DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 363 ayat. (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dacrah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah. : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 temang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 5. 6. 7. Tambahan Lembaran Negara 5234); Tahun 2011 Nomor 82, Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian boniTT0 Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); H Undang-Undang Nomor 23 p, . — —- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 20!4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ '
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang edoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 165 Tahun2005> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM 4.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. Bupati adalah Bupati Lampung Timur s — — Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah denron «ota/Kabupaten lain, Pihïk Luar Nege “fan Ba^an a'aU Daerah

Pasal 3

c. b.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama Daerah dimaksudkan -untuk mewujudkan kepentingan bersama van, sahng menguntungkan dalam rangka penyelenggaran Otonomi Daerah Y g Gubernur, Bupati/Walikota Daerah lain, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga.

10.Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen yang merupakan dasar hukum kerjasama yang telah ditandatangai BuoXÏÏ P^ melaksanakan kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Wahkota Daerah lam, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga. ' perikatan hukum ïang dilakukan antara u 1 k / y g berkepentingan dan saling memperjanjikan obyek/bidang/tugas/urusan yang dikerjasamakan.
12.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemermtah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat onomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh TT dapat diukur dalam satuan uang asuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan iasa da>a yang dipelihara karena alasan
13.Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pembentahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat ataswewenang dan Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atasnama kepala daerah untuk menenma naskah kerjasama daerah XvaLkan persetujuan pemermtah daerah untuk mengikat diri pada kerjasama daerah dae/ah^ menyeleSaikan hal'hal lain Yang diperlukan pembuatan kerjasama
14.Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama vana kerjasama^ merUPatan wakil dari daerah yang melaktlkanrw.1jctoctl1 ld.
15.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah. Tujuan Kerjasama Daerah yaitu: meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah- f. g.

h.memngkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskak dan mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelavanan’ umum ususnya yang ada diwilayah terpencil, dan perbatasan antar daerah.
d.menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakaf
e.mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masinamasmg pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik- 8 mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama- keseras,a„. dan keterpaduan dalam berbagai

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama daerah meliputi:

a.seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dandapat berupa penyediaan pelayanan publik;
b.aset dan/atau potensi yang dimiliki daerah mulai dari penyiapan perencanaan pelayanan umxirn"814"3"’ Penyediaan infraatruktur dan

Pasal 5

a.etika dan moral;
b.efisiensi;
c.efektifitas;
d.sinergi;
e.saling menguntungkan;
f.kesepakatan bersama;
g.itikad baik; h RqTublikTndonesi^ nMiOnal' W,'ayah Neg“ra K's«ua"
i.persamaan kedudukan;
j.transparansi;
k.keadilan;
1. 1.kepastian hukum; dan
m.akuntabilitas.

BAB III

PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:

Pasal 6

Subjek kerjasama dalam kerjasama daerah adalah Bupati.

Pasal 7

(1)Objek kerjasama daerah adalah keseluruhan menjadi kewenangan daerah. urusan pemerintahan yang telah

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 8

Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama daerah dengan mitra kerjasama wajib memperhatikan nrin^in erjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pfsal 4 dan Pasal 6.

Pasal 10

ÜÏÏ™ menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta ^n/atau Lembaga

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 363 ayat. (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dacrah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah. : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dacrah Tingkat 11 Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 temang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 5. 6. 7. Tambahan Lembaran Negara 5234); Tahun 2011 Nomor 82, Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian boniTT0 Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012); H Undang-Undang Nomor 23 p, . — —- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 20!4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ '
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang edoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 165 Tahun2005> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
15.Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM 4.

Pasal 1

Pasal 3

c. b.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

10.Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah dokumen yang merupakan dasar hukum kerjasama yang telah ditandatangai BuoXÏÏ P^ melaksanakan kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Wahkota Daerah lam, Pihak Luar Negeri dan Pihak Ketiga. ' perikatan hukum ïang dilakukan antara u 1 k / y g berkepentingan dan saling memperjanjikan obyek/bidang/tugas/urusan yang dikerjasamakan.
12.Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemermtah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat onomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh TT dapat diukur dalam satuan uang asuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan iasa da>a yang dipelihara karena alasan
13.Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pembentahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat ataswewenang dan Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atasnama kepala daerah untuk menenma naskah kerjasama daerah XvaLkan persetujuan pemermtah daerah untuk mengikat diri pada kerjasama daerah dae/ah^ menyeleSaikan hal'hal lain Yang diperlukan pembuatan kerjasama
14.Badan kerjasama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerjasama vana kerjasama^ merUPatan wakil dari daerah yang melaktlkanrw.1jctoctl1 ld.
15.Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah. Tujuan Kerjasama Daerah yaitu: meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah- f. g.

h.memngkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskak dan mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelavanan’ umum ususnya yang ada diwilayah terpencil, dan perbatasan antar daerah.
d.menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakaf
e.mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masinamasmg pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik- 8 mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama- keseras,a„. dan keterpaduan dalam berbagai

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama daerah meliputi:

a.seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dandapat berupa penyediaan pelayanan publik;
b.aset dan/atau potensi yang dimiliki daerah mulai dari penyiapan perencanaan pelayanan umxirn"814"3"’ Penyediaan infraatruktur dan

Pasal 5

a.etika dan moral;
b.efisiensi;
c.efektifitas;
d.sinergi;
e.saling menguntungkan;
f.kesepakatan bersama;
g.itikad baik; h RqTublikTndonesi^ nMiOnal' W,'ayah Neg“ra K's«ua"
i.persamaan kedudukan;
j.transparansi;
k.keadilan;
1. 1.kepastian hukum; dan
m.akuntabilitas.

BAB III

PRINSIP, SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA Kerjasama Daerah dilakukan dengan prinsip:

Pasal 6

Subjek kerjasama dalam kerjasama daerah adalah Bupati.

Pasal 7

(1)Objek kerjasama daerah adalah keseluruhan menjadi kewenangan daerah. urusan pemerintahan yang telah

BAB IV

BENTUK KERJASAMA

Pasal 8

Kerjasama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama daerah dengan mitra kerjasama wajib memperhatikan nrin^in erjasama dan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pfsal 4 dan Pasal 6.

Pasal 10

ÜÏÏ™ menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama dapat meminta ^n/atau Lembaga