DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mcnjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mcngurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
12.Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
13.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 14.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. I _
15.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
16.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
17.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Tengah.
18.Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan ’ Daerah Kabupaten Lampung Tengah. , 19. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
20.Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung pada Dinas/ Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Tengah.
21.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat * Daerah dan Sekretarit DPRD Kabupaten Lampung Tengah. •
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis
14.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
15.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
16.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
17.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Tengah.
18.Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
19.Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
20.Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
21.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretarit DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
23.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negen Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah
2. b.Sekretariat DPRD
3. c.Inspektorat
4. d.Dinas Daerah
5. e.Badan Daerah, dan
6. f.Kecamatan.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Lampung Tengah merupakan Sekretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A;
3. c.Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
  3. 3.Dinas Bina Marga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum.
  4. 4.Dinas Pengairan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang.
  5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
  7. 7.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
  8. 8.Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Keija dan Transmigrasi.
  9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
  12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
  13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
  15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
  16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
  17. 17.Dinas Koperasi dan UKM Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM.
  18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
  19. 19.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
  20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  21. 21.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
  22. 22.Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
  23. 23.Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
  24. 24.Dinas Petemakan dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
  25. 25.Dinas Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
  26. 26.Dinas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
5. e.Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan.
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan.
  3. 3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan.
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
6. f.Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Gunung Sugih dengan Tipe A
  2. 2.Kecamatan Terbanggi Besar dengan Tipe A
  3. 3.Kecamatan Seputih Agung dengan Tipe A
  4. 4.Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan Tipe A
  5. 5.Kecamatan Bekri dengan Tipe A
  6. 6.Kecamatan Bangun Rejo dengan Tipe A
  7. 7.Kecamatan Kalirejo dengan Tipe A
  8. 8.Kecamatan Sendang Agung dengan Tipe A
  9. 9.Kecamatan Anak Tuha dengan Tipe A
  10. 10.Kecamatan Padang Ratu dengan Tipe A
  11. 11.Kecamatan Pubian dengan Tipe A
  12. 12.Kecamatan Selagai Lingga dengan Tipe A
  13. 13.Kecamatan Anak Ratu Aji dengan Tipe A
  14. 14.Kecamatan Terunsan Nunyai dengan Tipe A
  15. 15.Kecamatan Way Pengubuan dengan Tipe A
  16. 16.Kecamatan Trimuijo dengan Tipe A
  17. 17.Kecamatan Punggur dengan Tipe A
  18. 18.Kecamatan Kota Gajah dengan Tipe A
  19. 19.Kecamatan Seputih Raman dengan Tipe A
  20. 20.Kecamatan Seputih Banyak dengan Tipe A
  21. 21.Kecamatan Way Seputih dengan Tipe A
  22. 22.Kecamatan Putra Rumbia dengan Tipe A
  23. 23.Kecamatan Rumbia dengan Tipe A
  24. 24.Kecamatan Bumi Nabung dengan Tipe A
  25. 25.Kecamatan Seputih Surabaya dengan Tipe A
  26. 26.Kecamatan Bandar Surabaya dengan Tipe A
  27. 27.Kecamatan Seputih Mataram dengan Tipe A
  28. 28.Kecamatan Bandar Mataram dengan Tipe A

