Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 82
Ringkasan
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Badan Permusyawaratan Desa
menetapkan peraturan tata tertibBPD,dan usulan pemberhentian anggota BPD. (3)BPDmenyelenggarakan musyawarahBPDdengan mekanisme, sebagai berikut:
Pu.xa.giuf 6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa
h n o r o n o o n n o n c» o o • Mf |• * _ •» • •».** * • '» «•* * •
Paragraf7 Pembentukan PanitiaPemilihan Kepala Desa Pasal 41 (1)BPDmembentukpantiapemilihankepala desaserentak dan panitiapemilihankepala desaantarwaktu. (2)Pembentukanpanitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusanBPD.
(1)Panitiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1) terdiridari perangkat desa,penguruslembaga kemasyarakatandesa dantokohmasyarakatdesa. (2)Jumlahanggotapanitia disesuaikan dengan beban tugasdan kemampuan pembiayaan. (3)Panitiasebagaimana dimaksudpadaayat(1)bertanggung jawab kepadaBPD. (4)Dalam hal anggota panitia tidakmelaksanakantugas dan kewajibandapatdiberhentikandengan keputusanBPD.
(1)Panitiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1) melakukan penjaringandanpenyaringan bakal calonkepala desa antar waktu. (2)Penyaringan bakal calon kepaladesamenjadi calon kepala desa, paling sedikit2(dua)orangdanpaling banyak3(tiga) orang. (3)Dalamhal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebihdari3(tiga),panitia melakukan seleksitambahan dengan menggunakan kriteriamemilikipengetahuan mengenai pemerintanan desa,tingkat pendidikan,usia dan persyaratanlain yang ditetapkan bupati. (4)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari2(dua)orang,panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama7(tujuh)hari. (5)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari2(dua)setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat(4), BPDmenunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian. Paragraf8 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu
(1)BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan. Purugiai 9 Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa
(4)Tindaklanjutpembahasandan kesepakatan sebagaimana dimaksud padaayat(3)hurufbdapatdihadiri camatatau pejabatlainyangditunjukbupati. Paragraf1O Pelaksanaan Pengawasan KinerjaKepalaDesa Pasal 48 (1)BPDmelakukan pengawasanterhadapkinerja kepaladesa. (2)Pelaksanaanpengawasansebagaimanadimaksudpada ayat (1)dilakukanmelalui: a.perencanaan kegiatanpemerintahdesa; b.pelaksanaan kegiatan;dan c.pelaporanpenyelenggaraanpemerintahandesa. (3)BentukpengawasanBPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1) berupamonitoringdanevaluasi.
Hasilpelaksanaanpengawasankinerja kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal46ayat(1)menjadi bagiandari laporan kinerjaBPD. Paragraf 11 Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 50 (1)BPDmelakukan evaluasi laporan keteranganpenyelenggaraan pemerintahandesa. (2)Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakanevaluasiataskinerja kepala desa selama1(satu) tahun anggaran (3)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis,responsif, transparansi,akuntabilitas dan objektif. (4)Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi: a.capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan APBDesa; b.capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah paerah; c.capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan d.prestasi kepala desa. (5)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.
Paragaraf 12 Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya
BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD Bagian Kesatu Hak BPD
BAB VI
BPD berhak :
dan
Paragraf1 Pengawasan
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)