DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Badan Permusyawaratan Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan tata tertibBPD,dan usulan pemberhentian anggota BPD.

(3)BPDmenyelenggarakan musyawarahBPDdengan mekanisme, sebagai berikut:
1. a.musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
2. b.musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
3. c.pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
4. d.apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
5. e.pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit Y2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang Vs s y 2
6. f.hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Pu.xa.giuf 6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 40

(1)Musyawarah desa diseleiiggaxakaxx oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa.
(2)Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
(3)Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.penataan desa; h n o r o n o o n n o n c» o o • Mf |• * _ •» • •».** * • '» «•* * •
2. c.kerja sama desa;
3. d.rencana investasi yang masuk ke desa;
4. e.pembentukan BUMDesa;
5. f.penambahan dan pelepasan aset desa; dan
6. g.kejadian luar biasa.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.tokoh adat;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.tokoh pendidikan;
5. e.perwakilan kelompok tani dan pekebun;
6. f.perwakilan kelompok nelayan;
7. g.perwakilan kelompok perajin;
8. h.perwakilan kelompok perempuan;
9. i.perwakilan kelompok pemerhati;
10. j.Pelindungan anak;
11. k.perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
(5)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud oada avat
(4), musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(6)Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Paragraf7 Pembentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa Pasal 41
(1)BPDmembentukpantiapemilihankepala desaserentak dan panitiapemilihankepala desaantarwaktu.
(2)Pembentukanpanitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusanBPD.

Pasal 42

(1)Panitiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1) terdiridari perangkat desa,penguruslembaga kemasyarakatandesa dantokohmasyarakatdesa.
(2)Jumlahanggotapanitia disesuaikan dengan beban tugasdan kemampuan pembiayaan.
(3)Panitiasebagaimana dimaksudpadaayat(1)bertanggung jawab kepadaBPD.
(4)Dalam hal anggota panitia tidakmelaksanakantugas dan kewajibandapatdiberhentikandengan keputusanBPD.

Pasal 43

(1)Panitiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1) melakukan penjaringandanpenyaringan bakal calonkepala desa antar waktu.
(2)Penyaringan bakal calon kepaladesamenjadi calon kepala desa, paling sedikit2(dua)orangdanpaling banyak3(tiga) orang.
(3)Dalamhal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebihdari3(tiga),panitia melakukan seleksitambahan dengan menggunakan kriteriamemilikipengetahuan mengenai pemerintanan desa,tingkat pendidikan,usia dan persyaratanlain yang ditetapkan bupati.
(4)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari2(dua)orang,panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama7(tujuh)hari.
(5)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari2(dua)setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(4), BPDmenunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Paragraf8 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 44

(1)BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
(2)Penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon kepala desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon kepala desa terpilih.
(3)Forum musyawarah desa menyampaikan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 45

BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan. Purugiai 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 46

(1)BPD dan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan atau kepala desa.
(2)Pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
(3)Kaiicangan peraturan desa yang diusuikan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan peraturan desa diterima oleh BPD.
(4)Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan kepala desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
(5)Setiap pembahasan rancangan peraturan desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 47

(1)Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan kepala desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
(2)Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
(3)Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
1. a.penghentian pembahasan; atau
2. b.pembinaan untuk tindak-lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa.
(4)Tindaklanjutpembahasandan kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat(3)hurufbdapatdihadiri camatatau pejabatlainyangditunjukbupati. Paragraf1O Pelaksanaan Pengawasan KinerjaKepalaDesa Pasal 48
(1)BPDmelakukan pengawasanterhadapkinerja kepaladesa.
(2)Pelaksanaanpengawasansebagaimanadimaksudpada ayat
(1)dilakukanmelalui: a.perencanaan kegiatanpemerintahdesa; b.pelaksanaan kegiatan;dan c.pelaporanpenyelenggaraanpemerintahandesa.
(3)BentukpengawasanBPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1) berupamonitoringdanevaluasi.

Pasal 49

Hasilpelaksanaanpengawasankinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal46ayat(1)menjadi bagiandari laporan kinerjaBPD.

(1)BPDmelakukan evaluasi laporan keteranganpenyelenggaraan pemerintahandesa.
(2)Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakanevaluasiataskinerja kepala desa selama1(satu) tahun anggaran
(3)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis,responsif, transparansi,akuntabilitas dan objektif.
(4)Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi: a.capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan APBDesa; b.capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah paerah; c.capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan d.prestasi kepala desa.
(5)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 51

(1)BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
(2)Berdasarkan nasi! evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat
(1)BPD dapat:
1. a.membuat catatan tentang kinerja kepaladesa;
2. b.meminta keterangan atau informasi;
3. c.menyatakan pendapat; dan
4. d.member! ma.sukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa.
(3)Dalam hal kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKKPK dengan memberikan catatan kinerja kepaladesa.
(4)Evaluasi LKKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Paragaraf 12 Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 52

(1)Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada kepala desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa ( FKAK).
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur ketua/ kepala kelembagaan desa yang telah terbentuk.
(3)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan kepaladesa.
(4)Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD Bagian Kesatu Hak BPD

Pasal 53

BPD berhak :

a.mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Paragraf1 Pengawasan

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…