DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

Pasal 28

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagi.an Kelima Dlnas Soslal

Pasal 26

2.Ketentuan Bagian Kelima Paragraf 1Pasal26, Paragraf 2 Pasal 27, Paragraf 3 Pasal 28 dan Paragraf 4 Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

f.Dinas Tenaga Kerja dan Tranamigrasi:
g.Dinas Perhubungan;
h.Dinas Komunikasi dan Informatika;
i.Dinas Perdagangan dan Pasar;
j.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
k.Dinas Pertambangan dan Energi;
l.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
m.Dinas Pertemakan;
n.Dinas Kelautan dan Perikanan;
o.Dinas Kehutanan;
p.Dinas Perkebunan;
q.Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
r.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
s.Dinas Pendapatan Daerah;
t.Dinas Pekerjaan Umum. ( 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi :
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
1. 1.Seksi Orang dengan Kecacatan, Anak Nakal dan NAPZA;dan
2. 2.Seksi Anak Terlantar dan Lanjut Usia.
d.Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
1. 1.Seksi Jaminan Perlindungan Sosial, Karban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan
2. 2.Seksi Penanggulangan Bencana.
e.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahi:
1. 1.Seksi Pemberdayaan Keluarga, dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial; dan
2. 2.Seksi Pembinaan Sosial, Kepahlawanan, Penyuluhan Sosial dan PSKS.
f.Unit Pelaksana Teknis; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2)Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas,

Pasal 29

a.perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
d.pelayanan administratif; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 29 B, Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi menyelenggarakan fungsi;
a.perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Trarismigrasi;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urn.um dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
1. 3.Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelima A dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 Pasal, yakni Pasal 29 A, Pasal 29 B, Pasal 29 C dan Pasal 29 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Seksi-Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, membawahi:
  1. 1.Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  2. 2.Seksi Perluasan Kerja; dan
  3. 3.Seksi lnformasi dan Penempatan Tenaga Kerja. d, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi:
  4. 1.Seksi Syarat-Syarat Kerja dan JAMSOSTEK;
  5. 2.Seksi Hubungan Industrial; dan
  6. 3.Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. e.Bidang Pengawasan Ketenagakerjaa.n, membawahi:
  1. 1.Seksi Norma Ketenagakerjaan;
  2. 2.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
  3. 3.Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. f.Bidang Transmigrasi, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi;
  2. 2.Seksi Pemindahan dan Penempatan; dan
  3. 3.Seksi Pemukiman dan Pembinaan.
6. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
1. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
2. d.pelayanan administratif; dan
3. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi :

Pasal 36

Dinas Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perdagangan dan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 35

Dinas Perdagangan dan Pasar adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Pasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

4.Ketentuan Bagian Ketujuh Paragraf l Pasal 34, Paragraf 2 Pasal 35, Paragraf 3 Pasal 36 dan Paragraf 4 Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf c, d, e dan I, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam La.mpiran VII Adan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perdagangan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
  2. 2.Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan.
4. d.Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen membawahi:
  1. 1.Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;
  2. 2.Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu Produk; dan
  3. 3.Seksi Konsultasi dan Advokasi Perlindungan Konsumen.
5. f.Bidang Pasar, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Pasar;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Ketertiban Pasar; dan
  3. 3.Seksi Pendapat.an.
6. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. {2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. {3} Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

a.perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Pasar;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Pasar;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perdaga.ngan dan Pasar;
d.pelayanan administratif; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 B, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan berta.nggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak: terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagi.an Ketujuh A dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disieipkan 4 Pasal, yakni Pasal 37 A, Pasal 37 B, Pasal 37 C dan Pasal 37 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(1)Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagi.an Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perindustrian, membawahi:
  1. 1.Seksi Sarana Industri; 2.SeksiUsahalndustri;dan
  2. 3.Seksi Bimbingan Produksi.
4. d.Bidang Koperasi, membawahi :
  1. 1.Seksi Kemitraan Koperasi;
  2. 2.Seksi Usaha Koperasi; dan
  3. 3.Seksi Kelembagaan dan Legalitas Koperasi.
5. e.Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi:
  1. 1.Seksi Kemitraan Usaha Kecil Menengah;
  2. 2.Seksi Bimbingan Usaha Kecil Menengah; dan
  3. 3.Seksi Kelembagaan dan Legalitas Usaha Kecil Menengah.
6. f.Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha, membawahi:
  1. 1.Seksi Promosi dan Pemasaran;
  2. 2.Seksi Pengernbangan Usaha; dan
  3. 3.Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
8. h.Kelompok Jabat.an Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
9. a.perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
10. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
11. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah ;
12. d.pelayanan administratif; dan
13. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah . Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

