DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya-guna dan berhasil-guna, maka Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan perlu dilakukan perubahan dan ditetapkan kembali dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435) ; dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama 3. 4. 5. 6. 7. 8. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Dan BUPATI LAMPUNG SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. PasalI BeberapaketentuandalamPeraturan Daerah Kabupaten LampungSelatan Nomor7Tahun2016tentang PembentukandanSusunanPerangkatDaerah KabupatenLampungSelatan(LembaranDaerahKabupaten LampungSelatan Tahun 2016Nomor16,TambahanLembaranDaerah KabupatenLampung SelatanNomor16),diubah sehingga berbunyisebagai berikut: KetentuanPasal2huruffangka2diubah,sehingga Pasal2berbunyi sebagai berikut: 1.

Pasal 2

DenganPeraturanDaerahinidibentuk Perangkat Daerah dengan susunansebagai berikut: a.SekretariatDaerah KabupatenmerupakanSekretariat DaerahTipeA; b.SekretariatDPRDKabupatenmerupakanSekretariatDPRDTipeA; c.InspektoratDaerahKabupatenmerupakan InspektoratTipeA; d.SatuanPolisiPamongPraja merupakan SatuanPolisiPamongPraja TipeAmenyelenggarakan Urusan PemerintahanbidangKetentraman danKetertiban UmumsertaPerlindunganMasyarakat(suburusan KetentramandanKetertibanUmum);dan e.DinasDaerah, terdiri dari: 1.DinasPendidikanTipeAmenyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan; 2.DinasKesehatanTipeAmenyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidangKesehatan; 3.Dinas PekerjaanUmumdanPenataan RuangTipeA menyelenggarakanUrusanPemerintahan bidang Pekerjaan Umumdan PenataanRuang; 4.Dinas PerumahandanPermukimanTipeAmenyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Perumahan danKawasan Permukiman,Urusan Pemerintahan bidangPertanahan; 5.DinasSosial TipeAmenyelenggarakanUrusanPemerintahan bidangSosial; 6.Dinas TenagaKerjadan TransmigrasiTipeAmenyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidangTenaga KerjadanUrusan Pemerintahan bidangTransmigrasi; 7.DinasPemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak TipeA menyelenggarakan Urusan Pemerintahanbidang Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak; 8.DinasPcngendalian PendudukdanKeluargaBerencanaTipeA menyelenggarakan Urusan PemerintahanbidangPengendalian Penduduk danKeluarga Berencana; 9.Dinas Ketahanan PanganTipeAmenyelenggarakanUrusan bidang Pangan; 10.Dinas Lingkungan Hidup TipeAmenyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Pemerintahansubbidang Kehutanan; 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidangAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan Urusan Sipil TipeA Desa TipeA 13.DinasPerhubunganTipeBmenyelenggarakan Urusan Pemerintahanbidang Perhubungan; 14.Dinas KomunikasidanInformatikaTipeAmenyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang KomunikasidanInformatika, UrusanPemerintahanbidangStatistik dan Urusan Pemerintahanbidang Persandian; 15.DinasKoperasi,UsahaKecildanMenengahTipe B menyelenggarakan UrusanPemerintahan bidangKoperasi, UsahaKecil,danMenengah; 16.DinasPenanamanModaldanPelayananPerizinan TerpaduSatu PintuTipeBmenyelenggarakanUrusanPemerintahan bidang PenanamanModaldanmelekat UnitPelayanan TerpaduSatu Pintuuntukmeningkatkankualitaspelayanan perizinan kepada masyarakat; 17.Dinas KepemudaandanOlah RagaTipeAmenyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang KepemudaandanOlahRaga; 18.Dinas Perpustakaan danKearsipanTipeAmenyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Kearsipandan bidang Perpustakaan; 19.Dinas PerikananTipeAmenyelenggarakanUrusan Pemerintahanbidang KelautandanPerikanan; 20.Dinas PariwisatadanKebudayaanTipeAmenyelenggarakan UrusanPemerintahanbidang PariwisatadanUrusan Pemerintahan bidangKebudayaan; 21.Dinas Tanaman Pangan,Hortikultura, danPerkebunanTipeA menyelenggarakanUrusan Pemerintahan bidang Pertanian; 22.Dinas Peternakan dan KesehatanHewanTipeA menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian; 23.Dinas PerdagangandanPerindustrianTipeAmenyelenggarakan UrusanPemerintahan bidang Perdagangan,Urusan Pemerintahanbidang Perindustriandan UrusanPemerintahan bidang EnergidanSumber DayaMineral;dan 24.Dinas Pemadam KebakarandanPenyelamatanTipeA menyelenggarakan UrusanPemerintahan di bidang Perlindungan MasyarakatsubUrusan Kebakaran. f.Badan Daerah,terdiri dari: 1.Badan Perencanaan Pembangunan DaerahTipeAmelaksanakan fungsi penunjang UrusanPemerintahan bidangPerencanaan; 2.Badan RisetdanInovasiDaerahTipe Bmelaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Penelitiandan Pengembangan; 3.BadanPengelolaKeuangan danAset DaerahTipeA melaksanakanfungsi penunjangUrusan Pemerintahan bidang Keuangan; 4.BadanPengelola Pajakdan Retribusi Daerah TipeA melaksanakan fungsi penunjangUrusanPemerintahan bidang Keuangan; 5.BadanKepegawaiandanDiklat TipeAmelaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidangKepegawaian, Pendidikandan Latihanjdan 6.Badan Kesatuan Bangsa danPolitik TipeAmenyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa danPolitik. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahupaten Lampung Selatan. Ditetapkan di Kalianda pada tanggal (C( JUU c2023 BUPATI LAMPUNG SELATAN, NANANG/ERMANTO Diundangkan di Kalianda pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, TMAMRIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3S ' NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN , PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/ 1398/ LS/ 2023

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016