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.
(2)Gugus tugas KLA dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. b.menyusun RAD-KLA; C. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembnagan KLA;
3. d.melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
4. e.melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
5. f.membuat laporan kepada Bupati
(3)Dalam melaksakanan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),gugus tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. b.melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA; C. membina dan melaksanakan hubungan keija sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan kei urahan/pekondalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/pekon; dan
3. d.mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA. Pasal 1 1 Tugas tim teknis KLA meliputi:
4. a.mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan KLA sesuai kewenangannya;
5. b.melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas dan fungsinya; dan C. membenkan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan Anak.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan generasi penerus bangsa dan dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya hak anak;
b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten di dalam penyelengaraan Kabupaten Layak Anak;
c.bahwa Indonesia yang telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang hak-hak anak, berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3.Undang-Undang N 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah nngkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Menten Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabu paten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
8.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 170);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT dan BUPATI LAMPUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah di mana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak atau Undang-Undang Perlindungan Anak
6.Hak adalah hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi , oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat. 7• Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang memiliki sistem Pembangunan dan Pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintergrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
8.Indikator KLA adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan didalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
9.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak.
10.Gugue Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim atau lembaga koordinatif Pemerintahan Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelengaraan Kabupaten Layak Anak.
11.Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat satuan keija untuk memberikan dukungan administrasi kepada OPD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dimana sekretariat dan personilnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
12.Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menentukan sesuatu menurut hukum.
13.Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran, anak yang mengalami tindak kekerasan.
14.Swasta adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis manpun usaha sosial.
15.Forum Anak adalah Organisasi Sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatanya ditentukan oleh Peraturan Bupati.
16.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan drajat ketiga.
17.Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintah (tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan) yang resmi dan bekeijasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati peraturan yang ada.
18.Pusat .Data dan Informasi anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
19.Perlindungan Anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta menadapat perlindungan dan keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
20.Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
21.Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAZPA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis.

Pasal 2

Penyelcngaraan KLAdilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

a.non diskiminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup;
d.kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 3

(1)Peraturan KLA bertujuan untuk menjadi acuan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak.
(2)Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
2. b.menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat; C. melindungi anak dan ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
3. d.mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
4. e.mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak;
5. f.membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
6. g.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pekon/Kelurahan dan Masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
7. h.mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pekon/Kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
8. i.mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA. 4

Pasal 4

Kabupaten Layak Anak yang diselengarakan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan prinsip yaitu meliputi:

a.tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu transparasi, akuntabilasi, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
b.non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisiK mental maupun psikis anak;
c.budaya dan kearifan lokal;
d.kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan KLA meliputi:

a.hak dan kewajiban anak;
b.persiapan;
c.perencanaan;
d.pelaksanaan;
e.peran serta masyarakat;
f.pemantauan dan evaluasi;
g.pendanaan;
h.pelaporan; dan
i.pembinaan dan pengawasan;

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Pasal 7

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.menghormati orang tua, wali dan guru, dan orang yang lebih tua dimanapun
b.menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
c.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
d.mencintai tanah air, bangsa dan negara;
e.melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
f.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
g.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
h.menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan;
i.bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing. [OPD HUKUM ; 5 mTi

BAB IV

PERSIAPAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakanKLA, dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA.
(2)Pembentukan Gugus Tugas dan Tim Teknis KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Gugus Tugas KLA merupakan Lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.
(4)Pimpman Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan gugus tugas dan tim teknis KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
(3)Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak.

Pasal 10

(1)Gugus Tugas KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA.
(2)Gugus tugas KLA dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. b.menyusun RAD-KLA; C. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembnagan KLA;
3. d.melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
4. e.melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
5. f.membuat laporan kepada Bupati
(3)Dalam melaksakanan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),gugus tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
2. b.melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA; C. membina dan melaksanakan hubungan keija sama dengan pelaksana pengembangan KLA ditingkat kecamatan dan kei urahan/pekondalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/pekon; dan
3. d.mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA. Pasal 1 1 Tugas tim teknis KLA meliputi:
4. a.mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan KLA sesuai kewenangannya;
5. b.melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas dan fungsinya; dan C. membenkan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala OPD yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan Anak.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Pasal 7

PERSIAPAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Pasal 7

PERSIAPAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1990