Pasal 64

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan berdasarkan asa.s otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan dan Pertamanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 62

(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan I, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan,
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah tercantum dalam Lampiran IX A dan merupakan bagian yang tidak terpisahka.n dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Bagian Keempatbelas Paragraf 1 Pasal 62, Paragraf 2 Pasal 63, Paragraf 3 Pasal 64 dan Paragraf 4 Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : ( 1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi :
1. 1.Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Kebersihan, membawahi:
1. 1.Seksi Pendataan dan Pembinaan Dan Pendapatan;
2. 2.Seksi Operasional; dan
3. 3.Seksi Sarana dan Peralatan.
d.Bidang Pertamanan dan Penghijauan, membawahi :
1. 1.Seksi Pembibitan dan Penghijauan; 2.SeksiPertamanan;dan
2. 3.Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
e.Bidang Penerangan Jalan dan Taman, membawahi:
1. 1.Seksi Penerangan J alan;
2. 2.Seksi Penerangan Taman; dan
3. 3.Seksi Pemakaman.
f.Unit Pelaksana Teknis; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungja-wab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

Pasal 28

Pasal 27

Pasal 26

2.Ketentuan Bagian Kelima Paragraf 1Pasal26, Paragraf 2 Pasal 27, Paragraf 3 Pasal 28 dan Paragraf 4 Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

f.Dinas Tenaga Kerja dan Tranamigrasi:
g.Dinas Perhubungan;
h.Dinas Komunikasi dan Informatika;
i.Dinas Perdagangan dan Pasar;
j.Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
k.Dinas Pertambangan dan Energi;
l.Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
m.Dinas Pertemakan;
n.Dinas Kelautan dan Perikanan;
o.Dinas Kehutanan;
p.Dinas Perkebunan;
q.Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
r.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
s.Dinas Pendapatan Daerah;
t.Dinas Pekerjaan Umum. ( 1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi :
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
1. 1.Seksi Orang dengan Kecacatan, Anak Nakal dan NAPZA;dan
2. 2.Seksi Anak Terlantar dan Lanjut Usia.
d.Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
1. 1.Seksi Jaminan Perlindungan Sosial, Karban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan
2. 2.Seksi Penanggulangan Bencana.
e.Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, membawahi:
1. 1.Seksi Pemberdayaan Keluarga, dan Pendayagunaan Sumber Dana Sosial; dan
2. 2.Seksi Pembinaan Sosial, Kepahlawanan, Penyuluhan Sosial dan PSKS.
f.Unit Pelaksana Teknis; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2)Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas,

Pasal 29

a.perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
d.pelayanan administratif; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaim.ana dimaksud dalam Pasal 29 B, Dinas Tenaga Kerja dan Transrnigrasi menyelenggarakan fungsi;
a.perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Trarismigrasi;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urn.um dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
1. 3.Diantara Bagian Kelima dan Bagian Keenam disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelima A dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 4 Pasal, yakni Pasal 29 A, Pasal 29 B, Pasal 29 C dan Pasal 29 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(5)Seksi-Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga kerja, membawahi:
  1. 1.Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  2. 2.Seksi Perluasan Kerja; dan
  3. 3.Seksi lnformasi dan Penempatan Tenaga Kerja. d, Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, membawahi:
  4. 1.Seksi Syarat-Syarat Kerja dan JAMSOSTEK;
  5. 2.Seksi Hubungan Industrial; dan
  6. 3.Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. e.Bidang Pengawasan Ketenagakerjaa.n, membawahi:
  1. 1.Seksi Norma Ketenagakerjaan;
  2. 2.Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
  3. 3.Seksi Tata Laksana dan Pengembangan Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. f.Bidang Transmigrasi, membawahi :
  1. 1.Seksi Pengerahan dan Pendaftaran Seleksi;
  2. 2.Seksi Pemindahan dan Penempatan; dan
  3. 3.Seksi Pemukiman dan Pembinaan.
6. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
1. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
2. d.pelayanan administratif; dan
3. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi :

