DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 66 Tahun 2016

Nomor: 66
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan; BUPATI LAMPUNG SELATAN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA mNCIAN TUGAS JABATAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENT.ANG PERATURAN BUPATILAMPUNGSELATAN NOMOR 66 TAHUN 2016 PROVINSI LAMPUNG BU PAT I LAMPUNG SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. MEMUTUSKAN :
4.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Larnpung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 16);
10.Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Sela tan.

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a.Kepala Sadan;
b.Sekretariat, membawahi:
1. 1.Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagi.an Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Anggaran, membawahi:
1. 1.Sub Bidang Penyusunan APBD;dan
2. 2.Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran.
d.Bidang Akuntansi, membawahi:
1. 1.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD;dan
2. 2.Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
e.Bidang Perbendaharaan, mernbawahi :
1. 1.Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran; dan
2. 2.Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji.
f.Bidang Aset Daerah, membawahi :
1. 1.Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
2. 2.Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah.
g.Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah; dan
h.KelompokJabatan Fungsional,

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5.Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Sadan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8.Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

a.mempersiapkan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
b.memirnpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah agar sesuai perencanaan yang telah diten tukan;
c.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d.menyusun Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD bekerjasama dengan unit kerja yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang pendapatan daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
e.menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Perubahan APBD;
f.menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
g.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
h.menyusun pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran Eksekutif;
i.menyiapkan pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA } Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) setelah dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran Eksekutif dan legislatif; J. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
k.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penenmaan dan pengeluaran Kas Daerah;
l.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh, bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
m.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
n.menyimpan uang daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
o.menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
p.rnelaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
q.melaksanaan penernpatan uang daerah dan rnengelola/ menatausahakan investasi daerah;

Pasal 4

Tugas Pokok Kepala Sadan adalah memimpin Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berdaya-guna dan berhasil-guna, melaksanakan kerja sama dan mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan instansi Pemerintah dan Organisasi lainnya, serta melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

r.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
s.menyiapkan pelaksanaan penunjukkan Kas Daerah;
t.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
u.menyiapkan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daer ah;
v.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah;
w.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
x.menyiapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan menyusun Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
y.memfasilitasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
z.menyajikan informasi tentang keuangan daerah dan aset daerah; aa. melakukan penatausahan barang milik daerah; bb. mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD; cc. melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dd. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan pembangunan; ee. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; ff. rnernbagi habis tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di bidang teknis dan adrninistrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Sadan mernpunyai dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; gg. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; hh. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
1. 11.menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan; JJ· membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan kk. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

RINCIAN TUGAS JABATAN

Pasal 6

Tugas Pokok Sekretaris adalah membantu Kepala Badan dalam melakukan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan selaku SKPD maupun selaku SKPKD yang meliputi pengelolaan keuangan dan proses usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Pengelola Barang dari Unit Satuan Kerja, pengelolaan urusan umum, rumah-tangga, surat- menyurat, kepegawaian, perlengkapan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang surat-rnenyurat, kearsipan, perbekalan, peralatan dan pemeliharaan, kepegawaian, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi, ketertiban ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga lainnya. Baglan Ketiga Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6> rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a.melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka penyusunan program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan, serta rencana kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b.mernimpin .. mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah disusun;
c.mengelola urusan umum, rumah-tangga, administrasi surat-menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor, serta perpustakaan badan;
d.merumuskan program dan rencana kerja, melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan laporan kegiatan ketatausahaan kantor;
e.mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan Badan;
f.memproses usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dari Unit Satuan Kerja;
g.memproses keputusan penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, kepala SKPD Pengelola keuangan daerah selaku kepala SKPKDyang bertindak sebagai PPKD selaku BUD;
h.mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Perigelola Keuangan dan Aset Daerah serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat;
1. 1.membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- masmg;
j.menerima dari mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;
k.membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
1. 1.mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
m.membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Badan lebih lanjut; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasari, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program. Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi adalah melaksanakan sebagian tugas sekretariat dibidang perencanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a.melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan kesekretariatan dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
b.menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
c.melaksanakan penataan administrasi surat-menyurat untuk mempermudah proses lebih lanjut;
d.memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut urusan badan;
e.melaksanakan urusan rumah tangga Badan yang meliputi pelayanan akomodasi. pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta perjalanan badan;
f.mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, peralatan dan pemeliharaan termasuk penyiapan, penggunaan dan penghapusan barang untuk keperluan rumah-tangga badan;
g.menyiapkan dan memantau penyediaan tempat dan perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat dan pertemuan badan lainnya;
h.melakukan penyusunan bahan jadwal acara dan administrasi kegiatan kepala badan;
1. 1.mernbina kegiatan ketertiban, kehumasan dan ketatalaksanaan dilingkungan badan;
j.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan badan;
k.mencari, mengumpulkan, menghimpun, serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
1. 1.menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan pangkat, urusan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat izin cuti, proses urusan pensiun serta pernberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian;
m.mernproses usulan pengangkatan dan pemberhentian para pejabat pengelola barang lingkup badan;
n.mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan pedoman can petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistern, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur;
o.memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
p.mengurnpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Kepala Sub Bagian Keuangan

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, maka perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. MEMUTUSKAN :
4.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578};
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5533);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Larnpung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Selatan Nomor 16);
10.Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Sela tan.

