DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 April 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pada Perusahaan Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
1. 1.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor S Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); BUPATI LAMPUNG SELATAN, DEKGAN RA!IMAT TUHAR YANG MAHA ESA PROVINSI LAMPUKG PERATURAN DAERAH KABUPATER LAMPUNG SELATAR ROMOR O~ TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERA!I AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BUPATI LAMPUNG SELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pasal l BAB 1 KETENTUAN UMUM PERATU~ DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan peraetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan [Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23). Menetapkan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebagai berikut:

a.meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka menunjang program pembangunan daerah; dan Pasa13

(1)Dengan Nama PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMTIRTAJASA KABUPATENLAMPUNGSELATAN,
(2)Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan dan berkantor pusat di lbukota Kabupaten. PasaJ 2

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN PERUSAHAAN, LAPANGAN USAHA

Pasal 6

(1)Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minurn adalah tahun Takwim.
(2)Selambat-lambatnya 3 {tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari dari Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi, Laporan Arus Kas Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Neraca,Perhitungan Laba/Rugi dan laporan Arus Kas Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
(1)Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal dasar pada ayat ( 1) dapat ditambah dari Anggaran keuangan daerah, penyertaan modal dan pinjaman dari pihak ketiga.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari APBD,APBD Provinsi maupun APBN.
(4)Penyertaan Modal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan setiap tahun yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2J dengan persetujuan DPRD.
(6)Semua alat likuidasi disirnpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk.

BAB IV

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

a.membangun, mernelihara, dan menjalankan usaha penyediaan air minurn:
b.menyempumakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
c.menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar; dan
d.menye1enggarakan pelayanan arr mmum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB III

MODAL Lingkup Usaha Perusahaan Daerah Air Minum meliputi :

Pasal 4

b.memberikan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat secara adil, merata dan secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

(1)Calon Direksi harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 ( S 1 );
2. b.mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh] tahun bagi yang berasal dari PDAMatau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. c.lulus pelatihan manajemen air minum dalam atau luar negeri yang telah terakred:itasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. d.rnembuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
5. e.bersedia bekerja penuh waktu;

Pasal 9

(1)Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(2)Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 8

(1)PDAMyang dibentuk oleh Pemerintah didukung dengan organ dan Kepegawaian.
(2)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Direksi dan;
3. c.Dewan Pengawas.

Pasal 7

(4)Selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelurn berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas.
(5)Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Dewan Pengawas belum rnengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dianggap telah disahkan. Direksi mempunyai tugas sebagai beriku t :
1. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
2. b.membina pegawai;
3. c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
4. d.menyelenggarakan adminietrasi umum dan keuangan;

BAB V

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 12

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni sebagai berikut:

a.jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
b.anggota Direksi pada BUMD lainya, BUMN dan badan usaha swasta; dan
c.jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 11

{ 1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan rincian sebagai berikut :

a.1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
b.Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan
c.Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga] orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatu tan dan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. {2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat} tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan.

(3)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul Dewan Pengawas apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM berdasarkan hasil audit kinerja dan audit keuangan.

Pasal 10

f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga rnenurut garis lurus maupun menyamping termasuk menantu dan ipar:
g.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati; dan
h.tidak pernah tersangkut kasus pidana.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 0/o (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan Direksi dalam l (satu] tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengoptimalkan kinerja pada Perusahaan Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
1. 1.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- Undang Darurat Nomor S Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); BUPATI LAMPUNG SELATAN, DEKGAN RA!IMAT TUHAR YANG MAHA ESA PROVINSI LAMPUKG PERATURAN DAERAH KABUPATER LAMPUNG SELATAR ROMOR O~ TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERA!I AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN BUPATI LAMPUNG SELATAN Mengingat Menimbang Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pasal l BAB 1 KETENTUAN UMUM PERATU~ DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan peraetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pernbentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan [Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23). Menetapkan Tujuan Perusahaan Daerah Air Minum adalah sebagai berikut:

a.meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka menunjang program pembangunan daerah; dan Pasa13

(1)Dengan Nama PERUSAHAANDAERAHAIR MINUMTIRTAJASA KABUPATENLAMPUNGSELATAN,
(2)Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan dan berkantor pusat di lbukota Kabupaten. PasaJ 2

BAB II

BENTUK HUKUM, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN PERUSAHAAN, LAPANGAN USAHA

Pasal 6

(1)Tahun Buku Perusahaan Daerah Air Minurn adalah tahun Takwim.
(2)Selambat-lambatnya 3 {tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan Keuangan Tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari dari Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi, Laporan Arus Kas Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Neraca,Perhitungan Laba/Rugi dan laporan Arus Kas Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
(1)Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Modal dasar pada ayat ( 1) dapat ditambah dari Anggaran keuangan daerah, penyertaan modal dan pinjaman dari pihak ketiga.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari APBD,APBD Provinsi maupun APBN.
(4)Penyertaan Modal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan setiap tahun yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pinjaman dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2J dengan persetujuan DPRD.
(6)Semua alat likuidasi disirnpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk.

BAB IV

TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

a.membangun, mernelihara, dan menjalankan usaha penyediaan air minurn:
b.menyempumakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
c.menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar; dan
d.menye1enggarakan pelayanan arr mmum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

BAB III

MODAL Lingkup Usaha Perusahaan Daerah Air Minum meliputi :

Pasal 4

b.memberikan pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat secara adil, merata dan secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku.

(1)Calon Direksi harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
1. a.pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 ( S 1 );
2. b.mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh] tahun bagi yang berasal dari PDAMatau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola Perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
3. c.lulus pelatihan manajemen air minum dalam atau luar negeri yang telah terakred:itasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
4. d.rnembuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
5. e.bersedia bekerja penuh waktu;

Pasal 9

(1)Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
(2)Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
(3)Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4)Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 8

(1)PDAMyang dibentuk oleh Pemerintah didukung dengan organ dan Kepegawaian.
(2)Organ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari :
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Direksi dan;
3. c.Dewan Pengawas.

Pasal 7

(4)Selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelurn berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas.
(5)Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Dewan Pengawas belum rnengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dianggap telah disahkan. Direksi mempunyai tugas sebagai beriku t :
1. a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
2. b.membina pegawai;
3. c.mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
4. d.menyelenggarakan adminietrasi umum dan keuangan;

BAB V

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 12

Direksi dilarang memangku jabatan rangkap yakni sebagai berikut:

a.jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
b.anggota Direksi pada BUMD lainya, BUMN dan badan usaha swasta; dan
c.jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Pasal 11

{ 1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan rincian sebagai berikut :

a.1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
b.Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan
c.Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga] orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatu tan dan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas. {2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat} tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 {satu) kali masa jabatan.

(3)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul Dewan Pengawas apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM berdasarkan hasil audit kinerja dan audit keuangan.

Pasal 10

f.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau Badan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga rnenurut garis lurus maupun menyamping termasuk menantu dan ipar:
g.lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Bupati; dan
h.tidak pernah tersangkut kasus pidana.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan pengembangan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75 0/o (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan Direksi dalam l (satu] tahun atau sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011