Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 43
Menetapkan : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi: Paragraf 3 Fungsi
Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 2 Tugas Pokok
Dinas Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagi.an Kelima Dlnas Soslal Paragraf 1 Kedudukan
( 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 29 B, Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi menyelenggarakan fungsi;
Paragraf 3 Fungsi Pasal 29 C Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok rnelaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 29 B Paragraf 1 Kedudukan Pasal 29 A Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kellina A Dlnas Tenaga Kerja dan Tranamlgraal
d, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi:
dan
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 29 D
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi : Paragraf 3 Fungsi
Dinas Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perdagangan dan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang berlaku. Paragraf 2 Tugas Pokok
Dinas Perdagangan dan Pasar adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Pasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 1 Kedudukan
Bagian Ketujuh Dlnas Perdagangan dan Pasar
dan
{2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. {3} Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Paragraf 4 Susunan Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 B, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi : Paragraf 3 Fungsi Pasal 37 C Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan asas otonom.i dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 2 Tugas Pokok Pasa.1 37 B Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pernerintah Daerah dibidang Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Paragraf 1 Kedudukan Pasal 37 A Bagian Ketujuh A Dina• Koperasi, Perlndustrlan dan Usaha Kecll Menengah
2.SeksiUsahalndustri;dan
Paragraf 4 Susunan Organisasi Pasal 37 D
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi : Paragraf 3 Fungsi
Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asa.s otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pokok
Paragraf 1 Kedudukan
Bagian Keempatbelas Dinaa Kebersihan clan Pertamanan
( 1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
2.SeksiPertamanan;dan
Paragraf 4 Susunan Organisasi
Membuka PDF…