BAB I

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a.Kepala Sadan;
b.Sekretariat, membawahi:
1. 1.Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagi.an Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi; dan
3. 3.Sub Bagian Keuangan.
c.Bidang Anggaran, membawahi:
1. 1.Sub Bidang Penyusunan APBD;dan
2. 2.Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran.
d.Bidang Akuntansi, membawahi:
1. 1.Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD;dan
2. 2.Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
e.Bidang Perbendaharaan, mernbawahi :
1. 1.Sub Bidang Pengeluaran Kas dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran; dan
2. 2.Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Gaji.
f.Bidang Aset Daerah, membawahi :
1. 1.Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
2. 2.Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah.
g.Unit Pelaksana Teknis Kas Daerah; dan
h.KelompokJabatan Fungsional,

Pasal 3

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

5.Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Sadan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8.Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rincian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut:

a.mempersiapkan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
b.memirnpin, membina mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah agar sesuai perencanaan yang telah diten tukan;
c.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d.menyusun Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD bekerjasama dengan unit kerja yang menangani bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang pendapatan daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
e.menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Perubahan APBD;
f.menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
g.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
h.menyusun pengesahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran Eksekutif;
i.menyiapkan pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran ( DPA } Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) setelah dibahas dan disetujui oleh Tim Anggaran Eksekutif dan legislatif; J. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
k.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penenmaan dan pengeluaran Kas Daerah;
l.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh, bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
m.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
n.menyimpan uang daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati;
o.menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
p.rnelaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
q.melaksanaan penernpatan uang daerah dan rnengelola/ menatausahakan investasi daerah;

Pasal 4

r.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
s.menyiapkan pelaksanaan penunjukkan Kas Daerah;
t.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
u.menyiapkan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daer ah;
v.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah serta melakukan penagihan piutang daerah;
w.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
x.menyiapkan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan menyusun Ranperbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
y.memfasilitasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
z.menyajikan informasi tentang keuangan daerah dan aset daerah; aa. melakukan penatausahan barang milik daerah; bb. mengoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD; cc. melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dd. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas instansi terkait dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah agar terjadi kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dalam pelaksanaan pembangunan; ee. mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas; ff. rnernbagi habis tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di bidang teknis dan adrninistrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang berada dilingkungan Sadan mernpunyai dan memahami beban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; gg. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; hh. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah- langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
1. 11.menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dari bawahan; JJ· membuat laporan kepada atasan sebagai masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; dan kk. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III

RINCIAN TUGAS JABATAN

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6> rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

a.melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dalam rangka penyusunan program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan, serta rencana kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas;
b.mernimpin .. mengarahkan serta memantau bawahan dalam melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah disusun;
c.mengelola urusan umum, rumah-tangga, administrasi surat-menyurat dan kearsipan, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan kantor, serta perpustakaan badan;
d.merumuskan program dan rencana kerja, melaksanakan evaluasi dan merumuskan laporan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan laporan kegiatan ketatausahaan kantor;
e.mengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta penyusunan laporan keuangan Badan;
f.memproses usulan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dari Unit Satuan Kerja;
g.memproses keputusan penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, kepala SKPD Pengelola keuangan daerah selaku kepala SKPKDyang bertindak sebagai PPKD selaku BUD;
h.mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Badan Perigelola Keuangan dan Aset Daerah serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat;
1. 1.membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- masmg;
j.menerima dari mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja selanjutnya;
k.membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
1. 1.mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut;
m.membuat laporan kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun program dan rencana kerja Badan lebih lanjut; dan
n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasari, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program. Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

a.melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan kesekretariatan dalam rangka penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan;
b.menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya;
c.melaksanakan penataan administrasi surat-menyurat untuk mempermudah proses lebih lanjut;
d.memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut urusan badan;
e.melaksanakan urusan rumah tangga Badan yang meliputi pelayanan akomodasi. pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta perjalanan badan;
f.mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan, peralatan dan pemeliharaan termasuk penyiapan, penggunaan dan penghapusan barang untuk keperluan rumah-tangga badan;
g.menyiapkan dan memantau penyediaan tempat dan perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat dan pertemuan badan lainnya;
h.melakukan penyusunan bahan jadwal acara dan administrasi kegiatan kepala badan;
1. 1.mernbina kegiatan ketertiban, kehumasan dan ketatalaksanaan dilingkungan badan;
j.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kepustakaan badan;
k.mencari, mengumpulkan, menghimpun, serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian;
1. 1.menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan masalah kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan pangkat, urusan mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala, proses pemberian surat izin cuti, proses urusan pensiun serta pernberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian;
m.mernproses usulan pengangkatan dan pemberhentian para pejabat pengelola barang lingkup badan;
n.mengumpulkan, menyusun dan mengolah data bahan penyusunan pedoman can petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistern, metode dan prosedur kerja serta pendayagunaan aparatur;
o.memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna;
p.mengurnpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan dalam penyusunan program lebih lanjut; dan
q.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Kepala Sub Bagian Keuangan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 66 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 4

RINCIAN TUGAS JABATAN

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Pasal 4

RINCIAN TUGAS JABATAN

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020