Pasal 36

Pasal 35

Pasal 34

4.Ketentuan Bagian Ketujuh Paragraf l Pasal 34, Paragraf 2 Pasal 35, Paragraf 3 Pasal 36 dan Paragraf 4 Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf c, d, e dan I, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam La.mpiran VII Adan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar, terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perdagangan, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan;
  2. 2.Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Sarana Perdagangan.
4. d.Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen membawahi:
  1. 1.Seksi Pengawasan dan Penyuluhan Kemetrologian;
  2. 2.Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu Produk; dan
  3. 3.Seksi Konsultasi dan Advokasi Perlindungan Konsumen.
5. f.Bidang Pasar, membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Pasar;
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Ketertiban Pasar; dan
  3. 3.Seksi Pendapat.an.
6. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. {2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. {3} Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 37

a.perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Pasar;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Pasar;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perdaga.ngan dan Pasar;
d.pelayanan administratif; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 37 B, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :

(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi aebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan berta.nggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak: terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagi.an Ketujuh A dan diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disieipkan 4 Pasal, yakni Pasal 37 A, Pasal 37 B, Pasal 37 C dan Pasal 37 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(1)Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah dari:
1. a.Kepala Dinas.
2. b.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagi.an Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Perindustrian, membawahi:
  1. 1.Seksi Sarana Industri; 2.SeksiUsahalndustri;dan
  2. 3.Seksi Bimbingan Produksi.
4. d.Bidang Koperasi, membawahi :
  1. 1.Seksi Kemitraan Koperasi;
  2. 2.Seksi Usaha Koperasi; dan
  3. 3.Seksi Kelembagaan dan Legalitas Koperasi.
5. e.Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahi:
  1. 1.Seksi Kemitraan Usaha Kecil Menengah;
  2. 2.Seksi Bimbingan Usaha Kecil Menengah; dan
  3. 3.Seksi Kelembagaan dan Legalitas Usaha Kecil Menengah.
6. f.Bidang Promosi dan Pengembangan Usaha, membawahi:
  1. 1.Seksi Promosi dan Pemasaran;
  2. 2.Seksi Pengernbangan Usaha; dan
  3. 3.Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.
7. g.Unit Pelaksana Teknis; dan
8. h.Kelompok Jabat.an Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
9. a.perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
10. b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah;
11. c.pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah ;
12. d.pelayanan administratif; dan
13. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah . Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :

Pasal 64

Pasal 63

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 62

(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan I, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
(5)Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan,
(6)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7)Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah tercantum dalam Lampiran IX A dan merupakan bagian yang tidak terpisahka.n dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Bagian Keempatbelas Paragraf 1 Pasal 62, Paragraf 2 Pasal 63, Paragraf 3 Pasal 64 dan Paragraf 4 Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : ( 1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :

a.Kepala Dinas.
b.Sekretariat, membawahi :
1. 1.Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Kebersihan, membawahi:
1. 1.Seksi Pendataan dan Pembinaan Dan Pendapatan;
2. 2.Seksi Operasional; dan
3. 3.Seksi Sarana dan Peralatan.
d.Bidang Pertamanan dan Penghijauan, membawahi :
1. 1.Seksi Pembibitan dan Penghijauan; 2.SeksiPertamanan;dan
2. 3.Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
e.Bidang Penerangan Jalan dan Taman, membawahi:
1. 1.Seksi Penerangan J alan;
2. 2.Seksi Penerangan Taman; dan
3. 3.Seksi Pemakaman.
f.Unit Pelaksana Teknis; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungja-wab kepada Kepala Dinas.
(3)Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, masing-masing dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 28

Pasal 27

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 36

Pasal 35

Pasal 34

Pasal 37

Pasal 64

Pasal 63

Pasal 62

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 28

Pasal 27

Pasal 26

Pasal 29

Pasal 36

Pasal 35

Pasal 34

Pasal 37

Pasal 64

Pasal 63

Pasal 62

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 5 Tahun 2016