Pasal 3

(1)Kelurahan meru pakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Perda tersendiri.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata keija serta rincian tugas Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efïsiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata keijayangjelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan scbagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dan Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ha atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, dan staf ahli bupati merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon lila atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan mempakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dan BUPATI LAMPUNG TENGAH, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang mcnjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mcngurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
12.Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
13.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 14.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. I _
15.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
16.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
17.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Tengah.
18.Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan ’ Daerah Kabupaten Lampung Tengah. , 19. Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
20.Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung pada Dinas/ Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Tengah.
21.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat * Daerah dan Sekretarit DPRD Kabupaten Lampung Tengah. •
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis
14.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
15.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
16.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
17.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Tengah.
18.Inspektorat adalah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
19.Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
20.Badan adalah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
21.Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretarit DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
22.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
23.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negen Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari :
1. a.Sekretariat Daerah
2. b.Sekretariat DPRD
3. c.Inspektorat
4. d.Dinas Daerah
5. e.Badan Daerah, dan
6. f.Kecamatan.
(2)Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Lampung Tengah merupakan Sekretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A;
3. c.Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, merupakan Inspektorat Tipe A;
4. d.Dinas Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
  3. 3.Dinas Bina Marga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum.
  4. 4.Dinas Pengairan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang.
  5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.
  7. 7.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
  8. 8.Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Keija dan Transmigrasi.
  9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  10. 10.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  11. 11.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
  12. 12.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
  13. 13.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
  15. 15.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
  16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik.
  17. 17.Dinas Koperasi dan UKM Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UKM.
  18. 18.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
  19. 19.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
  20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
  21. 21.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
  22. 22.Dinas Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
  23. 23.Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
  24. 24.Dinas Petemakan dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
  25. 25.Dinas Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.
  26. 26.Dinas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.
5. e.Badan Daerah Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan.
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan.
  3. 3.Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan.
  4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
  5. 5.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
6. f.Kecamatan Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :
  1. 1.Kecamatan Gunung Sugih dengan Tipe A
  2. 2.Kecamatan Terbanggi Besar dengan Tipe A
  3. 3.Kecamatan Seputih Agung dengan Tipe A
  4. 4.Kecamatan Bumi Ratu Nuban dengan Tipe A
  5. 5.Kecamatan Bekri dengan Tipe A
  6. 6.Kecamatan Bangun Rejo dengan Tipe A
  7. 7.Kecamatan Kalirejo dengan Tipe A
  8. 8.Kecamatan Sendang Agung dengan Tipe A
  9. 9.Kecamatan Anak Tuha dengan Tipe A
  10. 10.Kecamatan Padang Ratu dengan Tipe A
  11. 11.Kecamatan Pubian dengan Tipe A
  12. 12.Kecamatan Selagai Lingga dengan Tipe A
  13. 13.Kecamatan Anak Ratu Aji dengan Tipe A
  14. 14.Kecamatan Terunsan Nunyai dengan Tipe A
  15. 15.Kecamatan Way Pengubuan dengan Tipe A
  16. 16.Kecamatan Trimuijo dengan Tipe A
  17. 17.Kecamatan Punggur dengan Tipe A
  18. 18.Kecamatan Kota Gajah dengan Tipe A
  19. 19.Kecamatan Seputih Raman dengan Tipe A
  20. 20.Kecamatan Seputih Banyak dengan Tipe A
  21. 21.Kecamatan Way Seputih dengan Tipe A
  22. 22.Kecamatan Putra Rumbia dengan Tipe A
  23. 23.Kecamatan Rumbia dengan Tipe A
  24. 24.Kecamatan Bumi Nabung dengan Tipe A
  25. 25.Kecamatan Seputih Surabaya dengan Tipe A
  26. 26.Kecamatan Bandar Surabaya dengan Tipe A
  27. 27.Kecamatan Seputih Mataram dengan Tipe A
  28. 28.Kecamatan Bandar Mataram dengan Tipe A

Pasal 3

(1)Kelurahan meru pakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
(2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Perda tersendiri.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata keija serta rincian tugas Perangkat Daerah dan unit keija di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah harus memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efïsiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata keijayangjelas;dan
g.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan scbagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPT dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan dan Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekeija secara profesional.
(2)Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli Bupati.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Ha atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten sekretaris Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, dan staf ahli bupati merupakan jabatan eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon lila atau jabatan administrator.
(4)Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon Illb atau jabatan administrator.
(5)Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kelas A, serta kepala seksi pada kecamatan mempakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala unit pelaksana teknis Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2017